Kegagalan Kapitalisme dalam Pemenuhan Hak Pendidikan di Era Pandemi

Ilustrasi belajar tatap muka

Oleh: Kanti Rahmillah, M.Si

Pembangunan infrastruktur yang di gadang-gadang mampu meningkatkan investasi, nyatanya mangkrak di telan covid-19. Megahnya infrastruktur perkotaan telah mengerdilkan makna pemerataan.

Infrastruktur pedesaan yang minim dari perhatian adalah bentuk kegagalan kapitalisme dalam memberikan rasa keadilan. Pun permasalahan pelik pendidikan yang merupakan salah satu sektor kunci dalam menentukan nasib bangsa kedepan, tak kunjung usai.

Pembangunan infrastruktur yang jor-joran ternyata bukan diperuntukan bagi rakyat mayoritas. Buktinya, pembangunannya tidak memberikan daya dukung terhadap pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Termasuk pembelajaran jarak jauh yang menuntut sarana telekomunikasi dan ketersediaan jaringan.

Sarana dan Prasarana Buruk Melahirkan Kegagalan PJJ

Sarana dan prasarana untuk memenuhi syarat bagi proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) tidak memadai. Banyak dari masyarakat Indonesia terutama di pedesaan yang tidak memiliki HP android sebagai media dalam penyampai pesan guru pada muridnya. Jika pun ada, mereka mengeluhkan biaya pulsa yang mahal lantaran setiap hari harus online.

Belum lagi ketersediaan jaringan yang berpusat diperkotaan. Sehingga pembelajaran daring sangat sulit dilakukan di pelosok. Padahal, mayoritas penduduk Indonesia bermukim di pedesaan. Itu artinya, siswa yang kesulitan dalam mengakses pendidikan pun adalah mayoritas.

Perekonomian yang carut marut ditambah implementasi kebijakan bansos yang buruk, telah menambah penderitaan masyarakat kurang mampu. Seperti yang dilansir oleh situs lokal pasundan ekspres, pada tanggal 23 Juli 2020. Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) berlomba membeli ponsel android untuk sarana anak-anak mereka dalam bersekolah.

Bukan berarti para penerima bantuan itu tak membutuhkan BST untuk keperluan dasar mereka, seperti pangan. Namun, kebutuhan agar pembelajaran anak-anaknya bisa berjalan pun adalah sebuah kebutuhan dasar. Akhirnya, ketersediaan pangan untuk keluarga ala kadarnya. Tanpa memperhatikan gizi seimbang yang dapat membantu imunitas tubuhnya. Yang penting bisa menyambung hidup dan tak mati kelaparan.

BACA JUGA:  Sektor Pariwisata, Pasca #dirumahaja?

Sarana dan prasarana yang tidak memadai melahirkan kegagalan dalam menyelesaikan problematika PJJ. Sehingga pembelajaran daring ini di nilai oleh para pakar tak efektif. Selain karena membebani orang tua lantaran harus keluar dana untuk membeli kuota. Juga karena kurikulim pendidikan negeri ini yang hanya berorientasi pada akedemik.

Sehingga anak-anak stres dalam memenuhi target kurikulum. Begitupun kegagapan guru, murid dan orang tua terhadap teknologi komunikasi pun turut menjadi penyebab murid tak mengerti apa yang disampaikan gurunya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Subang Tatang Komara mengakui proses belajar mengajar dengan sistem daring tidak efektif. Keluhan datang dari banyak wali murid. Selain membebani orang tua dan pemborosan, kegiatan belajar dan mengajar pun tidak efektif. (tintahijau.com 22/07/2020)

Pembangunan ala kapitalisme telah memaksa puluhan juta pelajar kehilangan hak pendidikan nya. Padahal, pendidikan adalah kebutuhan dasar bagi masyarakat. Pendidikan pulalah yang mencetak generasi penerus bangsa.

Inilah potret pembangunan ala kapitalisme. Seluruh infrastruktur dipersembahkan pada korporasi. Adapun infrastruktur yang berhubungan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar warga, termasuk jaringan di daerah-daerah bukanlah prioritas.

Pembangunan Infrastruktur dalam Islam Untuk Umat

Berbeda dengan pembangunan infrastruktur dalam sistem islam yang berporos pada umat. Pemerintah akan menjamin kebutuhan dasar rakyatnya. Dan menempatkannya sebagai prioritas utama dalam pembangunan.

Dalam kondisi apapun, kebutuhan dasar umat harus terpenuhi. Baik dalam kondisi normal, apalagi dalam kondisi pandemi yang mengharuskan negara terlibat lebih jauh dalam urusan pemenuhan kebutuhan warganya.

Pendidikan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Sehingga negara mempunyai kewajian untuk memenuhi hak mereka dalam berpendidikan. Maka negara harus mempunyai kendali penuh terhadap sektor ini.

Berbeda dengan sistem kapitalisme yang dikendalikan oleh korporasi. Akhirnya arah pendidikan disesuaikan dengan kepentingan industri. Sekolah hanya mencetak generasi yang siap kerja bukan generasi yang siap membangun bangsa.

BACA JUGA:  Kasus Covid-19 Tertinggi di ASEAN, Tradisi Baju Baru Sulit Ditinggalkan

Kendali penuh bukan berarti melarang adanya swasta mendirikan sekolah. Korporasi atau pihak swasta boleh ada, namun keberadaannya harus tunduk pada platform arah pendidikan yang telah ditetapkan. Karena sejatinya keberadaan korporasi dalam sektor pendidikan hanyalah berorientasi pada materi.

Berbeda dengan sistem pendidikan Islam yang memiliki tujuan pada (1) pembentukan Kepribadian Islam; (2) Menguasai pemikiran Islam dengan handal; (3) Menguasai ilmu-ilmu terapan (pengetahuan, ilmu, dan teknologi/PITEK); (4) Memiliki ketrampilan yang tepat guna dan berdaya guna.

Sehingga dengan tujuan tersebut, kurikulum dalam Islam tidak akan menyesuaikkan kebutuhan industri, seperti yang terjadi saat ini.

Keberadaan swasta pun tak akan dominan. Karena sekolah yang dikelola negara sudah sangat berkualitas dengan biaya yang minim bahkan gratis.

Pengalokasian dana yang besar terhadap sektor pendidikan, juga tata kelola pemerintah yang berorientasi pada kemaslahatan umat akan menjadikan sekolah-sekolah negeri merata dalam pembangunannya dan terdepan dalam tekhnologinya.

Begitupun jika terjadi wabah atau pandemi, maka negara akan sigap mencari jalan terbaik agar seluruh warga mendapatkan hak pendidikannya.

Selain itu, karena fokus pembangunannya pada kemaslahatan umat. Ketimpangan infrastruktur yang begitu dalam antara perkotaan dan pedesaan tidak akan terjadi. Memang, perbedaan fisik pastilah ada antara kota dan desa. Namun, pemerataan pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan.

Begitupun teknologi telekomunikasi, jika pandemi ini mengharuskan manusia menjaga jarak. Lalu pembelajaran jarak jauh alias daring harus dilakukan, maka Khilafah akan dengan mudah menyelesaikan persoalan tersebut. karena tidak ada problem ketimpangan antara kota dan desa.

Selain itu, Khilafah pun akan mengeluarkan kebijakan yang sejalan dengan misi utamanya saat pandemi. yaitu menghentikan wabah dan berusaha keras mencari vaksin atau obat untuk menyelamatkan umat manusia. sehingga pandemi ini akan cepat berakhir dan pendidikan akan kembali normal.

BACA JUGA:  Hikmah Dibalik Kepanikan Musibah Badai Covid-19

Karena fitrahnya proses belajar dalam islam adalah talqian fikrian. Yaitu bertemu langsung dengan sang pemberi ilmu, disana akan terjadi transfer ilmu dari guru pada muridnya dengan optimal.

Namun sungguh sayang, pandemi terus saja membara di bawah pengurusan rezim kapitalis ini. Malah mencoba berdamai dengan corona.

Hasilnya, pembelajaran jarak jauh akan semakin panjang waktunya. Semua ini akan berimbas pada keefektifan proses belajar guru dan murid. Dan pada gilirannya akan menggerus kualitas sumber daya alam yang dihasilkan. Inilah yang menjadi ancaman masa depan bangsa. Sudah saatnya beralih dari sistem pemerintahan yang pro korporasi yaitu sistem pemerintahan kapitalisme di bawah naungan demokrasi. Menuju sistem pemerintahan Khilafah yang pro pada umat. (*)