Layakkah Pengorbanan Besar Demi Demokrasi?

Rianny Puspitasari

 (Ibu Rumah Tangga dan Pendidik)

 “Prihatin, 70 orang calon kepala daerah terinveksi Covid19, 4 orang diantaranya meninggal dunia. 100 orang penyelenggara termasuk ketua KPU RI terinfeksi. Betapa besar pengorbanan untuk demokrasi. Perketat protokol kesehatan. Semoga wabah ini cepat berlalu.” (Hamdan Zoelva)

 Demikianlah isi cuitan mantan Ketua MK Hamdan Zoelva. Ironis. Itulah yang pertama kali terbersit di benak kala melihat isi twitter yang ditulis oleh beliau. Tentu kita pun berduka dengan kabar terinfeksinya sejumlah calon kepala daerah dan penyelenggara pemilihan, bahkan ada yang meninggal. Namun, di sisi lain muncul pertanyaan ironi: layakkah pengorbanan besar ini demi demokrasi?

Kita ketahui bahwa pilkada tetap keukeuh digelar meski di tengah pandemi. Padahal resiko terbentuknya cluster baru begitu besar. Hal ini menjadikan aroma kepentingan politik kekuasaan begitu tercium pekat. Bagaimana tidak? Betapa egoisnya penguasa hanya memikirkan kepentingan mereka tanpa mempertimbangkan keselamatan rakyat. Padahal seandainya pilkada ditunda sekalipun, hal ini tidak akan sampai  membahayakan nyawa rakyat. Sebaliknya, dengan digelarnya pilkada yang membutuhkan dana lebih besar di tengah pandemi ini, justru taruhan meluasnya penyebaran virus Covid 19 dan korban yang terinfeksi lebih banyak akan semakin terbuka lebar.

Jika dikatakan ini adalah pengorbanan besar untuk demokrasi, rasanya terlalu naif. Demokrasi yang selama ini menghasilkan pemimpin yang tidak amanah dan terbukti abai juga egois terhadap rakyat, rasa-rasanya tidak layak mendapatkan pengorbanan nyawa rakyat. Pemerintahan yang dihasilkan pun nantinya dikhawatirkan adalah pemerintahan yang tidak peduli pada rakyat dan menduduki jabatan hanya untuk kepentingannya sendiri atau kepentingan kelompoknya. Kekhawatiran ini tentu tidak tanpa alasan, hal ini terlihat dari proses pemilihannya yang sudah abai terhadap keselamatan jiwa manusia demi kursi yang akan diduduki oleh penguasa.

Inilah wajah demokrasi yang sesungguhnya.  Slogan “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” hanyalah iklan penarik yang mengelabui, karena yang terselubung di baliknya adalah rakyat yang mana? Bukan rakyat kebanyakan, tapi adalah sebagian kelompok pemilik modal (kapitalis). Hal ini sejalan dengan ideologi yang mendasarinya yaitu kapitalisme. Dimana pemilik modal-lah yang berkuasa—baik langsung ataupun melalui agennya—untuk mengamankan sumber-sumber pundi penghasilannya, meski harus mengorbankan rakyat. Landasan salah inilah yang menjadi penyebab demokrasi tidak layak untuk mendapatkan pengorbananan besar.

Sangat jauh berbeda dengan penguasa dalam Islam. Dari mulai pemilihan, yang mendasari hingga bagaimana penguasa memimpin negaranya. Pemilihan punguasa dalam Islam bisa dengan beberapa cara: penunjukkan ataupun pemilihan, hanya saja yang perlu dicatat adalah bahwa diangkatnya pemimpin bukan dengan ditunjuknya seseorang atau menangnya seseorang dalam pemilihan, tetapi ketika di baiatnya seseorang oleh ummat. Pemilihan ini pun tidak memerlukan biaya yang besar, dan tidak akan sampai mengabaikan keselamatan jiwa rakyat. Pemilihan dilaksanakan sesederhana mungkin yang memudahkan.

Adapun yang melandasi seorang penguasa memimpin ummatnya dalam Islam, tentu bukanlah (keuntungan) materi, melainkan ridho Allah. Inilah perbedaan besar antara ideologi Islam dengan ideologi lainnya di dunia. Justru dalam Islam, jabatan penguasa sangatlah berat sehingga tidak sedikit yang menolak dan tidak mau memegang tampuk kekuasaan, mengingat besarnya tanggung jawab yang dipikul. Tanggung jawabnya pun bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Landasan keimanan akan menjadi pondasi bagi seorang pemimpin dalam berbuat, sehingga penguasa akan sangat berhati-hati dalam membuat kebijakan, kepentingan ummat akan menjadi prioritas utama. Tolak ukur kesejahteraan adalah rakyat, bukan jumlah penghasilan yang dibagi rata. Fokus perhatian penguasa adalah pemenuhan kebutuhan rakyat dari mulai yang primer, sekunder dan kebutuhan komunal seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lain-lain.

Maka, di dalam Islam tidak akan ada penguasa yang tega mengorbankan atau mengabaikan keselamatan rakyat, satu jiwa pun. Karena sesungguhnya bagi seorang penguasa yang takut kepada Allah dan selalu merasa diawasi oleh Allah, ia akan sungguh-sungguh mengurusi urusan ummat, bahkan mengenyampingkan urusan pribadinya.

Hal ini tercermin dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang luar biasa, juga kisah-kisah para khalifah berikutnya yang menerapkan Islam secara menyeluruh dan sungguh-sungguh, seperti Harun Al Rasyid, Muhammad Al-Fatih, Umar bin Abdul Aziz, dan lain-lain . Itulah Daulah Khilafah Islam, institusi yang menerapkan sistem Islam secara sempurna dengan landasan qiyadah dan qaidah Islam, aturan yang berasal dari Sang Pencipta manusia.

Wallahu’alam bishowab.