Kejahatan Seksual Marak, Perlukah RUU TPKS Disahkan?

Oleh: Wity

Aktivis Muslimah Purwakarta

Kejahatan seksual masih menjadi momok di negeri ini. Sepanjang 2021 saja, ada begitu banyak kasus kejahatan seksual yang sempat menghebohkan publik. Beberapa kasus tersebut diantaranya, kasus pemerkosaan anak disabilitas di Makassar, pemerkosaan terhadap remaja putri oleh ayah, kakek, dan pamannya di Maluku Utara, ada juga kasus pelecehan seksual di lingkungan kerja seperti yang dialami pegawai pemerintah provinsi DKI Jakarta dan pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Jelang akhir 2021, publik juga dihebohkan oleh kasus kejahatan seksual yang mencoreng institusi kepolisian. Kasus pencabulan terhadap tiga anak oleh ayahnya di Luwu Timur, Sulawesi Selatan membuat geram netizen. Pasalnya, kepolisian terkait terkesan buru-buru menutup kasus dengan alasan kurang bukti. Tagar #PercumaLaporPolisi pun tranding di media sosial. Disusul kasus mahasiswa Universitas Brawijaya yang dipaksa menggugurkan kandungannya oleh sang pacar yang tak lain anggota polisi. Akibatnya, korban mengalami depresi hingga bunuh diri di samping makam ayahnya.

Publik juga tentu masih ingat, kasus yang mencoreng nama baik pesantren di akhir tahun 2021. Herry Wirawan diduga melakukan pelecehan seksual terhadap belasan santrinya. Siapa yang tak geram atas perbuatannya?

BACA JUGA:  PANDEMI, WHATSAPP DAN KAMUS GEOGRAFI

Kasus-kasus tersebut hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus yang dilaporkan dan terungkap ke publik. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat sebanyak 8.800 kasus kekerasan seksual terjadi dari Januari sampai November 2021. Sementara itu, Komnas Perempuan juga mencatat ada 4.500 aduan terkait kekerasan seksual yang masuk pada periode Januari hingga Oktober 2021. (cnnindonesia.com, 29/12/2021)

Kasus kejahatan seksual ini seperti fenomena gunung es. Masih banyak kasus serupa yang tidak naik ke permukaan. Namun demikian, kengerian atas ancaman kejahatan ini terasa di tengah-tengah masyarakat. Apalagi banyak kasus kejahatan seksual terjadi di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat teraman, seperti rumah, lingkungan pendidikan, dan pesantren. Tak jarang, pelaku juga merupakan orang-orang terdekat, seperti anggota keluarga, kerabat, atau tetangga. Mengerikan!

Banyaknya kasus kekerasan seksual seakan menjadi legitimasi bagi kalangan liberal dan feminis untuk mendesak pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Pemerintah pun terus mendorong agar RUU ini segera disahkan. Ketua DPR Puan Maharani berjanji akan memulai pembahasan RUU TPKS secepatnya. Rancangan undang-undang itu akan disahkan sebagai inisiatif DPR pekan ini.

BACA JUGA:  Antara Kebijakan Mudik dan Wisata, Adil kah?

Benarkah RUU TPKS mampu mengatasi kejahatan seksual? Dan mengapa banyak pihak, termasuk ormas Islam justru menolak RUU tersebut?

RUU TPKS Bermuatan Liberal

Meski pemerintah dan mayoritas fraksi di DPR  telah sepakat untuk segera mengesahkan RUU TPKS, masih banyak pihak yang menolak RUU tersebut. Penolakan itu bukan berarti mengabaikan tindak kejahatan seksual, melainkan karena adanya kelemahan pada muatan materi dalam naskah RUU tersebut.

Salah satu kelemahan tersebut, yaitu tidak adanya definisi yang jelas tentang kekerasan seksual. Padahal kekerasan seksual adalah persoalan yang ingin diselesaikan. Dalam RUU TPKS, kekerasan seksual didefinisikan sebagai “setiap perbuatan yang bersifat fisik atau nonfisik, mengarah pada tubuh dan atau fungsi alat reproduksi yang disukai atau tidak disukai secara paksa dengan ancaman, tipu muslihat, atau bujuk rayu yang mempunyai atau tidak mempunyai tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian ekonomis.”

BACA JUGA:  Nyontek itu Musibah Besar

Definisi tersebut memberi kesan bahwa sebuah perbuatan seksual yang dilakukan tanpa paksaan, dilandasi suka sama suka, meski diluar pernikahan, tidak akan dikategorikan sebagai perbuatan yang harus diberi sanksi.

Konsep sexual consent melalui pandekatan hak asasi manusia dan kesetaraan gender dalam RUU ini pun berpotensi melegalkan seks bebas dan seks menyimpang. Ini karena dalam RUU TPKS tidak membahas tentang penyimpangan seksual, seperti LGBT. Sehingga berbagai bentuk penyimpangan seksual tidak akan dianggap sebagai kejahatan jika dilakukan dengan adanya persetujuan.

Aroma liberal pun terlihat dari salah satu isi RUU TPKS yang memasukkan materi penghapusan Kekerasan Seksual sebagai bahan ajar dalam kurikulum, nonkurikulum, dan/atau ekstrakurikuler pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi. Masalahnya, pendidikan seks ini berbasis liberal. Alih-alih mengajarkan tentang edukasi seks, justru memberi panduan anak-anak untuk berperilaku seks bebas. Kondom pun dilegalkan dengan dalih “safe sex”.