Kiprah Indonesia di Pbb di Tangan Kita

Oleh Revi Tira Oktavianto, S.S

  • Penulis adalah Alumni Sastra Inggris Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY)

Setiap tanggal 20 Februari, kita memperingati Hari Pekerja Indonesia (HPI). Salah satu alasan mengapa Hari Pekerja Indonesia ditetapkan adalah untuk lebih meningkatkan kebanggaan para pekerja Indonesia dalam pengabdiannya mendorong pembangunan nasional. Pembangunan Nasional berarti pembangunan masyarakat secara menyeluruh untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata. Lantas, apa hubungannya dengan PBB?

Seperti yang kita ketahui bersama, misi utama PBB adalah menjaga perdamaian dunia serta membina kerjasama antarnegara untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi, sosial, budaya dan kemanusiaan internasional. PBB memiliki 15 lembaga khusus yang masing-masing memiliki fokus dan fungsi tersendiri, diantaranya UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), IMF (International Monetary Fund), dan FAO (Food and Agriculture Organization). Sebagai badan dunia terbesar yang memiliki banyak organisasi dan program, PBB tentu membutuhkan tenaga sumber daya manusia (SDM) yang tidak sedikit. Orang-orang yang bekerja di PBB berasal dari warga negara yang tergabung dalam organisasi PBB, termasuk Indonesia.

Dari data statistik tahun 2017, jumlah penduduk kita sebanyak 264 juta jiwa. Realitanya dari sekian banyak itu, menurut data Human Resource milik PBB (unsystem.org), hanya 678 orang saja yang tercatat bekerja di badan-badan PBB. Dua organisasi dengan dengan jumlah orang Indonesia terbanyak adalah IOM (International Organization of Migration) sebanyak 229 orang dan UNICEF (United Nation International Children’s Emergency Fund) sebanyak 122 orang. Lagi, di Headquarter (kantor pusat PBB) kita hanya memiliki perwakilan sebanyak 64 orang dari total 34.164 pegawai. Tak kalah miris, di 8 badan organisasi lain, seperti WMO (World Meteorogical Organization) dan ICSC (International Civil Service Commission), Indonesia hanya memiliki 1 perwakilan saja.

Data diatas menunjukkan bahwa Indonesia masih dalam status under-represented alias kurang terwakili di PBB dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Jumlah 678 tersebut mendekati jumlah warga negara Malaysia yang memiliki kursi di PBB, yakni sebanyak 636. Apakah itu artinya kita dalam keadaan yang biasa saja? Tentu tidak. Karena Malaysia hanya memiliki penduduk sebanyak 31,62 juta jiwa, atau sekitar 11,97% saja dari total penduduk Indonesia. Sementara itu, jumlah pekerja PBB dari negara-negara di Asia Tenggara lainnya terdata sebagai berikut: Myanmar: 753 dari 53,37 juta penduduk; Thailand: 1.021 dari 69,04 juta penduduk; Filipina: 1.972 dari 104,9 juta penduduk.

Tak bisa dimungkiri, keterwakilan Indonesia di PBB sangat penting agar kita memiliki pengaruh dalam pengambilan kebijakan internasional yang berpotensi mengarah pada pembangunan nasional. Lebih dari itu, mengingat kualifikasi super kompetitif yang ditetapkan oleh PBB dan proses seleksi yang sangat ketat, banyaknya perwakilan dari negara anggota menunjukkan seberapa berkembang SDM di negara tersebut. Taruhlah AS dan Perancis yang masing-masing memiliki perwakilan di PBB sebanyak 5.274 dan 4.332. Sedangkan dua negara di Afrika, Kenya dan Ethiopia, memiliki perwakilan sebanyak 3.446 dan 2.394. Sangat disayangkan, kita masih begitu jauh tertinggal bahkan dari Ethiophia.

Pertanyaannya, apakah kualifikasi atau orientasi yang membuat kita belum memiliki kursi lebih banyak di PBB? Menurut hemat penulis, kedua hal tersebut menjadi penyebab yang bertautan. Bekerja di badan organisasi internasional seperti PBB masih belum menjadi tren di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya masih berorientasi kerja sebagai PNS, BUMN, dan perusahaan besar lainnya. Karena tidak adanya orientasi untuk bekerja di PBB, maka kemauan individu untuk memperoleh kualifikasi yang cukup untuk dapat bekerja di PBB menjadi minim pula. Sebaliknya, warga negara yang sudah mempunyai beberapa kapasitas yang dibutuhkan justru tidak melihat apa yang sudah mereka miliki sebagai bekal untuk mencoba peruntungan di PBB akibat tidak adanya orientasi ke sana.

Secara umum, kriteria dasar yang dibutuhkan untuk bekerja di PBB antara lain: memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai posisi yang ditawarkan; memiliki latar belakang pendidikan yang berkaitan dengan posisi tersebut; memiliki pengalaman kerja profesional di bidang yang sama selama 2 tahun untuk posisi entry level (P-2); fasih berbahasa asing minimal 2 dari 6 bahasa resmi PBB (bahasa Inggris, Perancis, Mandarin, Spanyol, Arab, Rusia). Sebagai nilai tambah, PBB akan memberikan kredit lebih bagi mereka yang sudah pernah mengikuti program yang dicanangkan oleh PBB, termasuk program kerelawanan UNV (United Nations Volunteering), atau bagi mereka yang pernah magang di PBB. Untuk beberapa posisi tertentu, PBB juga melihat pengalaman berorganisasi, katakanlah keterlibatan dalam NGO (careers.un.org).

Selain program perekrutan reguler, PBB juga memiliki YPP (Young Professional Program) yang mendorong masyarakat dari negara yang kurang terwakili untuk ikut bergabung bersama mereka. Program YPP tidak menuntut pengalaman kerja dan dibuka tiap tahun untuk minimal lulusan S1 yang berusia kurang dari 32 tahun. Namun jika YPP tidak membuka lowongan yang sesuai dengan kualifikasi yang kita miliki, kita masih tetap punya kesempatan untuk bekerja di PBB melalui badan organisasi PBB yang ada di Indonesia. Peluang untuk bekerja di PBB Indonesia tentu lebih besar, karena PBB Indonesia dikhususkan bagi warga Indonesia atau mereka yang fasih berbahasa Indonesia. Jadi, kita tidak harus bersaing dengan seluruh masyarakat dunia, melainkan akan lebih banyak bersaing dengan sesama warga Indonesia saja.

Soal gaji, PBB memberikan remunerasi sesuai kualifikasi dan tingkatan pegawai. Dilansir dari laman resminya, PBB memberikan informasi standar gaji rata-rata di posisi awal P-1 dan P-2 dengan pendapatan pokok tahunan sebesar USD 64,000 atau sekitar 895 juta rupiah, yang, setelah dilakukan penyesuaian dengan biaya hidup di lokasi kerja bisa menjadi USD 106.048, lebih dari 1,4 milliar rupiah, sebanding dengan Rp 123.000.000 per bulan. Belum lagi subsidi untuk tempat tinggal, tunjangan pasangan dan anak, tunjangan pendidikan, tunjangan perjalanan dinas, dan tunjangan kesulitan kerja.

Tidak cukup sampai di situ, karena menariknya lagi, PBB juga menawarkan sistem pensiun, yang tentu nominalnya jauh lebih besar daripada pensiunan PNS nasional. Karena sistem penggajian yang sama dengan PNS, para pegawai PBB mendapat julukan sebagai international civil servants alias PNS internasional. Pun, jika kita mau, dengan pendapatan yang kita sisihkan sendiri setiap bulan, kita bahkan mampu memberikan jamnan ‘pensiun’ bagi anak cucu kita. Sudah saatnya warga Indonesia membidik peluang kerja di PBB dan mempersiapkan diri sedini mungkin.(*)