Oleh: Wity
(Aktivis Muslimah Purwakarta)
Persoalan pendidikan seolah tak pernah usai. Terlebih dimasa pandemi, masalah demi masalah kian runyam. Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang diterapkan selama pandemi, melahirkan masalah baru. Tak hanya sekadar sulitnya akses internet, tapi juga banyak banyak siswa yang terenggut hak belajarnya.
Di Karawang, sejak dimulainya ajaran baru hingga saat ini, terungkap hanya 30 persen siswa yang mengikiti PJJ. Artinya ada 70 persen siswa yang tidak mengikuti pembelajaran online (radarkarawang.id/11/08/2020).
Sejak awal, pelaksanaan PJJ ini memang menuai banyak keluhan. Dari ketidakefektifan belajar, banyaknya siswa yang tidak memiliki ponsel pintar, susah sinyal, hingga biaya kuota yang membengkak. Pun banyak siswa yang memanfaatkan PJJ ini sebagai alasan untuk berlama-lama main ponsel. Alih-alih untuk belajar, mereka menghabiskan kuota untuk main game.
Baca Juga:Berencara Gelar Belajar Tatap Muka, Pengurus Yayasan As-Syifa Al-Khoeriyyah Diskusi dengan BupatiBupati Hadiri Ruwatan Bumi di Desa Margasari
Di era digital seperti saat ini, seharusnya PJJ tak terlalu bermasalah. Kecanggihan teknologi harusnya mampu memberi solusi bagi pendidikan di masa pandemi. Memang benar, PJJ tidak akan mampu menyamai kefektifan belajar tatap muka. Namun, setidaknya ini menjadi alternatif ketika pendidikan tatap muka belum bisa terlaksana.
Sayangnya, watak sistem kapitalisme yang melekat pada pemerintah negeri ini, telah menghalangi segala kemudahan yang ada. Dalam kapitalisme, pemerintah tidak berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Rakyat dibiarkan memenuhi kebutuhannya sendiri-sendiri—mampu ataupun tidak.
Bantuan yang diberikan pemerintah selama masa pandemi pun terkesan asal-asalan, tidak serius, dan sebatas pencitraan.
Meski anggaran bantuan operasional sekolah (BOS) dapat digunakan untuk penanganan Covid-19, termasuk untuk pengadaan pulsa atau kuota internet siswa saat pembelajaran jarak jauh, namun kenyataanya belum bisa terealisasi. Anggaran tersebut habis untuk media pencegahan Covid-19 di lingkungan sekolah (radarkarawang.id/12/08/2020).
Tata kelola ekonomi kapitalisme pun amat buruk. Pengelolaan sumber daya alam diserahkan kepada pihak swasta dan asing. Hasil SDA yang seharusnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, justru mengalir ke kantong-kantong asing.
Adapun pembangunan infrastruktur yang dilakukan jor-joran, hakikatnya bukan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat, melainkan hanya demi kepentingan sang pemodal. Maka tak heran, bila pembangunan hanya berpusat di perkotaan. Jaringan internet pun lebih bagus di perkotaan di banding pedesaan.