Kilang Minyak Pertamina Terbakar Lagi, Islam Solusinya

Oleh:Putriyana

Aktivis Menulis

Pada bulan November kemarin tangki kilang minyak Pertamina di Cilacap Jawa Tengah terbakar lagi. Kebakaran ini adalah kali ke-7 sepanjang sejarah kilang ini dibangun. Kilang minyak Pertamina di Cilacap memiliki 228 tangki untuk menampung minyak mentah yang akan diolah dan mempunyai kapasitas pengolahan mencapai 270.000 barel perhari.

Tahun ini sudah tercatat 2 kali tangkinya terbakar. Sebelumnya terjadi pada bulan Juni lalu. Tak hanya itu, akibat kebakaran ini keselamatan warga sekitar area kilang minyak ini terancam. Dikutip dari tribunnews.com, (14/11/2021) terdapat sekitar 80 orang warga masyarakat yang terdampak kebakaran tersebut dan sekarang sedang tahap evakuasi. Dampak ini terjadi karena pemukiman warga hanya berbatas tembok dan jaraknya hanya 500 meter dari tangki yang terbakar.

Kebakaran tangki minyak ini terjadi setelah adanya hujan petir. Sehingga dugaan awal tangki terbakar diakibatkan adanya petir. Namun demikian banyak pengamat yang meminta untuk mengusut lebih lanjut kasus kebakaran tangki Cilacap karena berpotensi adanya kejahatan dengan motif tertentu.

Jika kejadian ini diakibatkan adanya petir, seharusnya Pertamina dapat mengatasinya dengan melakukan perbaikan pada tangki-tangki tersebut atau membuat alat penangkal petir sehingga tidak akan membuat kejadian ini terus berulang.

Fahmi Radhu selaku pengamat energi dari Universitas Gajah Mada berpendapat bahwa kebakaran karena petir adalah alasan yang sangat aneh. Sebab sebagai kilang dengan pasokan terbesar di Indonesia, semestinya Pertamina bisa menjaga aset yang sangat berharga dengan menerapkan sistem keamanan yang super canggih dan berlapis. Fahmi menganggap kebakaran berantai ini pasti akan mengurangi supply BBM. Untuk menutupi kekurangan tersebut, maka butuh impor. Sehingga volume impor minyak akan semakin tinggi. Berdasarkan pengalamannya sebagai anggota anti mafia Migas Fahmi berpendapat mafia migas akan berburu rente pada impor. Sehingga makin tinggi volume impor, aliran cuan pun makin besar.

BACA JUGA:  Mengapa Aksi Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law Harus Berakhir Rusuh?

Terlepas adanya kesengajaan ataupun murni kecelakaan akibat kelalaian pada peristiwa kebakaan tangki minyak tersebut. Semua itu berpangkal dari pengelolaan BUMN yang bercorak sistem kapitalisme. Keberadaan BUMN bukan sebagai bentuk tanggung jawab negara mengurusi rakyat. BUMN hanya diposisikan sebagai tempat penguasa  beserta kroninya mendulang keuntungan. Negara dengan tata kelola sistem kapitalisme memang menyerahkan seluruh pengurusan rakyat pada swasta. Negara hanya regulator yang memfasilitasi bertemunya kepentingan korporasi dan rakyat. Seluruh kebutuhan rakyat dalam menjalani kehidupannya justru dipenuhi oleh swasta. Inilah dogma sistem kapitalisme. Dalam sistem ini BUMN seperti tempat berjual beli antara pemerintah dengan rakyat.

Selanjutnya dari sisi bahwa jika BUMN terus merugi, tak ada alasan untuk mempertahankannya. Privatisasi BUMN dengan menjual aset akan dilakukan, walaupun rakyat yang akan dirugikan. Sedangkan hampir seluruh BUMN mengalami kerugian. Meski mendapat keistimewaan dalam banyak hal. Hal ini bisa dipahami sebab BUMN kerap dijadikan sapi perah oleh partai dan anggota di dalamnya.  Demi mengongkosi biaya politik mereka.

Ini akan menjadikan pengelolaan BUMN menjadi setengah hati. Maka wajar jika tangki kilang minyak yang seharusnya menjadi perhatian besar dalam pengelolaannya, nyatanya kondisi tersebut makin hari makin memprihatinkan.

Lebih jauh, ketika pengelolaan sumber daya alam melibatkan korporat di dalamnya, maka secara langsung akan merugikan rakyat. Karena akan berfokus pada keuntungan bukan pengelolaan untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

Hal tersebut tidak akan terjadi ketika  pengelolaan sumber daya alam dikelola dengan sistem yang benar yaitu dengan sistem Islam. Sumber daya alam dalam tata kelola sistem ekonomi Islam temasuk kepemilikan umum. Kepemilikan umum adalah izin syari’ (Sang Pembuat aturan kehidupan) pada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan suatu benda. Artinya individu tidak boleh memiliki harta benda yang termasuk dalam kepemilikan umum.

BACA JUGA:  Kreativitas Belajar di Rumah Era Covid-19