Oleh : Ummu Aisyah
Sungguh miris ketika menyaksikan fakta yang terjadi di negeri yang kita cintai ini.
Disaat kondisi kehidupan masyarakat yang semakin serba sulit dan terhimpit terlebih selama masa pandemi covid 19, kekayaan pejabat negara naik drastis.
Adapun pejabat tersebut bukan hanya oknum, sebab ternyata fenomena serupa juga terjadi pada banyak orang di berbagai level jabatan.
Dilansir dari JAKARTA , KOMPAS.com Berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kekayaan pejabat atau penyelenggara negara mengalami kenaikan selama pandemi Covid-19.
Hal itu disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam webinar bertajuk “Apa Susahnya Lapor LHKPN Tepat Waktu dan Akurat”, Selasa (7/9/2021).
Kenaikan harta para pejabat itu diketahui setelah KPK melakukan analisis terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama setahun terakhir.
Bahkan Pahala mengatakan bahwa jumlah pejabat negara yang hartanya mengalami kenaikan mencapai 70,3 persen.
Baik di pusat maupun daerah.
Tentu saja hal tersebut menuai tanya di hati masyarakat luas.
Bukankah selama pandemi keuangan negara kita sedang bermasalah ?
Penduduk miskin bertambah
Baca Juga:Dua Wajah Bikin ResahDesa Cicadas Bangun Gedung LPM Pakai Anggaran Provinsi
Di satu sisi para pejabat negeri ini sedang menikmati hasil kekayaan mereka yang bertambah sementara di sisi lain dalam catatan KPK berbanding terbalik dengan kondisi ekonomi penduduk Indonesia secara umum yang terpuruk.
Sebagaimana Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang.
Memang, jumlah ini hanya menurun tipis 0,01 juta orang dibanding September 2020. Akan tetapi , jika dibandingkan pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin naik 1,12 juta orang.
Kepala BPS Margo Yuwono menuturkan bahwa jumlah penduduk miskin di perkotaan naik 0,01 persen poin. Sementara itu, di desa mengalami penurunan 0,10 persen poin.
Garis kemiskinan pada Maret ini naik dari Rp 458.947 di bulan September 2020. Penyumbang terbesarnya berada pada kategori GK makanan, dengan share sebesar 73,96 persen.
Komoditas yang berpengaruh besar terhadap GK makanan adalah beras dengan kontribusi mencapai 20,03 persen di perkotaan dan 24,06 persen di perdesaan.
“Maka itu, supaya pengeluaran masyarakat keluar dari garis kemiskinan, caranya adalah bagaimana mengendalikan harga-harga yang paling banyak dikonsumsi penduduk miskin supaya GK tidak naik terlalu cepat,” tutur Margo dalam konferensi pers, Kamis (15/7/2021).