Ledakan Penduduk Di Tengah Wabah,Serta Kurangnya Intensitas Ketahanan Pangan Dan Krisis Agraria Di Indonesia

Oleh : Farras Abdur Rahim
Mahasiswa Fakultas Geografi
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pandemi yang melanda sebagian besar negara di dunia hingga saat ini masih terus terjadi, Tantangan setiap negara dalam menghadapi penyebaran Covid-19 ini tentu bermacam-macam. Pemerintah melakukan berbagai cara melalui kebijakannya agar dapat menanggulangi segala kemungkinan-kemungkinan buruk dari pandemi ini.

Munculnya wabah Covid-19 menambah kemajumukan permasalahan di indonesia semakin menimbulkan implikasi permasalahan dengan meningkatnya pertambahan penduduk namun kurang berimbangnya ketahanan pangan serta krisis agraria sudah berlangsung puluhan tahun tiada habisnya semakin bertambah pula kasusnya tetapi tidak ada tindakan tegas dari pemerintah.

Ledakan Penduduk

Berdasarkan survei penduduk antar sensus (Supas) 2015 jumlah penduduk Indonesia pada 2019 diproyeksikan mencapai 266,91 juta jiwa. Menurut jenis kelamin, jumlah tersebut terdiri atas 134 juta jiwa laki-laki dan 132,89 juta jiwa perempuan. Indonesia saat ini sedang menikmati masa bonus demografi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari usia tidak produktif, yakni lebih dari 68% dari total populasi. (Sumber Badan Pusat Statistik Tahun 2015).

Adapun penduduk dengan kelompok umur 0-14 tahun (usia anak-anak) mencapai 66,17 juta jiwa atau sekitar 24,8% dari total populasi. Kemudian penduduk kelompok umur 15-64 tahun (usia produktif) sebanyak 183,36 juta jiwa atau sebesar 68,7% dan kelompok umur lebih dari 65 tahun (usia sudah tidak produktif) berjumlah 17,37 juta jiwa atau sebesar 6,51% dari total populasi.

Rasio ketergantungan (dependency ratio) penduduk Indonesia pada tahun ini mencapai 45,56%. Artinya setiap 100 orang yang berusia produktif (angkatan kerja) mempunyai tanggungan 46 penduduk tidak produktif (usia 0-14 tahun ditambah usia 65 tahun ke atas). Semakin tinggi rasio ketergantungan mengindikasikan semakin berat beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk tidak produktif.

Kebijakan pemerintah dalam mengatasi wabah dalam ledakan penduduk adalah dengan menekan tingkat kerumunan massa agar dikurangi dengan model kebijakan Pembatasan social Berskala besar (PSBB) namun seiringnya dengan kebijakan pemerintah tersebut menyebabkan di sejumlah daerah membuat warga menjadi produktif dan aktif dirumah sehingga masyarakat dituntut membatasi kegiatan serta harus inovatif maka muncul kegiatan “work from home” dengan kegiatan seperti itu masyarakat lebih banyak bertemu dengan keluarga mereka.

Namun seiringnya kebijakan pemerintah ada di beberapa daerah mengabaikan upaya untuk mengakses alat kontrasepsi. Kepala BKKBN “Hasto Wardoyo” mengatakan, setidaknya 10 persen pasangan usia produktif tidak lagi memakai kontrasepsi sepanjang periode Maret hingga April 2020.

Dari tiap 100 pasangan yang putus kontrasepsi, 15 di antaranya berpotensi hamil. Dari situ kami prediksi jumlah kehamilan selama periode wabah ini bisa mencapai 420 ribu,” tambah Hasto seraya menyebut 95 persen pengguna kontrasepsi di Indonesia adalah wanita.
Penekanan pemerintah dalam kebijakan kampanye “KB”(Keluarga Berencana) terus digalakkan agar menekan angka kelahiran serta hal kepentingan di bidang kesehatan memastikan agar akses layanan kesehatan dan asupan nutrisi yang layak untuk perempuan yang mengandung di tengah wabah ini.

Kehadiran bayi-bayi ini bisa mendukung bonus demografi jika dipersiapkan dengan sangat baik sejak dini.“Bonus demografi” akan berhasil kalau diimbangi dengan berbagai kebijakan yang mendukung pencetakan SDM unggul

Ketahanan Pangan

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa produksi padi 2014 mencapai 70,83 juta ton gabah kering giling (GKG), angka ini turun 450 ribu ton atau 0,63 persen dibanding 2013. Penurunan produksi padi paling besar terjadi di Pulau Jawa hingga 830 ribu ton, sedangkan di luar Jawa mengalami penurunan 390 ribu ton. Produksi padi menyusut susut karena terjadi penurunan luas panen 41,61 ribu hektar (ha) atau 0,30 persen dan penurunan produktivitas sebesar 0,17 kuintal atau ha (0,33 persen). Dapat diartikan sebenarnya produksi padi Indonesia mengalami surplus yang cukup, namun yang dikhawatirkan adalah penurunan luas lahan pertanian yang terus diganti peruntukannya sebagai perumahan maupun peruntukan lainnya. (Sumber Badan Pusat Statistik Tahun 2014)

Jika pemerintah hanya memperhatikan jumlah penduduk tanpa memperhitungkan struktur umur penduduk, maka risikonya bisa salah arah dalam hal kebijakan di satu sisi kita butuh peningkatan produksi pangan nasional dengan tuntutan kualitas pangan yang lebih baik. Namun, konversi lahan pertanian menjadi non pertanian juga meningkat dengan cepat karena kebutuhan lahan untuk tempat tinggal (perumahan) dan aktivitas ekonomi nonpertanian. Sudah pasti jumlah peningkatan lahan juga semakin besar pula.

Apabila tanah pertanian dari waktu ke waktu selalu mengalami penurunan dan terus bergantungnya kehidupan masyarakat dengan beras tentu hal ini akan mengancam mengenai ketahanan pangan di Indonesia dan kemungkinan terjadi krisis pangan.
Maka diharapkan pemerintah sebagai pemangku kebijakan harus bisa memakmurkan lagi lahan pertanian dan menghargai hak-hak petani, serta bukan hanya menanam pada “monokultur” yaitu menanam hanya 1 tanaman tunggal saja pada lahan pertanian dalam 1 area, seharusnya membudidayakan tanam dengan metode “Polikultur” adalah menanam lebih dari satu jenis tanaman pada lahan dan waktu yang sama.

Dengan pemilihan tanaman yang tepat, sistem ini dapat memberikan beberapa keuntungan, antara lain sebagai berikut. Kelebihan dan kekurangan. Mengurangi serangan OPT (pemantauan populasi hama), karena tanaman yang satu dapat mengurangi serangan OPT lainnya. Misalnya bawang daun dapat mengusir hama aphids dan ulat pada tanaman kubis karena mengeluarkan bau allicin, Menambah kesuburan tanah.

Penyadaran tentang masyarakat tentang budaya beli dan beli mengaharuskan ketahanan pangan yang seharusnya dibangun dengan pemanfaatan lahan di rumah untuk berkebun di lahan yang seadanya dan bisa memanfaatkan barang-barang bekas.

Krisis Agraria

Menurunnya lahan pertanian merupakan akibat dari adanya pengalihan fungsi lahan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan alasan guna kepentingan umum dan kebutuhan sarana prasarana yang mengakibatkan beberapa lahan pertanian harus digusur dan digunakan untuk pembangunan infrastruktur atau bahkan lahan pertambangan. Di Indonesia sendiri memang mengalami banyak kasus tentang kapitalisme ruang yang berujung kriminalisasi terhadap petani.

Berdasarkan data Komnas HAM dalam lima tahun terakhir, pengaduan masyarakat kepada komisi ini menunjukkan, konflik agraria jadi masalah mendasar dan penyelesaian mendesak . Luasan konflik mencapai 2.713.369 hektar dan tersebar di 33 provinsi di berbagai sektor. Tercatat, 42,3% atau 48,8 juta jiwa desa berada dalam kawasan hutan. (Sumber KOMNAS HAM Tahun 2015)

Konflik terjadi antara lain, sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, infrastruktur, barang milik negara (BMN), pertambangan, kehutanan dan lingkungan, ” Ada lebih 30% pengaduan masyarakat masuk ke Komnas HAM itu kasus terkait konflik pertanahan atau agraria sumber daya alam, dan permaslahan aktivitas pertambangan seringkali menjadi permaslahan bagi lahan pertanian.

Hal tersebut terjadi karena tambang mengancam kualitas air yang mana dimanfaatkan dalam irigasi lahan hingga menyebabkan kualitas panen yang menurun, Pemerintah dan masyarakat seharusnya menyadari begitu pentingnya lahan sebagai media dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan dalam produktif tanam.

Pemangku kebijakan seharusnya mempunyai regulasi kebijakan yang lebih jeli dalam analisis jangka Panjang, dalam konsep reforma agraria mengenal konsep policy and regulation reform, berkenaan dengan pengaturan kebijakan dan hukum yang berpihak pada rakyat, sehingga produk hukum yang dibuat dapat menguntungkan untuk rakyat dalam hal pembatasan penggunaan lahan untuk pembangunan yang dapat digunakan untuk lahan pertanian produktif dan tidak ada lagi alih fungsi lahan dengan sia-sia tanpa adanya perhatian terhadap sector lain serta peran masyarakat juga sangat berimbang.
Penguatan Lembaga keswadayaan masyarakat yang bergerak pada ranah pertanian diberikan akses untuk masyarakat agar masyarakat bisa berkembang dengan konsep mereka sendiri.

Keterkaitan 3 hal tersebut adalah dengan adanya ledakan penduduk apakah menjadi suatu wabah maupun barokah, apalagi dibarengi dengan wabah pandemic ini, ketahanan pangan yang harusnya dibangun karena krisis ruang yang berada di daerah semakin hari semakin terjadi, karena kita tinggal di negara di tahap berkembang permaslahan pembangunan seharusnya bisa selektif dalam menetralisir krisis ruang tersebut, kedaulatan pangan harusnya bisa menjadi solidaritas perekonomian dalam menghadapi ledakan penduduk dan ketahanan pangan serta penguatan Lembaga hukum yang jelas yang harus kita ubah secara perlahan. (*)