Kenapa Menjegal Larangan Reklamasi?

ilustrasi

Oleh : Putriyana

Aktivis Pemerhati Sosial

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diamanatkan untuk memperpanjang izin reklamasi Pulau G di pesisir Jakarta Utara. Amanat itu tertuang dalam keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak peninjauan kembali (PK) yang dimohonkan Anies atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor perkara 4/P/FP/2020/PTUN.

Sengketa perizinan reklamasi Pulau G berawal ketika PT Muara Wisesa Samudera menggugat Anies lantaran tak kunjung menerbitkan perpanjangan izin reklamasi Pulau G. Perkara itu terdaftar pada 16 Maret 2020 dengan nomor perkara 4/P/FP/2020/PTUN. PT Muara Wisesa Samudra meminta majelis hakim PTUN mewajibkan Anies untuk menerbitkan perpanjangan izin reklamasi Pulau G. Kemudian, putusan hakim sekaligus mengabulkan permohonan gugatan PT Muara Wisesa Samudra selaku pengembang reklamasi Pulau G. “Mewajibkan kepada termohon (Gubernur DKI Jakarta) untuk menerbitkan Keputusan Perpanjangan Izin Reklamasi Pantai Bersama sesuai permohonan pemohon tertanggal 27 November 2019,” demikian bunyi putusan majelis hakim PTUN Jakarta dikutip dari laman PTUN Jakarta, Rabu (13/5/2020). (Bisnisindonesia.com)

Dalam definisinya, reklamasi adalah proses pembuatan daratan baru dari dasar laut atau dasar sungai. Tanah yang direklamasi disebut tanah reklamasi atau landfill. Menurut UU No. 27 tahun 2007, Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurukan, pengeringan lahan, atau drainase.

Proyek pembangunan pulau reklamasi mengalami kembang kempis. Saat Ahok masih menjabat sebagai Gubernur DKI, proyek itu lancar berjalan tanpa hambatan. Setelah Anies menjadi Gubernur, proyek reklamasi itu terkendala lantaran izin 13 pulau reklamasi itu dicabut oleh Pemprov DKI Jakarta. Terlalu banyak pro kontra pembangunan proyek reklamasi. Sebabnya, karena sebagian nelayan yang menggantungkan hidup di pesisir teluk Jakarta merasa dirugikan dengan proyek pulau reklamasi. Pengerukan yang dilakukan di pulau itu berpengaruh pada mata pencaharian mereka. Pengerukan membuat ekosistem laut terganggu.

Bagi mereka yang pro dengan proyek reklamasi, ada beberapa alasan yang diungkapkan mereka. Pertama, mendukung upaya mengurangi banjir di Jakarta karena akan memperlancar aliran air ke laut. Kedua, memecah gelombang dan dapat mengurangi abrasi. Ketiga, memberikan manfaat ekonomi bagi Jakarta. Keempat, menyerap lapangan kerja. Kelima, menyediakan kebutuhan primer yaitu papan bagi masyarakat Jakarta.

Bagi mereka yang kontra, beberapa alasan yang diungkapkan mereka. Pertama, reklamasi mengganggu kehidupan 18 ribu nelayan. Kedua, merusak ekosistem alam seperti terumbu karang, bentos, dan hutan mangrove. Ketiga, dapat memperparah banjir karena akan] memperpanjang muara aliran sungai. Keempat, penggunaan tanah hasil pengerukan sungai membahayakan karena sudah tercemar berat. Kelima, menyebabkan polusi bau di pesisir.

Sikap pro kontra proyek reklamasi ini semakin memanas. Klaim manfaat dan keuntungan proyek reklamasi hanyalah kamuflase di balik kepentingan besar. Proyek reklamasi harus berjalan lantaran politik oligarki sedang menunjukkan taringnya. Meski terhalang aturan pemerintah Provinsi DKI, nyatanya, proyek itu harus terus melenggang demi kepuasan kaum kapital. Sudah jamak diketahui, proyek-proyek strategis negara sudah banyak yang for sale. Laris menjadi bancakan proyek bagi kepentingan kapitalis. Alhasil, keputusan melanjutkan reklamasi adalah perkara mudah bagi pemangku kepentingan.

Fakta yang kita ketahui, kebijakan Gubernur DKI melarang reklamasi dibuat berdasar kajian ahli dan mengakomodir aspirasi rakyat, namun dibatalkan oleh lembaga yudikatif. Pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam demokrasi yang diklaim untuk menghindari otoriter justru salah satu cara memastikan tercapainya kepentingan korporasi. Hal ini menegaskan, dalam demokrasi suara terbanyak hanya dipakai bila sejalan kepentingan korporasi. Kontrak sudah diteken, kerja sama telanjur dibangun, ditambah kekuasaan oligarki yang mencengkeram, apa yang tidak bisa diresmikan? Membuka kembali proyek reklamasi sama halnya menggadaikan sebagian daulat negeri ke tangan swasta. Siapa yang berani menjamin setelah proyek itu goal, rakyat yang pertama kali merasakan untungnya? Tak ada jaminan. Sebab, cara bernegara ala kapitalis hanya mementingkan korporasi. From business to business.

Kita ketahui, islam adalah agama yang sempurna. Islam pun mengatur adanya tata cara reklamasi ini. Mengutip artikel Ustaz Yahya Abdurrahman yang bertajuk ‘Pandangan Islam tentang Reklamasi’ menjelaskan bahwa objek reklamasi adalah kawasan berair. Sebagian besar reklamasi yang dilakukan adalah terhadap kawasan rawa-rawa, danau, kawasan pesisir dan laut. Dalam pandangan Islam, danau, kawasan pesisir, dan laut merupakan harta milik umum seluruh rakyat secara berserikat. Harta milik umum itu dalam ketentuan syariah tidak boleh dikuasai atau dikuasakan kepada individu, kelompok individu maupun korporasi.

Menurut syariat, negara dengan pengaturan tertentu harus memberi kemungkinan kepada seluruh rakyat untuk bisa memanfaatkan atau mendapatkan manfaat dari harta milik umum. Negara juga harus mengelola langsung harta milik umum dan hasil pengelolaan itu seluruhnya dikembalikan kepada rakyat baik secara langsung atau dalam bentuk berbagai pelayanan.

Artinya, peresmian kembali reklamasi terhadap Pulau G yang sarat dengan kepentingan kapitalis, tentu bertentangan dengan Islam. Sebab, pengelola dan pemegang proyek tersebut bukanlah negara. Terlebih, pembangunan proyek reklamasi tidak memperhatikan serta mempertimbangkan kemaslahatan dan keselamatan lingkungan. Kerakusan kapitalis telah mengabaikannya.

Reklamasi boleh saja dilakukan selama memperhatikan ketentuan dalam syariat Islam. Harta milik umum tidak boleh dikuasakan kepada individu, kelompok, atau korporasi. Sesuai dengan sabda Rasulullah saw yaitu,

Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api.” (HR. Abu Daud dan Ahmad)

Otoritas penguasaan dan pengelolaannya harus di tangan negara.

Dalam Islam, negara memiliki wewenang untuk memproteksi sesuatu dari harta milik umum untuk tujuan tertentu. Harta milik umum yang diproteksi untuk tujuan atau kepentingan tertentu itu tidak boleh diubah menjadi milik individu, tetapi statusnya tetap milik umum. Dari sini, maka negara boleh memproteksi sebagian kawasan pesisir atau laut untuk keperluan pelabuhan, konservasi, pasar umum, fasilitas publik, pertahanan, benteng dan sebagainya. Termasuk mereklamasi kawasan pesisir, laut, dan fasilitas publik lainnya.

Fungsi negara seperti ini hanya bisa terwujud manakala sistem Islam diterapkan secara kaffah sehingga pengaturan dan pengelolaan kemaslahatan rakyat dapat dilaksanakan secara adil, amanah, dan bersih dari kepentingan tertentu.

Wallahu a’lam biashshawab.