Lahan Subur Pejabat Korup dalam Sistem Kapitalis

Oleh: Elin Marlina, A.Md.

Miris, praktik “jual dedet” atau jual paksa, diduga kuat dilakukan oleh salah satu oknum penilik Korwil Dinas Pendidikan Ciparay, Kabupaten Bandung kembali terulang. Adalah matras dan buku penghubung yang kali ini menjadi objek barang yang dijual dedet. Banyaknya keluhan diungkapkan oleh Para Kepala Sekolah (KS) SD di Korwil Dinas Pendidikan Ciparay. Para KS tersebut merasa keberatan jika praktik jual dedet akhirnya jadi mengutak-atik uang Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta tidak adanya koordinasi dengan Korwil terkait rencana memasukkan barang. Tapi dikarenakan oknum penilik berinisial AB adalah orang yang punya pengaruh, maka para KS tidak berani mengadu. (Dejurnal.com).

Dalam buku Kapita Selekta dan Beban Biaya Sosial Korupsi yang diterbitkan oleh KPK disebutkan bahwa “jual dedet” adalah suatu istilah yang muncul dari daerah Jawa Barat. Praktiknya, seorang pegawai negeri karena kekuasaannya bisa “memaksa” pegawai negeri lainnya untuk membeli barang, misalnya buku, seragam, atau apa pun. Padahal menurut ketentuan UU, hal ini termasuk kategori korupsi. Korupsi dalam dunia pendidikan bukanlah hal yang baru. Pernah diungkapkan oleh ICW bahwa dalam dunia pendidikan, lembaga paling rentan korupsi adalah dinas pendidikan, disusul sekolah, universitas, pemkab/pemkot dan pemerintah provinsi. Tentu jadi masuk akal, karena sebagian anggaran pendidikan dikelola oleh Dinas Pendidikan Daerah. ICW juga menyebutkan bahwa objek korupsi pendidikan diantaranya berupa dana BOS, sarana dan prasarana sekolah, Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga infrastruktur sekolah juga dana buku. (Tribunnews.com)

Sesuai dengan namanya “Dinas Pendidikan”, yang ada dalam bayangan kita berisi orang-orang terdidik, mengetahui mana yang baik mana yang buruk. Kenyataannya masih jauh dari apa yang kita bayangkan. Berbagai lembaga sepertinya tidak bersih dari praktik korupsi. Masih lekat dalam ingatan, Bansos saja bisa dikorupsi, belum lagi dana haji. Berita di televisi seringkali bahkan hampir tiap hari menyuguhkan berita korupsi, mulai dari yang jumlahnya kecil sampai triliunan. Tidak lagi dilakukan oleh satu dua orang malah terkadang bancakan atau korupsi berjamaah. Ada apa dengan negeri ini? Bukankah mayoritas Muslim? Tapi mengapa kasus korupsi kian hari makin bertambah? Dipraktekan bukan hanya oleh orang-orang yang minim pengetahuan agama atau tidak terdidik?

BACA JUGA:  Peran Informasi Spasial Dalam Meminimalisir Dampak Bencana

Penyebabnya tiada lain, karena walaupun mayoritas penduduknya Muslim tapi sistem yang digunakan mengatur negara adalah sitem kapitalisme sekular. Menurut kapitalisme, kebahagiaan manusia diukur oleh seberapa banyak bisa mengumpulkan materi, begitu juga ukuran kesuksesan semata-mata bersandar kepada materi. Sedangkan sekularisme yaitu paham yang menjauhkan pengaturan agama dari kehidupan, menjadikan manusia ketika berbuat hanya menggunakan pertimbangan untung rugi, bukan halal haram. Maka wajar berbagai lembaga, berbagai lapisan masyarakat sudah terkena penyakit korupsi bahkan sudah membudaya.

Apakah tidak ada solusi dari para penguasa menyaksikan fenomena tersebut? Tidak dinafikan, hukum sudah berjalan mengadili, menghukum, memenjarakan para koruptor. Akan tetapi hukuman yang dijalankan tidak memberi efek jera dan efek cegah. Itulah kelemahan hukuman buatan manusia. Sipir penjaranya pun bisa disuap. Lembaga kehakiman yang seharusnya menegakkan hukum juga rawan suap.

Bagaimana dengan sistem Islam/khilafah? Sepanjang sejarah kekhilafahan tidak diragukan lagi sukses membentuk masyarakat yang memiliki kepribadian Islam. Berfikir dan bertidak disandarkan kepada akidah Islam. Pengawasan melekat ada pada diri masing-masing, karena keyakinannya selalu diawasi oleh Allah Swt. Maka kalaupun tidak diawasi atasan, tidak akan berani melakukan korupsi karena takut kepada Allah yang kelak akan menghisabnya. Hal ini tidak ada dalam sistem kapitalisme sekular. Pengawasan selalu mengandalkan pengontrolan dari atasan, maka jika atasan lengah atau satu tipe dengan atasannya karena sama-sama hasil didikan sekularisme, kasus korupsi akan sulit dihilangkan.

Bukan berarti selama sistem Islam tegak, sama sekali tidak ada kasus korupsi. Islam pun memiliki serangkaian mekanisme dalam upaya pencegahannya, baik itu preventif maupun afektif. Hukum sanksi dalam Islam sangat mampu membuat efek jera dan efek cegah, sehingga korupsi tidak berulang.

BACA JUGA:  Antara Mutasi, Rotasi dan Prestasi

Korupsi seringkali dimanfaatkan pemilik kekuasaan atau jabatan. Islam memposisikan kekuasaan atau jabatan sebagai amanah. Pemimpin yang terpilih haruslah memiliki sifat adil, , jujur, bertanggung jawab, mampu, taat kepada Allah dan yang lainnya.
Selain itu ada Badan Pengawasan Keuangan, seperti yang dibentuk oleh Khalifah Umar. Beliau mengangkat Muhammad bin Maslamah sebagai pengawas kekayaan para sahabat yang menduduki posisi pemegang kekuasaan atau jabatan tertentu sebagaimana temaktub kitab Al Amwal fi Daulah Khilafah karya Syekh Abdul Qadim Zallum.

Selanjutnya untuk menutup celah potensi terjadinya korupsi adalah dengan dipenuhinya seluruh kebutuhan hidup diri dan keluarga. Baik sebagai pejabat ataupun masyarakat pada umumnya. Lapangan kerja disediakan seluas-luasnya. Bagi yang tidak mampu bekerja, negara akan memenuhi kebutuhannya secara gratis.

Selain itu hukum dan sanksi yang tegas haruslah ditegakkan tanpa pandang bulu. Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khaththab yang melakukan penyitaan kekayaan Abu Sofyan dan membaginya menjadi dua, setelah Abu Sofyan berkunjung ke anaknya Gubernur Syam, Muawiyah. Dan ia pun melarang pejabatnya untuk berbisnis agar tidak ada konflik kepentingan.

Tampak dengan jelas bahwa syariat Islam mempunyai arah yang jelas dalam pemberantasan korupsi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih. Inilah pentingnya seruan penegakkan syariat Islam. Maka ironis jika di suatu sisi kita sadar tengah mengalami banyak problema termasuk kasus korupsi yang seolah tak kunjung usai namun di sisi lain kita menolak syariat Islam yang telah memberikan jalan keluar yang solutif.

Wallahua’lam Bish-shawwab.