Kekayaan Pejabat Meningkat, Bagaimana Dengan Rakyat ?

Oleh : Ummu Aisyah

Sungguh miris ketika menyaksikan fakta yang terjadi di negeri yang kita cintai ini.
Disaat kondisi kehidupan masyarakat yang semakin serba sulit dan terhimpit terlebih selama masa pandemi covid 19, kekayaan pejabat negara naik drastis.
Adapun pejabat tersebut bukan hanya oknum, sebab ternyata fenomena serupa juga terjadi pada banyak orang di berbagai level jabatan.

Dilansir dari JAKARTA , KOMPAS.com Berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kekayaan pejabat atau penyelenggara negara mengalami kenaikan selama pandemi Covid-19.
Hal itu disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam webinar bertajuk “Apa Susahnya Lapor LHKPN Tepat Waktu dan Akurat”, Selasa (7/9/2021).

Kenaikan harta para pejabat itu diketahui setelah KPK melakukan analisis terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama setahun terakhir.
Bahkan Pahala mengatakan bahwa jumlah pejabat negara yang hartanya mengalami kenaikan mencapai 70,3 persen.
Baik di pusat maupun daerah.
Tentu saja hal tersebut menuai tanya di hati masyarakat luas.
Bukankah selama pandemi keuangan negara kita sedang bermasalah ?

Penduduk miskin bertambah

Di satu sisi para pejabat negeri ini sedang menikmati hasil kekayaan mereka yang bertambah sementara di sisi lain dalam catatan KPK berbanding terbalik dengan kondisi ekonomi penduduk Indonesia secara umum yang terpuruk.
Sebagaimana Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang.

Memang, jumlah ini hanya menurun tipis 0,01 juta orang dibanding September 2020. Akan tetapi , jika dibandingkan pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin naik 1,12 juta orang.
Kepala BPS Margo Yuwono menuturkan bahwa jumlah penduduk miskin di perkotaan naik 0,01 persen poin. Sementara itu, di desa mengalami penurunan 0,10 persen poin.
Garis kemiskinan pada Maret ini naik dari Rp 458.947 di bulan September 2020. Penyumbang terbesarnya berada pada kategori GK makanan, dengan share sebesar 73,96 persen.
Komoditas yang berpengaruh besar terhadap GK makanan adalah beras dengan kontribusi mencapai 20,03 persen di perkotaan dan 24,06 persen di perdesaan.

BACA JUGA:  Pemilihan Pemimpin dalam Islam

“Maka itu, supaya pengeluaran masyarakat keluar dari garis kemiskinan, caranya adalah bagaimana mengendalikan harga-harga yang paling banyak dikonsumsi penduduk miskin supaya GK tidak naik terlalu cepat,” tutur Margo dalam konferensi pers, Kamis (15/7/2021).

Dengan kata lain penduduk di negeri ini sebagian besar masih dalam kondisi tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan asasiyahnya.
Masih banyaknya pengangguran dan minimnya lapangan pekerjaan merupakan salah satu penyebabnya.

Inilah potret buruk di dalam penerapan sistem demokrasi – kapitalis. Potret pemberlakuan sistem yang digadang menjamin keadilan dan melahirkan apatur serta pejabat yang mewakili rakyat.
Dengan sistem tersebut pula telah nyata gagal memberikan solusi hakiki bagi persoalan kehidupan manusia.

Demokrasi – kapitalis selalu berpihak kepada para kapitalis.
Sangatlah wajar jika dalam masa pandemi, para pejabat yang kebanyakan adalah juga pengusaha/ kapitalis terus berkembang dan bertambah harta kekayaan mereka.
Sebab, aktivitas bisnis/ perekonomian para kapitalis tetap berjalan tanpa hambatan selama pandemi. Ditambah lagi dengan gaji dan tunjangan yang sangat fantastis jumlahnya.
Sementara yang terjadi di kalangan masyarakat, mereka mendapatkan perlakuan berbeda. Dengan banyaknya aturan penyekatan, pembatasan dan lainnya yang pada akhirnya mengalami PHK.

Tentu saja apa yang menimpa masyarakat semakin mempersulit bagi mereka dalam memenuhi kebutuhan asasiyah. Sebab telah tertutup akses mereka meski hanya sekedar memenuhi kebutuhan asasiyah mereka.

Semakin menunjukkan ketimpangan dan kesenjangan antara para pejabat, pengusaha dengan masyarakatnya.
Disaat para pejabat negeri ini merasa bahagia atas kekayaan yang mereka miliki, pada saat yang sama rakyat menangisi kemiskinan dan penderitaan yang mereka alami.

Masihkah kita terus berharap kepada sistem demokrasi – kapitalisme yang tidak akan pernah berpihak kepada masyarakat kecil ?

BACA JUGA:  Jokowi vs Neno Warisman

Saatnya umat sadar bahwa hanya Allah lah yang Maha Mengatur dan Maha Mengetahui
apa yang terbaik bagi setiap urusan manusia.
Allah telah menentukan setiap aturan dalam setiap aktivitas kehidupan di dunia.

Aturan tersebut ada di dalam Islam.
Islamlah satu – satunya sistem yang mampu memberi solusi hakiki dalam problematika hidup bagi manusia.
Dengan Islam, seluruh manusia akan mendapatkan haknya sebagai warga negara.
Dan dengannya pula manusia akan menjalankan kewajiban baik sebagai warga negara sekaligus hamba Allah Sang Pencipta dan Sang Pengatur.

Sebagaimana telah dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW, para khulafaurrasyidin dan para pemimpin beriman sesudahnya.
Semoga segera diterapkan sistem Islam di negeri yang kita cintai ini.
Wallahu’alam bishshawab.