Islam Pencetus Undang-undang Pembawa Rahmat

Oleh: Lilis Suryani

Masifnya aksi demonstrasi di berbagai daerah dalam beberapa hari ini, di akibakan karena ketidakpuasan terhadap pengesahan Undang-undang Cipta Kerja yang disahkan melalui rapat paripurna DPR RI, senin (5/10/2020). Selain dinilai tergesa-gesa, Undang-undang ini juga disinyalir tidak pro terhadap buruh dan pekerja. Adapun, UU Cipta Kerja ini terdiri atas 15 bab dan 174 pasal. Di dalamnya mengatur mengenai ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup.

Berkaitan dengan lingkungan hidup, secara garis besar, UU Cipta Kerja menghapus, mengubah, dan menetapkan aturan baru terkait perizinan berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perubahan itu diantaranya berhubungan dengan pemberian izin lingkungan yang mulanya ada pada kewenangan pemda, kini menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak dapat lagi mengeluarkan rekomendasi izin apapun. Hal ini tercantum dalam Pasal 24 ayat 1 yang menyebutkan analisis mengenai dampak lingkungan atau Amdal menjadi dasar uji kelayakan lingkungan hidup oleh tim dari lembaga uji kelayakan pemerintah pusat.

Hal inilah, yang dikritisi oleh sejumlah pegiat lingkungan. Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Hindun Mulaika berpendapat keberadaan Amdal yang dilemahkan menjadi ancaman bagi kelestarian alam.

Masalah lainnya dari omnibus law itu adalah proses perizinan yang tidak melibatkan peran atau partisipasi masyarakat. “Bagian ini kemudian dibatasi hanya untuk mereka yang terdampak langsung. Nah, soal terdampak langsung ini menjadi perdebatan besar,” kata Hindun, dikutip dari Katadata.co.id, Selasa (6/10).

Selain dinilai kontroversial, Undang-undang ini sama sekali tidak mencerminkan aspirasi rakyat, karena faktanya sebagian besar rakyat menolaknya bahkan meminta agar Undang-undang ini dibatalkan. Maka, sulit menepis dugaan bahwa UU ini merupakan pesanan. Terlepas dari siapa yang memesan dan berkepentingan dibalik UU ini, yang jelas bahwa Pemerintah dan DPR telah mengkhianati rakyat. Apalagi, UU ini lahir saat negara tengah menghadapi pandemi dan resesi ekonomi yang seharusnya menjadi fokus masalah yang harus segera diselesaikan. Bila kita perhatikan, selama ini produk hukum yang dihasilkan anggota parlemen memang sering menimbulkan pro kontra, penolakan, dan ketidakpuasan publik.

Sebenarnya, pangkal kekisruhan hukum yang terjadi hingga kini disebabkan karena sistem hukum yang diterapkan saat ini berlandaskan pada sekularisme. Sekularisme artinya paham yang memisahkan agama dari kehidupan atau memisahkan agama dari politik dan negara. Para sekularis memandang bahwa agama itu wilayah privat, urusan antara seseorang dengan tuhannya, sehingga hukum agama tidak boleh mengatur kehidupan publik.

Untuk meyakinkan publik, para sekularis berdalih bahwa agama itu sakral alias suci, sementara politik itu profan alias kotor. Sesuatu yang suci, kata mereka, akan rusak jika bercampur dengan yang kotor. Karena itu para sekularis akan menentang ketika ada hukum agama yang ditarik ke ranah publik. Dalam sistem sekular, mencegah hukum agama menjadi hukum negara adalah harga mati.

Ketika landasan hukum bukan berdasarkan wahyu dari Allah SWT, maka manusia akan merujuk pada akalnya. Akal manusia tentunya memiliki keterbatasan. Segala sesuatu yang terbatas pasti tidak akan menghasilkan kesempurnaan.

Problem berikutnya, di dalam sistem demokrasi sekular, hukum dibuat secara kolektif oleh anggota parlemen. Setiap anggota parlemen pasti membawa latar belakang pemikiran yang berbeda, budaya yang berbeda, kepentingan yang berbeda, bahkan agama dan ideologi yang berbeda. Lalu, bagaimana bisa keterbatasan akal manusia dengan berbagai perbedaan latar belakang dapat menghasilkan produk hukum yang lengkap, padu, harmonis serta membawa kebaikan dan kebahagiaan hakiki bagi masyarakat?

Berbeda halnya dengan sistem hukum sekular, legislasi dalam sistem Islam akan menghasilkan produk hukum yang lengkap, padu, harmonis, selalu relefan dengan zaman, menjamin kepastian hukum dan membawa kebaikan serta kebahagiaan hakiki bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena beberapa sebab. Di antaranya:

Pertama: Kejelasan asasnya, yakni akidah Islam. Bagi seorang Muslim, akidah adalah segalanya. Akidah Islam memberikan keyakinan bahwa manusia, alam semesta dan kehidupan ini berasal dari Allah SWT; manusia hidup di dunia dalam rangka beribadah kepada-Nya; dan kita semua akan kembali kepada-Nya dengan mempertanggungjawabkan segala yang kita lakukan selama hidup di dunia. Akidah Islam akan melahirkan berbagai macam sistem kehidupan. Termasuk di antaranya hukum. Hukum yang lahir dari akidah Islam adalah hukum yang berasal dari Sang Khaliq, Allah SWT.

Hukum yang terpancar dari akidah Islam, adalah hukum yang memiliki ruh. Bukan sekadar hukum yang berdimensi dunia, tetapi juga akhirat. Dengan demikian melaksanakan dan menaati hukum Allah SWT bukan hanya akan berimplikasi kebahagiaan di dunia, tetapi juga kebahagiaan di akhirat kelak. Di samping itu, seperti halnya sebuah bangunan, akidah merupakan pondasi. Jika hukum berlandaskan aqidah, maka akan lahir hukum yang kokoh dan selalu relevan dengan zaman.

Kedua: Kejelasan sumber hukum. Sumber hukum Islam sangat jelas. Yang disepakati oleh para ulama adalah al-Quran, as-Sunnah, Ijmak Sahabat dan Qiyas Syar’i. Dengan kejelasan sumber hukumnya, maka akan terhindar dari perselisihan, karena rujukannya jelas dan baku, yakni wahyu Allah SWT.

Legislasi (at-tasyri’) dalam Islam memiliki dua makna. Pertama, menyusun hukum syariah dari awal. Kedua, mengadopsi dan menjelaskan hukum yang digali dari syariah yang telah ada. Islam menetapkan bahwa penyusunan hukum syariah dari awal semata-mata hanya menjadi hak Allah SWT. Manusia tidak berhak untuk membuat suatu keputusan hukum sendiri terkait halal atau haram. Adapun makna kedua, yakni mengadopsi dan menjelaskan hukum yang digali dari syariah yang ada.

Dalam hal ini, Allah SWT sebagai Al-Hakim (Pembuat Hukum) telah memerintahkan hamba-Nya yang beriman untuk merujuk pada Kitab-Nya dan Sunnah Rasululullah saw. guna menggali hukum dan menjelaskannya. Pihak-pihak yang melegislasi hukum dalam pengertian ini—berupa aktivitas menggali dan melahirkan hukum dari sumber-sumber syariat/hukum—adalah para mujtahid dari kalangan kaum Muslim. Mereka berkewajiban memahami nash syariah, menggali serta melahirkan hukum-hukum dengan ijtihad. Dengan demikian hukum Islam akan selalu up to date, senantiasa selaras dengan zaman, bahkan hingga Hari Kiamat. Hal tersebut disebabkan karena Islam senantiasa mendorong para mujtahid menggali hukum dari sumber hukum utama, yakni al-Quran dan as-Sunnah.

Ketiga: Kejelasan pengertian kejahatan (jarimah) dan sanksinya. Berbeda halnya dengan sistem hukum sekular, sistem hukum Islam, karena bersumber dari wahyu, sejak awal sudah mampu mendeskripsikan perbuatan apa saja yang masuk dalam kategori kejahatan (jarimah), sekaligus menetapkan berbagai jenis sanksinya. Kejahatan (jarimah) adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan hukum syariah sehingga berimplikasi dosa dan layak mendapatkan sanksi hukum (‘uqubat).

Keempat: Tidak bisa diintervensi. Ini keunggulan legislasi dalam sistem hukum Islam, yakni siapapun tidak bisa mengintervensi hukum. Mengapa demikian? Karena hukum berasal dari Allah SWT, tidak mungkin seorang pun yang bisa dan boleh mengotak-atik dan memanipulasi hukum. Mengapa demikian?
Karena di dalam Islam, semuanya serba jelas. Jelas sumber hukumnya. Jelas perbuatan apa saja yang merupakan pelanggaran hukum syariah. Jelas sanksi hukum apa saja yang dapat dikenakan bagi pelaku kejahatan. Dengan demikian, mustahil ada pihak yang dapat mengintervensi hukum Islam.

Kelima: Ada jaminan kebaikan untuk manusia. Ini yang tidak dimiliki oleh sistem sekular dan hanya dimiliki oleh sistem hukum Islam. Kita tahu, bahwa Allah SWT mengutus Rasulullah saw. dengan membawa rahmat bagi semesta (QS al-Anbiya [21]: 107).

Dengan demikian jelas, Rasulullah saw. yang membawa syariah dan hukum secara pasti akan mewujudkan Perundang-undangan yang membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Ini merupakan jaminan dari Allah SWT yang pasti kebenarannya.

WalLahu a’lam.