Kepada Siapa Buruh Perempuan Harus Mengadukan Nasibnya?

Nira Syamil

Pemerhati Sosial

Tahun 2020 ditutup dengan catatan kelam tentang buruh perempuan. Bukan hanya kasus buruh perempuan di pabrik eskrim yang tak mendapat perhatian atas kondisi kesehatannya, di perkebunan sawit kondisi buruh perempuan bahkan lebih mengenaskan.

Para buruh perempuan di kebun sawit bekerja dalam kondisi tak aman, beban kerja begitu berat, perlakuan diskriminatif, kekerasan fisik, sampai kekerasan seksual. Para buruh perempuan ini banyak mengalami eksploitasi dalam industri sawit. Musdalifah Jamal, Ketua Solidaritas Perempuan Anging Mammiri mengatakan, seringkali pelaku kekerasan ataupun intimidasi buruh perempuan adalah mereka yang memiliki kuasa, dengan berbagai pola dan cara. Banyak pekerja migran melapor ke SPAM ini mengalami pelecehan seksual dengan pelaku mandor atau keluarga terdekat. (www.mongabay.co.id/2020/12/22)

Kondisi buruh perempuan dirangkum oleh WRI dalam buku BALADA BURUH PEREMPUAN, Bertahan hidup di desa atau tahan hidup di kota. Berbagai permasalahan itu antara lain; fasilitas kamar mandi/WC tidak memenuhi standar kesehatan, buruh tidak mendapat perlindungan dari perusahaan, penghitungan upah lembur tidak transparan, cuti hamil sering dipermasalahkan, aparatur perusahaan menganggap pelecehan seksual sebagai hal sepele hingga tidak tersedia fasilitas memadai untuk buruh yang hamil.

(Women Research Institute, BALADA BURUH PEREMPUAN, Bertahan hidup di desa atau tahan hidup di kota 2008 .)

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan terhadap buruh sawit, katanya, karena relasi kuasa timpang, kelas ekonomi menengah ke bawah, iming-iming kehidupan lebih baik, dan belum ada aturan yang menjamin perlidungan dan pemenuhan hak buruh perempuan migran. Nyata bahwa faktor-faktor yang disebutkan di atas terus terjadi selama tahun-tahun didorongnya perempuan memasuki dunia industri dengan iming-iming kehidupan lebih baik. Para aktivis gender seperti Nursyahbani Katjasungkana dan Lies Marcoes-Natsir menjelaskan, meskipun kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan di depan hukum dijamin oleh konstitusi, realitas sosialnya sangat berbeda. Menurut Lies pembagian peran jender yang ketat karena konstruksi budaya yang berbaur dengan agama dan kapitalisme menyebabkan ketimpangan relasi kuasa antara perempuan sebagai individu, sebagai ibu, istri, dan anak perempuan terus berlangsung.  (https://vgsiahaya.wordpress.com/)

Analisis ini menjadikan agama sebagai salah satu faktor penyebab ketimpangan relasi kuasa. Padahal jelas bahwa saat ini agama telah dipinggirkan sedemikian rupa sehingga tak digunakan dalam kehidupan kecuali sekedar ritual.

Belum ada aturan yang menjamin perlidungan dan pemenuhan hak buruh perempuan menjadi kontradiktif dengan situasi makin banyaknya perempuan yang terlibat dalam posisi penentu kebijakan atau penetapan hukum. Sejauh ini, setelah 20 tahun lebih reformasi dan pembukaan peluang perempuan menjadi legislatif atau eksekutif, ternyata tidak membawa perubahan besar terhadap kebijakan yang berpihak pada perempuan.

Menuntut aturan kesetaraan upah dan perlakuan adil berdasarkan kesetaraan gender sebagai usaha untuk menghapuskan kekerasan para buruh perempuan ini bukanlah solusi. Hal ini hanya akan menambah panjang derita buruh perempuan. Sebab tuntutan ini hanya mengukuhkan eksploitasi dan memperkuat penjajahan atas fitrah sebagai perempuan. Menyelesaikan masalah buruh perempuah membutuhkan  solusi yang bersifat sistemis dan tuntas, serta  tidak menyisakan turunan masalah lainnya.

Dalam kasus buruh perempuan tampak jelas bahwa negara tidak hanya abai dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya, tapi juga gagal melindungi kaum perempuan.Masuknya perempuan ke dunia kerja berawal dari problem ekonomi serta tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup. Permasalahan ini tak akan tuntas sekedar dengan penyetaraan upah atau peraturan perburuhan saja. Namun dibutuhkan sistem yang mengatur manusia secara keseluruhan. Hal ini menuntut negara hadir untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok harian rakyatnya baik laki-laki maupun perempuan .

Islam memiliki mekanisme yang khas dalam menyelesaikan problem ekonomi termasuk memastikan pemenuhan kebutuhan pokok individu per individu rakyat. Islam menetapkan   kewajiban mencari nafkah merupakan tanggungjawab kaum laki-laki. Untuk itu negara wajib membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi laki-laki. Negara juga memberikan fasilitas, agar kaum laki-laki dapat mengerahkan tenaga untuk bekerja dan menghasilkan sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan tanggungannya.

Adapun kaum perempuan adalah tanggungan walinya. Segenap kebutuhan hidup perempuan merupakan kewajiban wali untuk menyediakannya. Bekerja bagi seorang perempuan bukanlah kewajiban. Jika penanggungjawab perempuan tidak ada/meninggal maka perwaliannya berpindah kepada urutan berikutnya sehingga kebutuhannya tetap terpenuhi. Jikapun seluruh laki-laki yang berstatus walinya tidak ada atau tidak mampu maka negara akan bertanggungjawab memenuhi kebutuhannya. Ini sangat berbeda dengan kondisi perempuan dalam sistem sekuler di mana perempuan dipaksa untuk bekerja bahkan diserahi tanggungjawab menyelamatkan ekonomi keluarga.

Saatnya kaum perempuan menyadari bahwa perempuan tak akan lepas dari berbagai ancaman selama sistem kapitalisme sekuler ini masih diterapkan. Sudah selayaknya kaum perempuan menyadari bahwa solusi masalahnya tak terkecuali masalah perburuhan adalah penerapan sistem Islam secara kaaffah. Sistem kehidupan yang berasal dari Allah swt. Kelak, khalifahlah yang akan menjadi tempat mengadu jika perempuan disia-siakan kehidupannya. Dengan ketakwaannya, seorang khalifah menerapkan segenap hukum Islam untuk menyejahterakan rakyatnya, tak terkecuali perempuan. Hukum Islam tak hanya mengatur jaminan nafkah bagi perempuan dan perlindungan perempuan di ranah domestik dan di ranah publik, namun juga mengatur hubungan perburuhan, perekonomian makro, pendidikan bahkan hingga masalah persanksian. Penerapan segenap hukum dalam seluruh aspek kehidupan akan menjamin kesejahteraan bagi manusia.

Wallahu a’lam