Letakkan Tanganmu di Atas Jangan Kau Campakkan di Bawah

Oleh
1.Drs.Priyono,MSi(Dosen Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta)
2.Siti Nur Aisah( Mahasiswi smt 2 F.Geografi UMS dan aktivis bidang penerbitan)

Distribusi penduduk secara spasial di Indonesia yang tidak merata tentu saja menimbulkan permasalahan tersendiri bagi negara ini. Pasalnya untuk daerah yang padat penduduk seringkali ditemui permasalahan sosial yang cukup kompleks. Fenomena tersebut biasanya terjadi di kota-kota metropolitan seperti Ibukota Jakarta.

Permasalahan sosial dengan kepadatan penduduk tinggi dengan keterbatasan ruang menyebabkan masyarakat terpaksa membangun rumah semi permanen yang tak layak huni di sembarang tempat termasuk salah satunya di bantaran sungai yang sangat rawan akan bencana banjir. Hal tersebut dapat menjadi indikasi bahwa permasalahan sosial dapat memicu permasalahan yang lain, salah satunya permasalahan lingkungan.

Urbanisasi ke kota besar sulit untuk dicegah karena kesulitan hidup di satu sisi di pedesaan dan daya tarik perkotaan di sisi yang lain, yang menyediakan berbagai kelebihan termasuk kesempatan kerja dan upah yang menarik, menjadikan orang pedesaan berbondong bondong ke kota, jadilah kota suatu tempat atau wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi.

Di kota-kota besar pula seringkali ditemui tunawisma , ini mengindikasikan masih ada ketimpangan sosial di negara kita. Bukan hanya itu saja, masih banyak penduduk Indonesia usia produktif yang menjadi pengangguran. Banyak hal yang mendasari mereka, entah karena faktor latar belakang pendidikan yang kurang memenuhi persyaratan pekerjaan, upah kerja yang kurang layak atau memang karena kerasnya persaingan di dunia kerja yang memaksa mereka harus tereliminasi secara paksa.

Apabila dilihat dari segi pendidikan, tidak sedikit pula masyarakat Indonesia yang telah mendapat gelar sarjana, akan tetapi hingga saat ini belum mendapatkan pekerjaan. Hal tersebut karena upah yang diterima tidak sepadan dengan gelar yang didapatkan. Orang yang memiliki gelar khusus seperti sarjana, terlebih fresh graduate pasti memilih pekerjaan yang dinilai sepadan.

Bahkan beberapa berani melamar pekerjaan dengan jabatan yang cukup fantastis. Bagi sarjana, lapangan pekerjaan di sektor pertanian tidak lagi menjadi harapan, kalaupun ada jumlahnya bisa dihitung. Sektor pertanian sudah banyak ditinggalkan oleh mereka, apalagi upahnya juga tidak memadai.

Lain halnya dengan masyarakat yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, mereka justru akan lebih luwes menerima pekerjaan bahkan dengan gaji UMR atau di bawahnya. Mereka pun tidak akan melamar pekerjaan dengan jabatan yang cukup mentereng.

Di sisi lain pemerintah pun berusaha meningkatkan kesejahteraan masayrakat dengan berbagai program yang sudah digulirkan. Tidak hanya itu saja, banyak bantuan yang dikucurkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satunya yaitu PKH (Program Keluarga Harapan), ialah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai penerima PKH.

Sayangnya dalam pelaksanaannya di lapangan, program tersebut dirasa kurang tepat sasaran sehingga menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat, terlebih di saat pandemi covid-19 seperti sekarang ini. Banyak masyarakat yang kesulitan baik dari segi ekonomi ataupun yang yang lainnya.

Beberapa waktu yang lalu ketika menghadiri rapat RW, ada yang menarik dari laporan dari pak ketua RT. Salah satu ketua RT melaporkan bahwa terjadi pembengkaan jumlah kepala keluarga seiring dengan adanya bantuan dari pemerintah. Kultur meminta tidak mendidik dan bahkan akan menjadi bad habit yang segera dihilangkan karena akan menimbulkan kemalasan dan kebohongan. Ini bertentangan dengan ajaran agama Islam. Islam mengajarkan pada umatnya, tangan di atas lebih mulia dibanding tangan di bawah.

Untuk itu perlunya dilakukan pembenahan sistem untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Sebagai contoh pendataan yang dilakukan dari tingkat yang paling bawah seperti perangkat desa yang kemudian dikirimkan ke pusat untuk meminimalisir tumpang tindih data ataupun data yang kurang sesuai, bahkan pendataan langsung dari tingkat desa pun tetap berpeluang menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat terutama yang masih tinggal di pedesaan.

Banyak masyarakat yang merasa dirinya berhak mendapat bantuan tersebut. Memang kondisi perekonomian yang tidak menentu memaksa beberapa masyarakat di pedesaan untuk menekan pengeluarannya demi mencukupi kebutuhan yang lainnya.

Bahkan ditemukan beberapa kasus pemerima bantuan dari pemerintah kurang tepat sasaran. Lebih disayangkan lagi apabila mereka yang mendapat bantuan tunai sejumlah uang, uang tersebut tidak digunakan untuk membeli kebutuhan pokoknya, akan tetapi digunakan untuk membeli kebutuhan yang lain.

Padahal tujuan pemerintah memberikan bantuan tunai sejumlah uang yang turun secara berkala agar dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan pokonya atau digunakan sebagai modal usaha kecil-kecilan. Namun, mungkin masyarakat masih salah mengartikan, sehingga banyak yang menyalahgunakan uang tersebut.

Mungkin solusi yang paling tepat ialah dari pihak desa benar-benar mendata dan turun langsung ke lapangan sehingga dapat melihat secara langsung bagaimana kondisi perekonomian keluarga calon penerima bantuan. Diharapkan pula kesadaran dari setiap individu untuk tidak merasa iri, dan menggunakan hak orang lain yang benar-benar membutuhkan.

Bukakankah setiap ucapan kita adalah doa? Lantas apabila kita mampu akan tetapi berkata tidak mampu hal tersebut dapat saja menjadi doa yang dapat mempersulit rezeki. Selain mendata langsung, ada juga bantuan dapat berupa bahan pokok agar bantuan tidak disalahgunakan. Akan tetapi di beberapa kasus ditemui pula penerima menjual beras atau telur yang di dapatkan dan uangnya digunakan untuk membeli kebutuhan lain.

Memang ekonomi yang tergolong sulit memaksa masyarakat untuk banting tulang demi mencukupi kebutuhannya. Lebih mending masyarakat pedesaan yang masih dapat memetik langsung hasil bumi seperti sayur-mayur. Namun, bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan? Mereka mau tak mau membeli sayur agar dapat diolah. Terlebih harga bahan pokok di perkotaan tergolong lebih mahal daripada yang ada di desa. Dan lebih nista lagi jika saat pandemic, kucuran dana pemerintah tersebut dimanfaatkan untuk tujuan kampanye pilkada terselubung.

Sejatinya sudah banyak program dan dana yang digelontorkan pemerintah guna menanggulangi kemiskinan yang ada di negeri ini. Namun, terkadang untuk beberapa masyarakat tertentu gayung tidak bersambut baik, mereka hanya bergantung pada uluran tangan orang lain dan kurang berusaha untuk bekerja memenuhi kebutuhannya. Semoga masyarakat kita memiliki etos kerja yang tinggi dan patuh terhadap ajaran agamanya bahwa tangan di atas lebih abik dari pada tangan di bawah seperti hadits nabi yang berbunyi :

“Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik baiknya sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya maka Alloh akan menjaganya dan barang siapa yang merasa cukup maka Alloh akan memberikan kecukupan kepadanya”.