Islam Mengatasi Kemiskinan

Oleh: Umi Lia
Ibu Rumah Tangga, Cileunyi, Kabupaten Bandung

“(Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah, sehingga dia tidak dapat berusaha di bumi, (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dan ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain.” (QS ai-Baqarah, 273)

Menurut data BPS Jawa Barat antara tahun 2010-2019 terjadi penurunan angka penduduk miskin di Kabupaten Bandung. Tapi karena terjadi pandemi, tahun 2020 terjadi kenaikan angka penduduk miskin. Terkait misbar (miskin baru) ini, banyak warga yang membutuhkan bantuan dan perlindungan jaminan sosial. Untuk itu maka diperlukan adanya data akurat. Data warga miskin yang menerima bantuan dari pemerintah pusat sempat mengalami salah data, di mana warga yang tidak berhak justru mendapatkan bantuan.

Warga Kabupaten Bandung yang miskin dan rentan miskin yang belum terdata dan belum mendapat bantuan di tingkat desa dan kecamatan (puskesos) bisa melapor ke gedung Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLTR). Nantinya di SLTR warga akan diberi rujukan yang dapat membantu permasalahannya. Gedung SLTR ini di dalamnya terdapat sejumlah pilar mitra Dinas Sosial dan relawan sosial, yang akan memberikan layanan lebih cepat dan akurat sehingga tidak terjadi tumpang tindih data warga yang memerlukan bantuan. Dengan adanya gedung SLRT, Bupati Kabupaten Bandung berharap tidak ada lagi warga miskin yang tidak sekolah, kelaparan atau tidak dilayani di rumah sakit. Bisakah harapan itu terwujud? (detiknews, 21/1/2021)

Di negara Indonesia yang menjalankan sistem kapitalis sekuler, kemiskinan lebih banyak terjadi bukan karena orang miskin tersebut malas. Tapi kemiskinan muncul karena tidak adanya kesempatan-kesempatan yang memungkinkan orang miskin ini bekerja. Jadi sistem negara ini tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya. Keadaan ini diperparah dengan tingginya teknologi yang digunakan oleh para pelaku ekonomi atau para pemilik modal. Dengan menggunakan alat-alat yang serba canggih, otomatis penggunaan tenaga manusia akan minim sekali. Itulah yang disebut kemiskinan struktural.

Di indonesia yang penduduknya mayoritas muslim, kemiskinan yang terjadi bukan kemiskinan kultural. Bukan karena rakyat Indonesia malas, gaya hidupnya boros, tidak memiliki kecakapan dalam bekerja atau pasrah terhadap keadaan. Apalagi dengan dorongan ruhiyah dari agama yang dianutnya, rakyat Indonesia sebenarnya rajin dan punya semangat tinggi untuk berusaha dan bekerja. Islam mewajibkan para lelaki, ayah atau suami, untuk bekerja mencari nafkah, sementara Islam tidak mewajibkan para wanita untuk mencari nafkah, karena nafkah mereka sudah ditanggung oleh para lelaki. Kebutuhan hidup, sandang, pangan dan papan mereka menjadi tanggung jawab para lelaki.

Seandainya ada seorang lelaki karena satu dan lain hal tidak mampu bekerja serta tidak bisa menanggung kebutuhan keluarganya, maka Islam mendorong sesama muslim untuk mengembangkan sikap peduli dan tolong-menolong. Setiap muslim harus selalu ingat bahwa dalam harta mereka ada hak orang lain, yaitu hak orang yang meminta-minta karena benar-benar kekurangan dan hak orang yang terhalang untuk mendapatkan harta. Karena itulah seharusnya seorang muslim itu tidak pantas mempunyai sifat kikir atau berat mengeluarkan sedikit hartanya untuk menolong sesama.

Setiap muslim selalu dimotivasi untuk berinfak sedekah, baik infak wajib atau sunah. Kemudian masyarakat yang muslim juga selalu diingatkan untuk selalu menolong sesama. Akan tetapi hal itu tidak akan bisa mengatasi kemiskinan struktural, apalagi di masa pandemi sekarang. Krisis ekonomi sudah mengglobal tidak hanya di Indonesia, tentu saja harus ada peran negara untuk mengatasinya. Negara harus proaktif dalam masalah ini, karena tidak bisa dipungkiri ada orang di tengah masyarakat yang memelihara kehormatan dirinya dari meminta-minta. Sehingga tidak mungkin mereka mendatangi gedung SLTR atau Puskesos (Pusat kesejahteraan sosial) di tingkat desa/kecamatan. Islam juga mengatur bagaimana peran negara ini, dengan mewajibkan negara bertanggung jawab penuh dalam menjamin kehidupan sosial rakyatnya. Tidak hanya mendirikan gedung SLTR dan mendata rakyat yang membutuhkan bantuan, lebih dari itu negara seharusnya menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya. Memberikan bantuan pada rakyat berkolaborasi dengan pihak-pihak yang suka rela membantu, itu sifatnya sementara dan jangan dijadikan program jangka panjang.

Islam mewajibkan negara menyediakan lapangan kerja bagi para lelaki agar mereka dapat memberi nafkah pada keluarga mereka. Untuk itu, negara harus mendirikan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja. Bahkan jika dibutuhkan negara harus memberi bantuan modal, subsidi pupuk dan bibit bagi petani. Selanjutnya negara menciptakan lapangan kerja melalui pelaksanaan berbagai proyek pembangunan khususnya yang padat karya. Lebih dari itu, lapangan kerja sebenarnya bisa dibuka dengan lebar oleh masyarakat melalui kegiatan usaha mereka. Di sinilah negara wajib mewujudkan iklim usaha yang kondusif.

Iklim usaha yang kondusif dan semua aspek kehidupan berjalan sesuai fungsinya, hanya bisa tercipta oleh pemimpin yang amanah yang menjalankan sistem yang benar yaitu sistem Islam. Negara yang menjalankan sistem Islam akan menerapkan sistem ekonomi Islam, sistem hukum Islam, pendidikannya sesuai dengan akidah Islam, sistem pelayanan kesehatan dan keamanannya juga sesuai Islam. Tidak bisa menerapkan sistem ekonomi Islam tapi meninggalkan aspek lainnya, semuanya harus terintegrasi. Dan yang penting adalah negara yang menerapkan sistem Islam ini bukanlah negara demokrasi, tapi negara khilafah.

Negara Khilafah akan bisa menjamin kesejahteraan rakyatnya, atau kemiskinan akan bisa diatasi. Ini bukan ilusi atau hanya cita-cita, tapi sudah terbukti selama 13 abad khilafah memimpin dunia. Setelah khilafah runtuh, umat Islam di seluruh dunia mengalami keterpurukan di segala aspek kehidupan. Saatnya umat menyadari, hanya dengan khilafah kemuliaan itu akan diraih kembali.
Wallahu a’lam.