Keracunan Gas Berdampak Pada Warga, Bagaimanakah Solusinya?

Oleh: Ayu Susanti, S.Pd

Beberapa waku lalu warga digegerkan dengan kebocoran gas yang terjadi di salah satu pabrik yang ada di Karawang.

Head of Public Affair PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills Adil Teguh menyesali kejadian bocornya gas klorin yang menyebabkan puluhan warga Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampe, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mengalami keracunan. Adil mengatakan, pada Kamis (3/6/2021), sebelum pukul 11.00 WIB, telah teridentifikasi adanya tabung gas yang bermasalah. (https://regional.kompas.com/, 04/06/2021).

Menurut keterangan dari perusahaan itu, kebocoran gas disebabkan masalah tabung gas penyuplai. Polisi akan meminta klarifikasi dari penyedia tabung gas ke PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills II itu. “Masih berproses, kami masih menunggu hasil dari Puslabfor Mabes Polri,” ujar Rama. Akibat kebocoran gas dari pipa gas caustic soda milik PT Pindo Deli II itu, 80 warga mengalami sesak napas hingga terpaksa dirawat di rumah sakit. Kasus keracunan gas akibat cerobong asap Pindo Deli bocor juga pernah terjadi pada 2017 dan 2018. (https://metro.tempo.co/, 07/06/2021).

Tentu fakta ini cukup mengejutkan warga sekitar. Bahkan terdapat korban yang mengalami keracunan. Terlebih lagi hal ini bukan pertama kali terjadi. Seharusnya peristiwa ini tidak terjadi jika ada berbagai langkah antispasi untuk tetap memikirkan keselamatan warga sekitar.

Lokasi industri yang dekat dengan pemukiman warga menjadi suatu hal yang perlu disoroti. Apalagi jika pabrik tersebut berhubungan dengan zat-zat kimia yang berbahaya. Dampak lingkungan yang dihasilkan oleh pabrik tersebut harus dianalisis dengan ketat. Sehingga kecelakaan akibat kelalaian tidak akan memakan korban. Tentu perizinan pun menjadi sesuatu hal yang penting sebelum pendirian pabrik di suatu wilayah. Sehingga keamanan dan keselamatan warga akan senantiasa terjaga.

BACA JUGA:  Pembelajaran jarak jauh di Era Pandemi

Hal seperti ini seharusnya bisa diminimalisasi bahkan tidak terjadi jika semua pihak memiliki sebuah aturan yang bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Baik pemerintah daerah atapaun perusahaan yang bersangkutan mematuhi rambu-rambu yang sudah disepakati. Terlebih pemerintah yang memiliki sebuah kewenangan untuk melahirkan sebuah aturan sudah selayaknya mengatur urusan warga dengan penuh keseriusan dan tanggung jawab. Sehingga aturan yang dilahirkan bukan dilihat dari sejauh mana manfaat atau keuntungan dapat diraih jika aturan tersebut diberlakukan.

Sistem kapitalisme-sekulerisme yang berpemahaman memisahkan agama dari kehidupan, membuat hidup manusia serba sulit dan rumit. Masalah-masalah yang ada tidak bisa diselesaikan dengan tuntas. Bahkan sistem hidup buatan manusia ini berpotensi rusak dan merusak.

Dalam sistem kapitalisme, semua hal distandarkan dengan materi. Sehingga saat melihat suatu masalah kemudian dibuat aturannya, maka yang menjadi paradigma adalah standar materi. Apakah menguntungkan ataukah tidak. Bukan dilihat mendatangkan maslahat bagi rakyat ataukah tidak.

Sistem kapitalisme-sekulerisme ini menjadikan manusia pembuat hukum. Sehingga aturan yang dihasilkan pun tidak jauh dari kelemahan dan keterbatasan sama seperti sifat manusia.

Berbeda halnya dengan Islam. Islam adalah aturan sempurna yang Allah turunkan untuk mengatur hidup manusia agar selamat dunia dan akhirat. Termasuk dalam masalah pengaturan industri pun Islam memiliki aturannya.

Paradigma dalam Islam, pemerintah saat mengurusi rakyatnya dengan menggunakan prinsip melayani berdasarkan keimanan. Kepemimpinan akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah. Sehingga aturan yang dilahirkan akan betul-betul memikirkan kebutuhan dan kemaslahatan rakyat dengan salah satunya menjaga harta dan jiwa rakyat dengan sebaik mungkin.

Bahkan untuk mengatur tata kelola kota pun dipikirkan dengan matang. Sehingga lahir sarana dan prasarana yang lengkap seperti ketersediaan rumah sakit, air bersih, sekolah-sekolah, tempat layanan publik yang lain sampai pengaturan lokasi industri sangat diperhatikan oleh pemimpin dalam Islam.

BACA JUGA:  Ijazah Atau Blangko?

Setiap bagian kota yang direncanakan untuk jumlah penduduk tertentu dibangunkan masjid, sekolah, perpustakaan, taman, industri gandum, area komersial, tempat singgah bagi musafir, hingga pemandian umum yang terpisah antara laki-laki dan perempuan.  Bahkan pemakaman umum dan tempat pengolahan sampah juga tidak ketinggalan.  Sebagian besar warga tak perlu menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya serta untuk menuntut ilmu atau bekerja, karena semua dalam jangkauan perjalanan kaki yang wajar, dan semua memiliki kualitas yang standar.  Negara dengan tegas mengatur kepemilikan tanah berdasarkan syariat Islam. Tanah pribadi yang ditelantarkan lebih dari tiga tahun akan ditarik kembali oleh negara, sehingga selalu tersedia dengan cukup tanah-tanah yang dapat digunakan untuk membangun fasilitas umum. (Dr. Fahmi Amhar, https://mediaumat.news/). Selain itu tentu lokasi indusri pun akan sangat diperhatikan. Tentu dengan mempertimbangkan keselamatan, keamanan semua warga sekitar.

Islam membuktikan sebuah keteraturan yang mengagumkan. Hanya Islam lah satu-satunya aturan yang bisa melahirkan sebuah kemaslahatan untuk manusia.

Oleh karena itu, sudah selayaknya kita sebagai umat muslim harus kembali kepada aturan Islam dalam menyelesaikan semua problema kehidupan.

Wallahu’alam bi-showab.