Kemiskinan Ekstrem Akibat Kesalahan Sistem yang Diterapkan

Oleh: Ruri Retianty
Ibu Rumah Tangga dan Pegiat Dakwah

Masalah kemiskinan sudah menjadi hal yang melekat di negeri ini sejak lama. Penanganan yang sudah dijalankan belum mampu menyelesaikan. Dari tahun ke tahun keadaan kian rumit bahkan sampai menghantarkan kepada kemiskinan yang ekstrem.

Dilansir dari Iaman AyoBandung.com (kamis, 28/10/2021), Bupati Bandung Dadang Supriatna menyampaikan bahwa ada sebanyak 93.000 masyarakat di Kabupaten Bandung terkategori miskin ekstrem, yaitu masyarakat yang taraf kehidupannya dibawah garis kemiskinan. Mereka sebagian besar berada di daerah padat penduduk. Meninjau permasalahan tersebut maka Pemkab berupaya untuk menanggulanginya dengan membuat program khusus.

Dadang menambahkan bahwa hal pertama yang akan dilakukan adalah dengan melakukan mapping dan penajaman database, sehingga akan muncul titik lokasi dan permasalahan kemiskinan yang ada di Kabupaten Bandung. Kemudian program yang sudah dibuat akan dijalankan sesuai dengan karakter masyarakat dan daerahnya. Dadang berharap di tahun 2024 nanti program tersebut akan mencapai target.

Harapan kepada perubahan yang lebih baik tentu harus ada, apalagi menyangkut hidup masyarakat yang menjadi tanggung-jawabnya. Kemiskinan ekstrem bukan hanya di Kabupaten Bandung, akan tetapi berbagai program pengentasan kemiskinan yang sejak dulu dicanangkan oleh pemerintah nyatanya tidak mampu menyelesaikan. Walaupun hanya sekedar menahan jumlah orang miskin yang sudah ada. Dari sisi jumlah terus bertambah, dari sisi kasus makin miris.

Akar permasalahan kemiskinan membutuhkan kajian mendalam, jangan sampai hanya menyelesaikan masalah cabang. Bansos, BLT sebagai solusi yang tidak mengakar gagal mengurangi jumlah orang miskin. Padahal dana yang sudah digelontorkan pemerintah sudah cukup besar.

Permasalahan yang terjadi kalau kita cermati bukan hanya kemiskinan. Korupsi, rusaknya moral generasi, ketidakadilan, dan yang lainnya belum tersolusikan sampai saat ini. Sebab penerapan sistem kapitalisme demokrasi lah yang menjadi biang keladinya.
Pengelolaan kekayaan alam diserahkan kepada para kapital atau pemilik modal berkolaborasi dengan penguasa mengeruk keuntungan. Maka tidak heran di masa pandemi para pemilik modal juga sebagian pejabat kekayaannya kian bertambah. Kapitalisme telah menciptakan jurang yang semakin lebar antara si kaya dan si miskin. Si miskin semakin sulit mengakses pendidikan, kesehatan, keamanan juga kebutuhan asasi lainnya.

BACA JUGA:  Ijazah Atau Blangko?

Para penguasa ketika membuat kebijakan seringkali menguntungkan para kapital tanpa memikirkan nasib rakyatnya. Andaikan kekayaan alam dikelola oleh negara dan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, tidak akan ada peribahasa “ayam mati di lumbung padi”.