Konflik Kepentingan dan Ancaman Ekonomi Dibalik Masuknya 500 Tenaga Kerja Tiongkok

Oleh: Mohamad Argian Yudistira

Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia

Belakangan ini masyarakat dibuat resah oleh masuknya sekitar 500 Tenaga Kerja Asing asal Tiongkok yang masuk melalui Konawe, Sulawesi Tenggara, Masuknya TKA China ini diizinkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk bekerja di perusahaan industri, Morosi, Kabupaten Konawe.

Setelah sebelumnya permerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan DPRD setempat sempat menunda masuknya para TKA tersebut karena alasan pandemi Virus Corona yang masih belum menurun di Indonesia. Namun, pada akhirnya para TKA ini mendapat izin masuk karena berbagai persyarakan dokumen-dokumen maupun visa sudah mereka peroleh.

Para TKA Tiongkok ini nantinya akan ditempatkan di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), yaitu sebuah perusahaan modal asing (PMA) yang iziinya dipegang oleh pemerintah pusat. Namun hal ini tentu saja menimbulkan banyak kritik karena dianggap tidak relevan dengan keadaan pandemi seperti ini. Seharusnya pada masa pandemi seperti ini, pemerintah pusat maupun daerah harus lebih mementingkan kesejahteraan rakyat lokal baik mengenai kesehatan maupun perekonomian.

Pemerintah berdalih bahwa masuknya TKA asal Tiongkok ini adalah untuk menaikkan stimulus ekonomi dan juga sebagai pintu masuk investasi-investasi khususnya dari investor Tiongkok. Namun pernyataan tersebut sangatlah janggal dan sarat akan adanya konflik kepentingan.

Seperti yang diketahui bahwa masuknya TKA Asal Tiongkok ini diberi lampu hijau oleh pemerintah pusat melalui Kementrian Kemaritiman dan Investasi. Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, “pemerintah dianggap tidak adil untuk mendatangkan para TKA Tiongkok ini karena akan menimbulkan berbagai macam permasalahan dan juga persepsi bahwa pemerintah lebih mengedepankan hubungan baik dengan Tiongkok dengan cara investasi seperti ini dibandingkan untuk mengedepankan potensi orang-orang lokal yang ada di Konawe, Sulawesi Tenggara”.

Dalam diskusi publik pada Senin (29/6), Bhima membeberkan fakta bahwa apa yang saat ini dilakukan pemerintah untuk memberikan izin untuk 500 TKA Tiongkok, akan serupa dengan masuknya TKA Tiongkok pada proyek pembangunan Smelter di Morowali Utara. Berdasarkan tinjauan langsung ke Morowali Utara, Ekonom INDEF tersebut menyebut bahwa TKA Tiongkok yang bekerja di proyek Smelter bukanlah tenaga kerja dengan skill yang mumpuni.

Bahkan para TKA tersebut hanya mengerjakan pekerjaan yang sangat mudah seperti menjadi kuli bangunan dan bukanlah pekerjaan yang sangat berpengaruh pada proyek tersebut. Dan berdasarkan hal tersebut, seharusnya pemerintah tidak perlu mendatangkan tenaga kerja asing untuk proyek tersebut kecuali memang ada agenda lain disamping itu.

Dalam diskusi publik tersebut, Muhammad Zulfikar Rakhmat, PhD. selaku akademisi yang fokus pada Politik Luar Negeri Tiongkok mengatakan bahwa, “saat ini Pemerintah Indonesia seolah-olah mudah diitervensi oleh Tiongkok dikarenakan begitu kuatnya pengaruh hegemoni Tiongkok bagi perekonomian Indonesia saat ini”. Memang apabila dilihat secara kasat mata, pemerintah cenderung mudah membuka pintu bagi investasi-investasi dari Tiongkok yang patut menuai kritikan karena dianggap sarat akan konflik kepentingan dari elit-elit di jajaran pemerintahan dengan para konglomelat.

Duncan Williamson mengartikan bahwa “konflik kepentingan adalah suatu keadaan dimana seseorang, seperti petugas publik, seorang pegawai, atau seorang profesional, memiliki kepentingan privat atau pribadi dengan mempengaruhi tujuan dan pelaksanaan dari tugas-tugas kantornya atau organisasinya”.

Berdasarkan pengertian tersebut, permasalahan masuknya TKA Tiongkok telah memenuhi kriteria atas adanya konflik kepentingan karena akan berdampak pada terganggunya kesejahteraan bagi rakyat, khususnya masyarakat setempat di Konawe.

Masuknya TKA Tiongkok ini juga pasti akan menimbulkan dampak yang negatif dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Bhima Yudhistira menyebutkan bahwa “dampak jangka pendek yang akan ditimbulkan dari masuknya tenaga kerja asing asal Tiongkok ini adalah berkurangnya lapangan kerja bagi masyarakat lokal dan memicu narasi ketidakadilan yang akan dirasakan masyarakat setempat”.

Sedangkan untuk jangka panjang, disebutkan bahwa “dampak jangka panjang karena adanya konflik kepentingan terkait investasi Tiongkok ini akan berimbas pada macetnya investasi dari negara-negara selain Tiongkok, karena menganggap Indonesia berlaku tidak adil karena hanya mengizinkan investasi dari Tiongkok pada masa pandemi covid-19”, pungkas Bhima.

Pernyataan tersebut terbukti tepat, pada selasa (24/6) massa melakukan unjuk rasa untuk menghadang kedatangan TKA asal Tiongkok di Bandara Haluoleo, Konawe, Sulawesi Tenggara pada Selasa malam (23/6). Massa yang awalnya melakukan unjuk rasa damai, akhinya tersulut emosi ketika mengetahui sudah ada 152 TKA Tiongkok yang mendarat di Konawe. Hal tersebut menunjukkan ada kegelisahan dan ketakutan dari rakyat setempat dengan datangnya para TKA tersebut yang akan mengancam ketersediaan lapangan kerja di daerah mereka serta akan menimbulkan ketimpangan keadilan antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal.

Hal tersebut tentunya tidak hanya merugikan masyarakat di daerah investasi, tetapi juga merugikan perekonomian Indonesia secara keseluruhan karena kunci pertumbuhan stimulus ekonomi salah satunya adalah banyaknya investasi yang masuk ke Indonesia. Berdasarkan data dari BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2020 terhadap triwulan I-2019 tumbuh sebesar 2,97 persen (y-on-y), jauh lebih melambat dibanding capaian triwulan I-2019 yang sebesar 5,07 persen.

Angka tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia sudah terpuruk dengan adanya pandemi covid-19. Bisa dibayangkan apabila angka ini terus-menerus memburuk akibat masuknya tenaga kerja asinng. Hal ini tentu akan berefek domino kepada berbagai hal sektoral seperti menigkatnya angka pengangguran, meningkatnya angka kemiskinan, bahkan hingga menigkatnya angka kematian akibat ekonomi yang memburuk.

Seharusnya pemerintah pusat harus mengidentifikasi hal ini sebagai adanya konflik kepentingan yang dilakukan oleh Lembaga atau Kementrian terkait. Dalam kasus ini, Presiden mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan indentifikasi dengan pihak terkait seperti KPK, BPK, dan lembaga-lembaga pengawasan lainnya untuk mencegah hal seperti ini terus-menerus terulang. Dan harus ada langkah tegas yang diambil oleh Presiden apabila ada bawahannya yang terindikasi menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya demi kepentingan pribadi. (*)