Job Menteri Yang Tertukar

By Kanti Rahmillah, M.Si

Presiden Jokowi menunjuk Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sebagai leading sector food estate atau lumbung pangan di Kalimantan Tengah (Kalteng). Hal itu tentu menimbulkan pertanyaan, mengapa urusan pangan ditangani oleh Menhan? (detik.com 14/07/2020)

Alasan memilih Menhan menjadi leading lumbung padi nasional karena menurut Jokowi, pertahanan bukan hanya sebatas alutsista (alat utama sistem senjata) saja, melainkan juga urusan pangan. Maka dari itu, Menteri Ketahanan sangat cocok menjabat jabatan tersebut daripada menteri pertanian.

Langkah Jokowi pun menuai banyak kritikan. Seperti yang dikatakan wakil ketua komisi IV DPR Fraksi Partai Nasdem, Hasan Aminudin, “Manakala urusan diserahkan pada bukan ahlinya, justru saya khawatir gagal. Saya usul dan saran agar diserahkan kepada Kementrian Pertanian saja. (tirto.id 14/07/2020)

Begitupun menurut Pakar politik dan hukum dari Universitas Jakarta, Saiful Anam menilai penunjukan Menhan untuk memimpin tugas penggarapan lumbung pangan bisa merusak ketatanegaraan. Jika memang harus Ketahanan pangan diurusi oleh Menhan, dirinya mengusulkan untuk membubarkan kementrian pertanian kemudian dilebur dengan Kemenhan. (jpnn.com 12/07/2020)

Penunjukan Prabowo untuk menangani ketahanan pangan, seolah sedang menunjukan secara tidak langsung ketidakpercayaan Jokowi terhadap Mentan, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Karena telah jelas dalam tupoksi kerja Mentan yang utama adalah menciptakan ketahanan pangan. Kenapa wewenang ini malah diberikan pada Menhan?

Sebenarnya, job yang tumpang tindih bukan hal yang baru di negeri ini. Mentan sendiri, malah sibuk dalam rencananya untuk memproduksi “kalung antivirus Corona” yang oleh pakar telah dikritik atas ketidakefektifannya dalam mengusir Covid-19. Terlebih ini adalah kerjaanya Kementrian Kesehatan dalam upaya mencegahan virus.

Padahal, di era pandemi ini angka kemiskinan berikut angka kelaparan semakin tajam ke atas. 22 juta orang Indonesia menderita kelaparan menurut laporan ADB. Bansos berantakan, harga pangan naik gila-gilaan. Seharusnya Mentan fokus pada permasalahan pangan nasional. Produksi dan distribusi buruk, malah sibuk membuat “kalung Corona”.
Mengapa para menteri dalam kabinet Jokowi malah sibuk mengurusi bidang yang lain? padahal bidangnya sendiri masih jadi sorotan publik karena kinerjanya yang belum maksimal.

BACA JUGA:  Bullying Dalam Pergaulan

Kabinet Campursari dalam Demokrasi

Kabinet Indonesia Maju sedari awal memang banyak dipertanyakan. Komposisi kabinet yang gemuk akan koalisi, membuat publik mempertanyakan kapabilitas mereka. Terbukti, banyaknya nama menteri yang diajukan untuk di reshuffle juga tumpang tindihnya job, menjadi konfirmasi atas buruknya kinerja mereka.

Sudah menjadi rahasia umum, jika dalam sistem demokrasi jabatan menteri adalah kue kekuasaan. Mereka dipilih bukan berdasarkan kepakarannya, tapi berdasarkan dana dan juga perolehan suara dalam koalisi mereka. Kabinet model campursari seperti ini memang meniscayakan orang-orang bodoh pemburu rente mampu duduk di kursi kekuasaan.

Begitulah demokrasi, jargon “dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat” adalah isapan jempol semata. Nyatanya, korporasilah yang paling diuntungkan. Seperti kebijakan pembuatan lumbung padi ini sarat dengan keuntungan pihak tertentu. Pasalnya, pemerintah akan membentuk badan pengolahan lumbung padi yang akan bekerjasama dengan BUMN untuk mencari pola investasi atau pola lainnya. Lagi-lagi korporasi terlibat disini.

Maka dari itu tumpang tindih job sangat wajar terjadi, lantaran tujuan awal mereka duduk di kursi menteri semata untuk memenuhi kepentingan pribadi dan partainya. Dimana ada program yang dapat menghasilkan materi, disitulah konsentrasi kerja mereka. Tentu, program yang menghasilkan materi pastilah berhubungan dengan korporasi. Adapaun pelayanan pada masyarakat yang akan menguaras anggaran, hanya sekedar melepas kewajiban. Asal-asalan dan jauh dari kata optimal.

Struktur dalam Islam, Rapih dan Bertanggung jawab

Tata kelola negara dalam islam telah dicontohkan dengan apik oleh Rasulullah dan para sahabtanya. Bahwa keterlibatan seseorang dalam menjalankan amanah mengurusi umat, semata hanya untuk mengabdi pada penciptanya. Karena negaralah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan dasar warganya.

Khalifah sebagai pemimpin negara mempunyai tanggung jawab penuh terhadap kemaslahatan umat, terutama pangan yang menjadi kebutuhan paling mendasar. Sehingga produksi dan distribusinya akan menjadi perhatian yang harus optimal dikerjakan. Maka untuk merealisasikannya, Khalifah akan mencari orang yang ahli dibidangnya.

BACA JUGA:  Palestina Dibela Setengah Hati, Apa Solusi Hakiki?

Dorongan takwa akan menghadirkan orang-orang yang amanah, karena motivasi ruhiah menjadi landasan dalam bekerja. Berbeda dengan orang-orang yang dihasilkan oleh sistem demokrasi, yang menjadikan materi sebagai motivasi mereka menjadi penguasa.
Karena sesungguhnya, telah jelas ancaman yang Allah Swt. berikan pada penguasa yang lalai dalam amanahnya. Apalagi kebijakannya mendzolimi umat dan hanya menguntungkan diri dan golongannya.

“Seseorang yang diserahi Allah untuk memimpin rakyatnya, lalu dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, pasti Allah mengharamkan surga untuknya” (HR Muslim)
Begitupun Allah Swt. telah menjanjikan pada penguasa yang adil yaitu surga. Sehingga mereka akan berlomba-lomba dalam memberikan yang terbaik bagi umat. Darisinilah akan tercipta hubungan yang harmonis antara penguasa dan rakyat. Penguasa mencintai rakyatnya dan rakyat mendoakan penguasanya.

“Satu hari yang dipimpin oleh pemimpin yang adil jauh lebih baik daripada ibadah seseorang yang dilakukan sendirian selama enam puluh tahun,” (HR Baihaqi)

“Tak seorang pemimpinpun yang mengurusi urusan kaum muslimin, kemudian ia tidak pernah letih dari mengayomi dan menasihati mereka, kecuali pemimpin itu akan masuk ke dalam surga bersama mereka” (HR Muslim, 142, dari Ma’qal bin Yasâr Radhiyallahu ‘anhu)
Selain orang-orangnya yang berkualitas. Islam pun memiliki sistem pemerintahan yang kuat, yang dikenal dengan Kekhilafahan. Struktur Kekhilafahan sederhana, dan seluruhnya berada dibawah tanggungjawab Khalifah. Struktur dibawah Khalifah sifatnya membantu.

Sehingga kerja para pejabat didalamnya akan simultan dan tidak tumpang tindih.
Seperti Direktur Departemen Kemaslahatan Umat, yang mengurusi berbagai macam keperluan umat termasuk masalah pangan dan pertanian. Bertanggung jawab langsung pada Khalifah dalam mengatur produksi dan distribusi pangan pada umat.

Bagaimana optimalisasi produksi, seperti ketersediaan lahan untuk pertanian diperhatikan dengan serius. Sehingga konversi lahan yang begitu massif di era bisnis property tak akan terjadi di sistem islam. Karena untuk menciptakan kedaulatan pangan, kita tidak boleh bergantung pada impor.

BACA JUGA:  Solusi Islam dalam Menangani Kekerasan Seksual

Begitupun distribusi akan dikuasi oleh negara, korporasi hanya boleh terlibat sebagai penjual di pasar-pasar. Berbeda dengan kondisi saat ini yang sebagian besar pengurusan pangan diserahkan pada swasta.

Jangan berharap Indonesia akan keluar dari krisis pangan dan mampu menyelesaikan problematika yang akut ini, jika para penguasanya sibuk dengan urusannya sendiri. Sibuk berbisnis memperkaya diri dan partainya. Dan penguasa rasa pengusaha ini terlahir dari Rahim demokrasi yang inti politiknya adalah transaksional.

Maka, Jika kita menginginkan para pejabat yang mengurusi umat adalah mereka yang mencintai rakyatnya. Para pejabat yang dengan kepakarannya mampu menyelesaikan permasalahan umat dengan totalitas. Segeralah terapkan syariat Islam dalam bingkai Daulah Khilafah Islam. Semoga Indonesiaku kembali mendekap syariatNya sehingga rakyatnya makmur dan sentosa. (*)