Ketika Perusahaan Terbebani Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Oleh: Lailah Albarokah
Ibu Rumah Tangga dan Aktivis Dakwah

Di tengah haru biru dampak pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum juga tertuntaskan, telah menyebabkan terjadinya krisis ekonomi di tengah masyarakat. Berbagai permasalahan baru yang muncul seolah menambah panjang deretan masalah yang ada. Salah satu diantaranya datang dari lembaga Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketanagakerjaan, terkait banyaknya perusahaan yang menunggak pembayaran premi bulanan.

Diberitakan bahwa sejumlah perusahaan menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan hingga mencapai Rp2,16 miliar lebih dari 42 badan usaha. Berkaitan dengan hal tersebut Kepala Kejari Kabupaten Bandung Paryono, mengundang semua perusahaan yang terlibat pada 3 Desember 2020. Pertemuan itu dimaksudkan guna membahas masalah terkait tunggakan badan usaha yang dikelola oleh mereka. (Jurnal Soreang Selasa 8 Desember 2020).

BPJS Ketenagakerjaan adalah badan penyelenggara jaminan publik yang ditugaskan negara untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja Indonesia dari resiko seperti: kecelakaan kerja, hari tua, pensiun dan kematian. Jaminan tersebut dibayar oleh perusahaan dan pekerja dengan ketentuan yang berlaku.

Secara teori kebijakan pengadaan BPJS Ketenagakerjaan ini dianggap sebagai sebuah solusi. Namun pada faktanya saat perusahaan dituntut mengikutsertakan seluruh pegawainya, hal ini jelas memberatkan perusahaan tersebut, keadaan perusahaan yang belum berkembang, ditambah lagi di tengah pandemi ini tidak sedikit yang berhenti beroperasi, minim pemasukan, bahkan gulung tikar. Namun hal ini tidak menyurutkan pihak BPJS untuk menagih pembayaran kepada perusahaan.

Jaminan sosial yang diberlakukan negeri ini, baik dalam bentuk ketenagakerjaan, kesehatan atau yang lainnya, lahir dari sistem kapitalisme. Sistem ini menjadikan asas manfaat sebagai tolok ukur, negara tidak mempunyai peran dan tanggungjawab untuk mengurusi urusan rakyat. Negara tidak menjamin kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar masyarakat.

Faktanya yang kita saksikan adalah negara justru menyerahkan penyelenggaraan jaminan sosial kepada pihak swasta yakni BPJS. Melalui lembaga ini rakyat diwajibkan membayar premi bulanan demi mendapat jaminan tersebut. Alhasil masyarakat pun harus membayar lebih mahal karena pihak swasta hanya berorientasi pada keuntungan.

Padahal jaminan kebutuhan dasar rakyat tidak seharusnya ditanggung sendiri oleh rakyat. Negara pun tidak seharusnya menyerahkan apa yang menjadi tanggung jawabnya agar ditanggung sepenuhnya oleh rakyat. Ketika kewajiban ini sudah berada dipundak rakyat otomatis saat tidak mampu untuk membayar maka mereka terancam akan mendapatkan sanksi atau denda ketika menunggak bayaran, di sinilah kezaliman sistem manusia.

Dalam pandangan Islam, hubungan ketenagakerjaan adalah hubungan kemitraan yang harusnya saling menguntungkan dan berjalan sesuai hukum, kontrak kerja tidak boleh merugikan salah satu pihak. Pada saat perusahaan menggunakan jasa karyawan, maka timbal baliknya adalah perusahaan memberikan hak bagi pekerja dengan memberikan gaji yang layak agar tercapai kesejahteraan bagi para pekerja. Kemudian di sisi lain negara harus tetap berperan mengawasi dan memberikan perlindungan kepada kedua belah pihak, menjadi penengah apabila ada ketidaksesuaian terjadi dalam aktivitas usaha tersebut.

Islam telah mewajibkan negara wajib menjamin kesejahteraan bagi warga negaranya muslim ataupun non-muslim termasuk para pekerja. Negara dalam hal ini kepala negara (Khalifah) menjamin pemenuhan kebutuhan sandang, papan dan pangan, serta kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Seorang penguasa muslim tidak akan menyerahkan urusan kesehatan dan jaminan sosial kepada pihak lain semisal lembaga asuransi yang memiliki tujuan meraup untung bukan melayani rakyat.

Islam juga telah mewajibkan terealisasinya jaminan atas pemenuhan kebutuhan pokok individu dan masyarakat. Khalifah sebagai kepala negara memiliki tanggung jawab yang begitu besar dalam mengurusi urusan umat. Rasulullah saw. bersabda:
“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)

Dalam hadis tersebut jelas bahwa Khalifah, sebagai pemimpin yang diserahi wewenang untuk mengurus kemaslahatan rakyat, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt. kelak pada hari kiamat, apakah mereka telah mengurusnya dengan baik atau tidak.

Untuk itulah Islam menetapkan serangkaian hukum syariah untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok berupa pangan, papan dan sandang bagi tiap individu rakyat. Yang dilakukan melalui mekanisme langsung dan tidak langsung oleh keluarga, masyarakat dan negara. Adapun terkait kebutuhan akan keamanan, kesehatan dan pendidikan, maka Islam mewajibkan negara untuk menyediakan semua itu bagi masyarakat secara gratis.
Nampak jelas perbedaan gaya kepemimpinan Islam dengan kapitalisme, kepemimpinan Islam berorientasi pada ridha Allah Swt. sehingga mengaitkan seluruh tanggung jawabnya agar selalu terikat hukum syara, sangat jauh berbeda dengan sistem kapitalis yang hanya terbatas pada perhitungan untung rugi semata.

Adanya deretan panjang masalah yang dihadirkan akibat penerapan sistem buatan manusia yang tak kunjung terselesaikan, solusi untuk menghapus problematika kehidupan ini tidak lain adalah dengan cara mengganti sistem buatan manusia yang lemah dan cacat, untuk digantikan dengan sistem paripurna yang datangnya dari Allah Swt. yakni menerapkan Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan.
Wallahu a’lam bi ash-shawab.