Infrastruktur Untuk Rakyat Jaminan Siapa?

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Institut Literasi dan Peradaban

Awal tahun ini, hujan turun intensitasnya sudah mulai meningkat. Beberapa wilayah diterjang banjir, seperti Jawa barat, Jawa timur dan sebagian Jawa tengah yang memang setiap tahun sudah jadi langganan banjir. Hingga yang mengejutkan adalah Kalimantan Selatan, yang selama ini dikenal dengan paru-paru dunia sebab areal hutannya yang luas dan masih asli kini hancur diterjang banjir.

Pejabat menuduh penyebab banjir adalah hujan, pejabat lainnya menuduh rakyat yang suka buang sampah sembarangan. Meskipun alam punya mekanisme alamiah. Namun jika berlangsung tahunan dan parah pastilah ada campur tangan manusia serakah yang tak memperdulikan keseimbangan alam.

Sidoarjopun mengalami hal yang sama, banjir di beberapa titik tak juga surut bahkan setiap tahun seperti ritual biasa. Pihak dinas PU terlihat memperbaiki beberapa ruas jalan yang mengalami hancur dengan tambalan aspal, tak hanya jalan desa namun juga jalan kota dan antar provinsi. Namun begitu hujan, tambalan itu hanyut bersama banjir. Jalan adalah salah satu fasilitas umum yang menjadi hak rakyat. Mengapa pemerintah terkesan asal-asalan.

Pemerintah daerah mengambil solusi dengan Betonisasi jalan. Hal tersebut disampaikan PJ Bupati Sidoarjo Hudiyono, Selasa 19 Januari 2021, keputusan itu dianggap tepat bukan karena kurangnya tenaga di dinas PU BM SDA, namun memang untuk penanganan jalan rusak butuh kebijakan prioritas.

“Karena jalan raya termasuk fasilitas publik yang vital dan memiliki dampak luas jika tidak ada solusi. Selain sudah banyak makan korban karena kecelakaan, jalan rusak akan menghambat ekonomi,”ungkap Hudiyono.

“Saking banyaknya ruas jalan yang harus ditembel dan kembali mengalami kerusakan, kalau setiap tahun mengandalkan Dinas PU Bina Marga melakukan perbaikan saya kira tidak mampu. Solusinya ya jalan kabupaten di beton semua”, tambahnya. Dari sisi kekuatan beton pun dianggap lebih kuat dalam menghadapi hujan dibanding aspal, sehingga biaya perawatannya lebih murah (sidoarjoterkini.com,19/1/2021).

Betonisasi adalah cara termudah dan biaya termurah. Mengapa tak berani beri yang terbaik untuk infrastruktur? Terlebih dikatakan bahwa perbaikan jalan butuh kebijakan prioritas. Jika demikian adanya mengapa tidak segera diprioritaskan. Nyatanya untuk urusan rakyat masih ada perhitungan untung rugi. Padahal APBD sebagian besar berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat.

Penguasa dan rakyat seakan beda kepentingan, padahal adanya penguasa adalah untuk mempermudah urusan rakyat. Terciptanya ketertiban dan kesejahteraan. Sebagaimana sabda Rasulullah “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari).

Hadis di atas sangatlah jelas bagaimana posisi penguasa bagi rakyat, penguasa adalah pelayan, dengan kewenangan kekuasaan yang ada padanya ia diminta syariat memenuhi seluruh urusan rakyat, dari mulai ekonomi, kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, papan dan keamanan. Semua harus disajikan dalam kualitas terbaik, itulah kebijakan prioritas yang hakiki.

Pengurusan totalitas pastilah butuh biaya yang tak sedikit, lantas darimana negara mendapatkannya? Bukan dari utang dan pajak, secara rinci Islam telah menunjukkan cara untuk mempermudah penguasa mengurusi rakyatnya, yaitu dengan pengelolaan kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Justru Islam melarang utang yang berbasis riba seperti saat ini berikutnya juga melarang pajak, sebab pemahaman pungutan dalam Islam samsekali tak serupa dengan pajak.

Pungutan negara ini disebut dengan Dharibah. Diambil dari kaum Muslimin yang kaya ( akan dilihat secara dhohir) jika keadaan kas negara ( Baitul mal) kosong, yang jika keadaannya terus kosong akan berbahaya pada nasib pegawai negara, pembangunan fasilitas umum seperti jembatan, rumah sakit, gedung sekolah dan lain-lain. Maka negara memungut seketika, tidak terus menerus, berhenti ketika dana yang dibutuhkan sudah cukup.

Kita bisa berkaca ketika Khalifah kaum Muslim dijabat oleh Umar bin Khattab, suatu kali pernah bertutur, “Seandainya seekor keledai terperosok ke sungai di kota Baghdad, nicaya Umar akan dimintai pertanggungjawabannya dan ditanya, ‘Mengapa engkau tidak meratakan jalan untuknya?’.”

Ini menunjukkan bahwa prioritas penguasa adalah kemaslahatan rakyatnya bukan yang lain, hal ini butuh pemimpin yang bertakwa, yang takut kepada Allah SWT jika tak amanah. Sebab satu kebijakan penguasa tak tepat maka rakyatlah yang menderita. Wallahu a’ lam bish showab.