Kasus COVID-19 Melonjak, Prokes Kembali Digalakkan

Sebanyak 954.222 orang di Kabupaten Bandung Barat (KBB) ditargetkan menjadi prioritas pemberian vaksin sinovac Covid-19

Oleh : War Yati
(Warga Sumedang)

Jelang libur akhir tahun 2020, kasus orang terinveksi Covid-19 melonjak tajam. Di Sumedang sendiri kasus terinveksi virus corona kembali meninggi. Ada 69 orang terinveksi, 61 orang menjalani isolasi mandiri dan 8 orang dirawat di rumah sakit. Kondisi tersebut menyebabkan Kabupaten Sumedang masuk dalam zona oranye atau zona dengan resiko sedang.

Penyebab mengapa di Kabupaten Sumedang mengalami lonjakan kasus Covid-19, menurut Dony Ahmad Munir selaku orang nomor satu di Sumedang karena beberapa faktor. Salah satunya yaitu pandemic fatigue atau kelelahan masyarakat karena pandemi.

Kondisi tersebut menurut Dony, membuat masyarakat semakin abai terhadap protokol kesehatan Covid-19. Akibat pandemi yang berkepanjangan, diduga kuat masyarakat mulai lelah menjalankan prokes dan menjadi alasan menurunnya disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

Namun demikian, untuk menangani hal ini Bupati Sumedang beserta dinas terkait telah menggelar rapat terkait untuk menangani lonjakan kasus Covid-19. Diantaranya diberlakukannya kembali pendataan terhadap warga yang keluar dan masuk ke wilayah Sumedang guna mengantisipasi penyebaran virus corona lebih menggila lagi.

Pemerintah juga akan kembali melakukan pengetatan perizinan yang melibatkan massa berkerumun. Seperti hajatan, pertemuan, rapat atau pengetatan memasuki tempat wisata, termasuk merazia masyarakat yang tidak disiplin memakai masker.

Penanganan kasus Covid-19 sendiri terkesan timbul tenggelam. Di saat lonjakan orang terinveksi meninggi, penerapan protokol kesehatan digalakkan. Sebaliknya, saat kasus terinveksi Covid-19 menurun, kembali terjadi kelonggaran baik dari AKB maupun PSBB. Hal ini memberi peluang kepada masyarakat melakukan pelanggaran terhadap penerapan protokol kesehatan yang telah diberlakukan.

Kerumunan yang banyak dilakukan masyarakat maupun even-even negara yang diselenggarakan seperti Pilkada dan Pilkades diduga menjadi penyebab klaster baru penyebaran virus corona.

Seandainya dari awal pemerintah tegas menangani kasus Covid-19 dan memberikan sanksi bagi siapa pun yang melanggar, mungkin penyebaran virus Covid-19 dapat tertangani sehingga pandemi segera berakhir.

Namun, nasi sudah menjadi bubur. Waktu tak bisa diputar ulang. Yang masyarakat butuhkan saat ini ialah pemerintah benar-benar serius menangani pandemi. Aturan ditegakkan tanpa tebang pilih. Masyarakat terdampak diperhatikan kebutuhan pokoknya berikut mendapat jaminan kesehatan secara gratis.

Adapun terkait vaksin yang direncanakan pemerintah akan diberikan akhir tahun ini masih banyak yang meragukan menjadi solusi penyebaran Covid-19. Sehingga pemerintah harus melakukan langkah-langkah pencegahan yang tepat dan efektif.

Sebagai teladan, Rasulullah Saw. telah memberikan tuntunannya. Pabila terjadi wabah di suatu tempat, maka pemerintah akan melakukan kebijakan lock down. Tempat yang terkena wabah virus tidak diperbolehkan keluar, sebaliknya yang dari luar pun tak diperbolehkan memasuki daerah yang terkena wabah. Dengan demikian, penyebaran virus dapat ditanggulangi dari awal sehingga mobilitas masyarakat dapat terjaga dengan baik.

Adapun untuk daerah yang terkena wabah maka pemerintah berkewajiban menjamin semua kebutuhannya. Mulai dari kebutuhan pokoknya, pengobatannya, sampai virus dipastikan telah menghilang dan keadaan kembali menjadi normal. Wallahua’lam.