Jabar “ Ramah” Bencana

Oleh: Nita Meiliana Sulastri
*) Pegawai BPS Kabupaten Subang

Dalam undang-undang no 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana di jelaskan bahwa wilayah Negara kesatuan republik Indonesia memiliki kondisi geografis, biologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang di sebabkan oleh faktor alam, faktor non alam, maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional.

Hampir diseluruh bagian di Indonesia mengalami belbagai bencana alam setiap tahunnya termasuk di wilayah provinsi Jawa Barat. Diantara bencana alam yang sering terjadi di Jabar adalah banjir, tanah longsor dan gempa bumi. Menurut data Pendataan Potensi Desa (BPS) pada tahun 2018, selama tiga tahun terakhir ( 2015-2017) telah terjadi 1.824 kali tanah longsor, 1.427 kali gempa bumi, 1.185 kali banjir. Beberapa kejadian ini tidak membuat masyarakat yang berada di wilayah gempa tersebut berpindah tempat. Bahkan menganggap bencana tersebut hal yang biasa saja.

Dari sekian banyak kejadian bencana alam yang terjadi sepanjang tahun di Jawa Barat, ternyata masih menimbulkan kerugian yang cukup banyak baik harta maupun jiwa. Korban yang terdampak dalam bencana merupakan warga setempat yang sudah bertahun-tahun bahkan sejak dahulunya sudah tinggal disana. Mengapa hal ini terjadi? Padahal sudah banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah terkait mitigasi bencana alam.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Pemprov Jabar ( Tribun Jabar:Minggu 13 Agustus 2017) menjelaskan bahwa dari bencana alam yang sudah terjadi terdapat 11 orang meninggal dunia, 4 orang hilang atau tidak ditemukan, 38.820 orang terluka, 1.268 orang mengungsi dan kerugian materiil sebanyak kurang lebih 18 miliar rupiah. Sementara itu, diperkirakan tahun 2018 korban terdampak di Jawa Barat meningkat dikarenakan Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kategori wilayahnya berada dalam zona merah (rawan bencana). Setiap tahunnya bencana alam yang terjadi semakin bertambah dan menimbulkan korban yang bertambah pula.

Dari 5.957 desa/kelurahan (Data hasil pendataan Potensi Desa BPS) masih sangat sedikit sekali jumlah desa yang sudah melakukan adanya upaya mitigasi bencana alam. Terdapat 823 desa/kelurahan yang sudah melakukan peringatan dini bencana alam oleh pihak terkait baik itu dengan pemberian informasi tentang wilayah yang rawan bencana. Namun hal ini tentunya sangat tidak efektif karena informasi hanya terbatas pada media sosial dan media tertentu. Hanya 464 desa/kelurahan yang sudah mempersiapkan jalur evakuasi ketika bencana terjadi. Padahal Jawa Barat merupakan wilayah yang berpotensi bencana alam.

Menempati wilayah yang sudah dikategorikan rawan bencana tidak membuat masyarakat pindah ke wilayah yang dikatakan aman. Hal ini terjadi karena, adanya pola pokir dan budaya yang terjadi sejak turun temurun. Perlu adanya perubahan pola pikir yang dilakukan secara terus menerus sejak dibangku sekolah . Pemerintah dalam hal ini seyognyanya memasukan kurikulum pendidikan tentang mitigasi bencana alam dalam mata pelajaran disekolah. Dengan adanya perubahan pola pikir tersebut, diharapkan ke depannya masyarakat akan lebih sadar dan waspada akan adanya bencana alam di wilayahnya. Bahkan akan cenderung berpindah tempat mencari wilayah yang relative lebih aman.

Masih kurangnya kesiapsiagaan yang dilakukan membuat bencana alam yang terjadi akan menimbulkan banyak korban baik materil maupun non materiil bahkan korban jiwa. Seyogyanya seluruh stakeholder dan lapisan masyarakat bekerja sama untuk mengurangi jumlah korban jiwa dalam setiap bencana alam yang terjadi. Bencana alam pasti akan terus terjadi jika alam itu sendiri tidak diperlakukan baik. Memperlakukan alam dengan baik akan membuat alam menjadi sahabat bukan menjadi “momok”yang harus ditakutkan dalam kehidupan. (*)