Kedelai Mahal Swasembada Pangan Hanya Janji Sensasional

Oleh : Ummu Khansa

Pemerhati Pendidikan, Ibu Rumah Tangga

 Awal tahun 2021, emak-emak di Indonesia dikejutkan dengan langkanya tahu dan tempe di pasaran. Sumber protein nabati yang menjadi andalan rakyat miskin untuk menjaga kecukupan gizi kini telah menjadi barang langka, kalau pun ada, harganya naik. Bila dikalkulasi rata-rata kenaikan harga tahu dan tempe bekisar antara 20%. Melonjaknya harga makanan wong cilik ini disebabkan bahan baku utamanya yaitu kedelai mengalami kenaikan di pasar global.

Dilansir dari prfmnews.id, kenaikan harga kedelai berimbas pada produksi tahu di Kabupaten Bandung. Salah seorang pengrajin tahu di Desa Gajah Mekar, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung mengaku terpaksa berhenti memproduksi tahu dikarenakan harga kedelai yang mencapai Rp.9.500 per kilogram.

Selama ini produsen tempe dan tahu sangat bergantung pada kedelai impor. Hal ini disebabkan produksi kedelai hanya mampu mencukupi 30 % kebutuhan kedelai di dalam negeri, maka 70% sisanya adalah impor. Kebutuhan kedelai nasional mencapai 2,5 juta ton pertahun sedangkan produksi kedelai dalam negeri hanya mencapi 800 ribu ton per tahun (https://money.kompas.com, 03/01/2021).

Pada akhir tahun 2020 terjadi kenaikan permintaan kedelai dari Cina kepada Amerika Serikat. Negeri tirai bambu itu memesan kedelai sebesar 30 juta ton, dari sebelumnya hanya 15 juta ton. Menurut S&P Global Platts, China menjadi pembeli kedelai Amerika Serikat (AS) terbesar pada 2020-2021, yakni menghabiskan 58 persen dari total ekspor kedelai AS. Permintaan besar-besaran Cina pada AS menyebabkan kenaikan harga kedelai pada pasar global sebesar 6% dari harga awal US$ 435 menjadi US$ 461 per ton (https://bebas.kompas.id, 05/01/2021).

Perdagangan bebas dan ketergantungan Indonesia pada impor kedelai menyebabkan pemerintah tidak sanggup untuk memproteksi harga bahan pangan di dalam negeri. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengungkapkan bahwa  kondisi ini merupakan efek dari kebijakan pasar bebas sejak tahun 1995 saat Indonesia menjadi anggota World Trade Organization (WTO) dan ditandatanganinya Letter of Intent (LOI) IMF pada tahun 1998. Kondisi saat ini ketergantungan impor kedelai menjadi sumber utama dalam pemenuhan kebutuhan kedelai nasional. (https://industri.kontan.co.id).

Presiden Joko Widodo telah mengetahui permasalahan ini, pada tahun 2014 saat memberikan kuliah umum di Kampus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, presiden mengungkapkan bahwa ia memberikan waktu tiga tahun kepada menteri pertanian untuk merealisasikan swasembada pangan (https://money.kompas.com, 04/01/2021).  Akan tetapi hingga lewat masa periode pertama dan memasuki periode kedua target tersebut belum terpenuhi, yang terjadi malah produksi kedelai nasional terus mengalami penurunan, pada Oktober  2019 produksi kedelai lokal hanya mencapai 480.000 ton menurun dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 982.598 ton (https://bisnis.tempo.co, 06/01/2021).

Laporan Global Food Security Index (GFSI) tahun 2019 menunjukkan Indonesia tercatat berada pada peringkat ke 62 dari 113 negara yang dinilai keamanan pangannya. Skor kualitas dan keamanan pangan di Indonesia menunjukan angka 47,1 yang menunjukkan ketahanan pangan masih menjadi persoalan serius yang belum terpecahkan dengan tuntas. Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) 2018 Terdapat 88 daerah yang rentan rawan pangan, dan rata-rata berada di wilayah timur Indonesia.

Data dan fakta di atas menunjukan bahwa hanya pemilik modal besar yang dapat menikmati sumber daya. Konsep perdagangan bebas menyebabkan pasar rakyat kecil harus terkena imbas kondisi pasar global. Cita-cita swasembada pangan masih sebatas angan-angan. Nampaknya kita harus belajar bagaimana Islam mewujudkan kemandirian pangan.

Islam memiliki konsep dan metoda dalam merealisasikan ketahanan pangan. Pangan merupakan kebutuhan primer yang wajib dipenuhi per individu. Islam menaruh perhatian pada upaya untuk meningkatkan produktivitas lahan. Tanah mati yaitu tanah yang tidak tampak adanya bekas-bekas tanah itu diproduktifkan, dapat dihidupkan oleh siapapun dengan cara menjadikannya lebih produktif, dan tanah itu menjadi hak milik orang yang menghidupkannya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa salam

“Siapa saja yang telah menghidupkan tanah mati maka tanah itu menjadi miliknya”. (HR.Tirmidzi, Abu Dawud).

Siapapun yang memiliki tanah jika ia telantarkan selama tiga tahun berturut-turut maka hak kepemilikannya atas tanah itu hilang. Tanah tersebut akan diambil oleh negara dan didistribusikan kepada siapa pun yang mampu mengolahnya, tentu dengan memperhatikan keseimbangan ekonomi dan pemerataan secara adil. Konsep seperti ini sangat cocok di Indonesia, mengingat Indonesia adalah wilayah yang subur, akan sangat disayangkan jika banyak lahan pertanian yang seharusnya produktif malah menjadi tanah yang mati karena tidak ada yang mengelola.

Syariah Islam menjamin mekanisme pasar yang baik. Negara berkewajiban memberantas riba, penimbunan, penipuan, dan monopoli. Negara wajib membuka akses informasi pasar agar semua orang bisa mendapatkannya dan memperkecil peluang terjadinya kesalahan informasi.

Rantai pasokan pangan akan dijaga, Rasul saw. telah mengangkat Hudzaifah ibn al-Yaman sebagai katib untuk mencatat hasil produksi Khaybar dan hasil produksi pertanian. Mekanisme pasar dilakukan dengan kebijakan pengendalian supply and demand  bukan dengan pematokan harga. Penjagaan terhadap performa produksi, stabilitas pasar dan jaminan rantai pasokan akan menggairahkan produksi, distribusi dan konsumsi komoditas pertanian.

Lebih dari pada itu negara wajib mengembangkan teknologi pertanian yang akan meningkatkan hasil panen, agar kebutuhan dalam negeri dapat tercukupi. Sejarah mencatat bahwa pada masa kekhilafahan Islam tercatat nama-nama ilmuan yang mengembangkan pertanian.

Pada abad 9/10 M, Abu Bakr Ahmed ibn ‘Ali ibn Qays al-Wahsyiyah (sekitar tahun 904 M) menulis Kitab al-falaha al-nabatiya. Kitab ini mengandung 8 juz yang kelak merevolusi pertanian di dunia, antara lain tentang teknik mencari sumber air, menggalinya,  menaikkannya ke atas hingga meningkatkan kualitasnya.  Di Dunia Barat teknik Ibn al-Wahsyiyah ini dikenal dengan “Nabatean Agriculture”. Para insinyur Muslim merintis berbagai teknologi terkait dengan air, baik untuk menaikkannya ke sistem irigasi, atau menggunakannya untuk menjalankan mesin giling.  Dengan teknologi seperti ini,  penggilingan di Baghdad pada abad ke-10 mampu menghasilkan 10 ton gandum per hari.   Berbagai variasi mesin air yang bekerja secara otomatis telah ditemukan al –jazari pada tahun 1206. Semua temuan mesin buatannya ini tetap aktual hingga saat ini, ketika mesin digerakkan dengan uap atau listrik (https://mediaumat.news, 11/10/2016)

Sungguh luar biasa konsep serta nilai syariah Islam dalam memberikan kontribusi pada penyelesaian masalah pangan. Untuk itu sudah menjadi kewajiban kita mengingatkan pemerintah agar mereka benar dalam melayani urusan umat, termasuk menyelesaikan persoalan pangan dengan menerapkan syariah Islam yang bersumber dari Allah Swt.yakni pencipta manusia dan seluruh alam raya.

Wallahu a’lam bi ash shawwab