Kawasan Wisata Kembali Dibuka, Untuk siapa?

Oleh. Reni Tresnawari

Tamsya. Siapa sih yang tidak mau. Tamasya atau piknik salah satu cara untuk mengurangi kepenatan setelah sekian lama bergelut dengan aktifitas yang melelahkan. Kini ada kebijakan Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) berupa dibukanya tempat wisata.

Tentu membawa angin segar bagi sebagian orang yang sudah disibukan dalam rutinitas yang menjenuhkan, karena selama ada pandemi tak ada lagi hiburan di luar rumah.

Memasuki penerapan AKB Jasa Tirta II kembali membuka kawasan Jatiluhur Valley and Resort, mulai awal pekan ini.

Pembukaan kawasan wisata tersebut, mengikuti Pelaturan Gubernur Jabar Nomor 46 Tahun 2020, tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara proporsional sesuai level kewaspadaan daerah kabupaten/kota, sebagai persiapan pelaksanaan AKB untuk pencegahan dan pengendalian covid-19.

Level kewaspadaan daerah Kabupaten Purwakarta sendiri berada di level 2 atau moderat. General Manager Pariwisata dan Hotel Jasa Tirta II, Dadan Hidayat mengatakan berdasar keputusan di atas, untuk aktivitas wisata mulai di buka dengan batas pengunjung 30 persen dan kapasitas dengan jam operasional mulai pukul 06.00 – 16.00 WIB.

Untuk operasional hotel Pesanggrahan dan hotel Istora tetap beroperasi seperti biasa dengan batasan 50 persen dari fasilitas layanan hotel, katanya. Senin 15/6/2020 (Radar Karawang).

Era New Normal telah menjadikan landasan kawasan wisata dibuka kembali. Namun, amankah bagi keselamatan nyawa manusia? Walau dengan sederet protokol kesehatan. Mengingat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap protokol kesehatan yang rendah, ditambah kurva yang belum melandai. Sepertinya dengan dibukanya lokasi wisata, berisiko tinggi terhadap potensi penularan covid-19.

Namun, sistem kapitalis telah melumrahkan pembukaan lokasi wisata demi pemulihan ekonomi rakyat. Padahal, sesungguhnya yang dipulihkan bukan ekonomi rakyat, tetapi pemodal besar yang memiliki kawasan tersebut.

Jika dicerna lebih dalam, para wisatawan berkunjung ke lokasi wisata, apakah gratis? Tidak. Mereka harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit, untuk kebahagiaan keluarganya. Dalam masa pandemi ini, mereka rela mengeluarkan kocek mereka demi mendapatkan kesenangan/hiburan. Yang diuntungkan siapa? Sudah pasti yang memiliki lokasi wisata, pemasukannya bertambah.

Alasan lain, dibukanya tempat wisata, karena bagi daerah dengan minim Sumber Daya Alam (SDA). Pariwisata adalah sumber APBD terbesar setelah pajak. Jadi dalam sistem kapitalis, kesejahteraan dan keamanan, bukan untuk keselamatan rakyat, tapi untuk menyelamatkan pemilik modal besar. Penguasa dan pengusaha setali tiga uang. Akhirnya rakyat terabaikan.

Sedangkan dalam sistem Islam pergi ke tempat wisata bukan kebutuhan mendasar. Sehingga pemerintah tidak perlu ambil resiko untuk menyediakannya. Islam berfokus kepada keselamatan nyawa bukan ekonomi. Sementara, sumber pendapatan pemerintahnya bukan dari pajak, apalagi pariwisata. Namun, dari pengoptimalan kepemilikan umum, fa’i, kharaj, dll.

Kepemilikan umum adalah seluruh kekayaan yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kaum muslim, sehingga kekayaan tersebut menjadi milik bersama. Individu diperbolehkan mengambil manfaat dari kekayaan tersebut. Namun, terlarang memilikinya secara pribadi. Contoh kepemilikan umum : air, api dan padang rumput.

Rasulullah bersabda :
Muslimin boleh berserikat pada tiga hal. Yaitu, air, api dan padang rumput. (HR. Abu Daud)
Fa’i adalah harta rampasan perang yang diperoleh dari suatu negeri/wilayah tanpa peperangan. Artinya, penduduknya kabur, tidak mengadakan perlawanan/terjadi kesepakatan damai.

Kharaj yaitu cukai hasil tanah yang dikenakan kepada orang bukan Islam. Dalam Undang-Undang syariah kharaj adalah cukai untuk tanah pertanian. Kharaj tidak disebut dalam Al-Qur’an dan hadits, tetapi lebih ke ijma atau konsensus ulama Islam dan bagian dari tradisi Islam atau urf. Wallahu a’lam.