Kebijakan Bansos Setengah Hati

Oleh: Amallia Fitriani

Wabah Covid-19 di Indonesia tampaknya belum memberikan sinyal membaik terlihat dari semakin meningkatnya jumlah pasien positif setiap harinya. Wabah ini juga membuat kegelisahan di tengah masyarakat karena dampaknya berimbas pula pada sektor perekonomian di tengah masyarakat. PHK massal tak terelakkan, angka pengangguran semakin meluas, dan tingkat kemiskinan semakin tinggi.

Dalam mengantisipasi hal itu, pemerintah membuat program Jaring Pengaman Sosial dengan tujuan mengurangi dampak Covid-19 terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.
Pemerintah menjamin perekonomian masyarakat yang terdampak dengan menggencarkan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan, Penerima Bantuan Iuran, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Pra-Kerja, hingga Dana Desa, (kompas.com, 22/05/2020).

Pada faktanya realisasi bantuan sosial tak semanis yang dijanjikan, bantuan sosial dirasakan masyarakat begitu penuh polemik, mulai dari sengkarut data penerima bansos, distribusi yang tidak tepat sasaran, hingga bansos berupa beras bulog yang tidak layak konsumsi.

Seperti dilansir Radar Karawang, pemerintah desa yang berada di wilayah Kecamatan Purwasari kebingungan saat hendak memasak beras yang didapat dari pemerintah kabupaten untuk penanganan Covid-19. Pasalnya, selain berwarna kekuningan, beras tersebut mengeluarkan bau yang dinilai tidak layak konsumsi.

Kades Mekarjaya Euis Suyeti mengatakan, pendistribusian beras yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang pada program penanganan Covid-19 cukup menjadi perhatian. “Awalnya saya mengira emang bagus karena dilihat di luar bagus, tapi pas saya buka baru kelihatan yang sebenarnya berwarna kuning gitu, seperti bekas terkena air,” (Radarkarawang.id, 15/05/2020).

Hal yang serupa dialami di beberapa daerah yang lain, seperti yang terjadi di daerah Kabupaten Purwakarta, dilansir pasundanekspres.co, sebanyak 1 ton sampel beras dari Bulog yang diperuntukan bagi 10.000 KK di 6 Kecamatan yang terdampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dikembalikan. Pasalnya kualitas beras tersebut dianggap tidak layak konsumsi.

“Sample beras tersebut sudah kita kembalikan ke Bulog, sebanyak 1 ton untuk ditukar ke beras dengan kualitas medium. Jadi kami tegaskan, beras yang berada di kantor Dinsos tersebut bukan beras oplosan, itu hanya beras sample. Sudah kita kembalikan agar ditukar,” kata Sekda Purwakarta, Iyus Permana, di ruang kerjanya, belum lama ini (15/5).

Menurutnya, beras tersebut dinyatakan rijek. Awalnya beras tersebut diajukan Bulog ke Dinsos untuk dibagikan ke warga, namun ditolak karena dianggap tidak layak, beras sample tersebut akhirnya dikembalikan kembali ke Bulog.

“Secara keseluruhan jumlah bantuan beras untuk warga terdampak PSBB di 6 kecamatan tersebut berjumlah 100 ton, yang akan dibagikan kepada 10.000 KK, dengan asumsi per KK sebanyak 10 kilogram, kualitas beras medium, bantuan berasal dari Pemprov Jabar,” kata Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Purwakarta ini. (pasundanekspress.co, 18/05/2020).

Pemberian bantuan terkesan setengah hati. Bagaimana tidak, beraneka permasalahan muncul dalam penyaluran bansos tersebut. Suatu hal yang wajar jika hal tersebut hanya terjadi disatu desa, mungkin ini kesalahan individu atas penyimpanan yang buruk, tapi jika ini dikeluhkan banyak desa, ada apa?. Begitulah rakyat di mata penguasa hari ini, seolah-olah rakyat tidak dimuliakan. Bansos lebih terlihat pencitraannya atau “yang penting tuntutan rakyat terpenuhi” dari pada membantu rakyat yang kelaparan.

Sejatinya inilah watak dari sistem kapitalisme yang melahirkan penguasa yang kurang cakap dan kompeten dalam melayani dan mencukupi kebutuhan rakyat, sampai tidak mampu melakukan pengawasan terhadap distribusi penerima bantuan.

Jauh berbeda dengan Islam yang mendudukan penguasa sebagai pelayan masyarakat, para penguasa akan berusaha memberikan pelayanan dan kebutuhan yang terbaik bagi rakyatnya, sebab pemimpin dalam Islam memahami bahwa keberadaannya adalah pelayan rakyat yang semata-mata beribadah kepada Allah.

Sebagaimana yang pernah dicontohkan Khalifah Umar bin Khattab saat terjadi musim paceklik di Jazirah Arab. Beliau menunjuk empat pejabat khusus untuk mengurusi distribusi makanan ke pelosok Madinah, bahkan beliau terjun langsung ke lapangan demi memastikan semua penduduk mendapat bantuan makanan yang diberikan negara.

Pengecekan bahan bantuan pun benar-benar dilakukan sendiri oleh Khalifah Umar agar kebutuhan rakyatnya terpenuhi. Sosok pemimpin seperti beliau tidak akan kita jumpai di sistem yang mementingkan kepentingan diri dan kelempoknya demi nafsu berkuasa, tanpa memperdulikan kebutuhan rakyatnya.

Islam memandang kepemimpinan dalam konteks bernegara adalah amanah untuk mengurus rakyat, yang akan dimintai pertanggung jawaban kelak di akhirat sehingga seorang imam akan bersungguh-sungguh dalam mengurusi rakyatnya karena tanggung jawabnya selain kepada rakyat, juga bertanggung jawab kepada Allah SWT.

Rasulullah saw, bersabda:
…الإِمَامُ رَاعٍ وَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
Imam (pemimpin) itu pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus (HR al-Bukhari dan Ahmad).

Oleh karenanya, berharap pada sistem saat ini tidak akan mampu memberikan solusi atas semua permasalahan yang tengah dihadapi rakyat, satu-satunya hanya dengan kembali menerapkan sistem Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan.
Wallahu’alam bi-showab. (*)