Katakan ‘Tidak!’ untuk Golput

Oleh: Inra Jaya Sihaloho

  • Alumni Universitas Negeri Medan
  • Pemerhati isu bidang politik
  • Anggota Komunitas YUK NULIS

Pemilu di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk pemilihan anggota DPR RI dan DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Namun, seiring adanya bebrapa kali amandemen UUD 1945, tepatnya pada amandemen ke-4 tahun 2002, pemilihan presiden dan wakilnya yang awalnya ditentukan oleh MPR berubah menjadi dipilih secara langsung rakyat. Karenanya, pilpres 2004 yang dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beserta Jusuf Kalla sebagai wakil presiden menjadi pilpres kali pertama diselenggarakan di tanah air.

Tahun 2019 pesta demokrasi (PEMILU) kembali di gelar dimana kita akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Sebanyak 20 partai politik yang terdiri dari 16 partai nasional dan 4 partai lokal provinsi Aceh akan bertarung memperebutkan kursi di pusat maupun daerah. Sementara itu, dua pasangan calon (paslon) Presiden dan Wakil Presiden yakni Joko Widodo – Ma’aruf Amin dan Prabowo Subianto – Sandiago Uno akan memperebutkan kursi 1 dan 2 RI. Sebagai strategi pemenangan, dua koalisi pun terbentuk yakni Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang terdiri dari 10 partai politik mendukung kemenangan paslon nonmor urut 1 Jokowi-Maaruf. Sementara paslon nomor urut 2 Prabowo – Sandi didukung oleh 4 partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil (KIA). Sedangkan Partai Berkarya belum menentukan kiblat politiknya tapi lebih mengarah ke Koalisi Indonesia adil.

Sejak 23 september 2018 lalu, kampanye sudah dilakukan terkecuali kampanye melalui media cetak dan media elektronik. Berbagai cara sudah dilakukan oleh para caleg yang ikut serta dalam pesta demokrasi untuk menarik perhatian masyarakat di daerah pemilihannya (dapil) dengan memasang baliho, papan iklan, spanduk, di tiang listrik, pohon, hingga di warung-warung warga. Bahkan tidak jarang para caleg dan capres turun langsung (blusukan) ke pasar tradisional, organisasi/komunitas masyarakat, warung kopi, warung makan dan lain sebagainya.

Mirisnya, dalam momentum kampanye, tatkala para caleg maupun simpatisan melakukan kampanye negatif dengan menyerang kubu lawan dengan isu suku, agama, ras, antargolongan (SARA) bahkan sampai muncul istilah ‘cocokisme’ yang artinya mencocok-cocokan antara calon yang didukung dengan agama, suku, ras dan lain sebagainya. Tak hanya itu, ada juga kampanye yang dilakukan dengan membagi bagikan uang (money politic) dan masih banyak lagi cara kampanye yang membodohi masyarakat.

Kalau kita kilas balik pilpres 2014 silam, kampanye hitam terjadi secara masif yang menyerang kedua calon dimana Jokowi menerima 1.515 berita kampanye hitam dan Prabowo mencapai 743 berita. Strategi politik kotor itulah yang menimbulkan sejumlah masyarakat memutuskan untuk golput. Hal ini dapat kita lihat pada tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu 2014 dimana total pemilih mencapai 72,45%, tahun 2009 (70,45%), dan tahun 2004 (84,9%). Artinya dari tahun 2004 ke 2014, persentase golput cenderung meningkat.

Bagaimana pun, golput bukan keputusan yang baik. Jika capres maupun capres yang terpilih hanya ingin mementingkan diri sendiri dan kelompoknya tentu rakyat juga yang merugi. Hal ini harus jadi evaluasi bagi diri kita. Kita perlu menanamkan dalam diri bahwa golput sama saja dengan membiarkan masa depan bangsa semakin karut marut. Mari mulai gerakan menolak golput dari lingkungan keluarga karena semangat keikutsertaan kita dalam pemilu mampu meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kita terhadap bangsa dan negara. Selain itu, kita juga perlu mengenali siapa calon yang akan kita pilih bukan karena keluarga, kerabat, satu suku, satu agama atau atribut lainnya tetapi murni kerena visi dan misi serta program logis yang mereka tawarkan untuk kesejahteran rakyat.

Selain itu, kita harus menghindari politik uang. Tak bisa dimungkiri kalau strategi buruk itu masih terus dilakukan para calon khususnya kepada rakyat ekonomi bawah. Kita harus kritis dalam berpikir, misalnya calon memberikan uang Rp 50.000 supaya kita memilihnya, tentu dengan uang tersebut tidak akan membayar kerugian negara jika sewaktu-waktu dia mengorupsi uang rakyat, justru masyarakat akan semakin sengsara. Ingatlah sesuatu yang dimulai dengan baik belum tentu menghasilkan yang baik apa lagi sebaliknya.

Pada intinya, semua perubahan itu berawal dari kesadaran diri sendiri maupun keluarga. Jika dalam satu desa terdapat 100 keluarga dengan 4 anggota keluarga terdaftar sebagai pemilih masing-masing saling mengingatkan dan menyadarkan pentingnya berpartisipasi dalam pesta demokrasi secara aktif dan postif, bukan tidak mungkin akan terpilih calon pejabat negara yang bersih dari korupsi dan memiliki jiwa pengabdian yang tinggi. Kemudian, sudah saatnya kita menumbuhkan rasa kepedulian bangsa dan negara. Seperti kata Bung Karno “Perlawanan kita lebih berat karena lawan kita adalah bangsa kita sendiri”. Oleh karena itu, mari katakan ‘tidak!’ untuk golput dan saatnya meramaikan pesta demokrasi  pada April 2019 mendatang demi Indonesia yang lebih baik.(*)