Lulusan SMK Mendominasi Angka Pengangguran Jawa Barat

Oleh: Nita Meiliana Sulastri
*) Pegawai BPS Kabupaten Subang

BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah peduduk Jawa Barat yang bekerja sebanyak 20,78 juta jiwa pada agustus tahun 2018. Akan tetapi di Jawa Barat masih ada pekerjaan pemerintah yang masih belum selesai mengenai angka pengangguran yang masih mencapai 1,85 juta jiwa.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2018 sebesar 8,17 persen, diperoleh dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan pada bulan Agustus Tahun 2018. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja yang dihitung berdasarkan rumus statistik.

Artinya bahwa masih ada 8,17 persen penduduk Jawa Barat masih belum mendapatkan pekerjaan dan masih mencari pekerjaan serta mempersiapkan usaha pada saat pendataan berlangsung yakni pada bulan agustus 2018. Adanya ketimpangan yang terjadi antara jumlah ketersediaan pekerjaan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan membuat daya saing antar calon tenaga kerja semakin meningkat.

Namun dalam hal ini tidak berbanding lurus dengan tenaga kerja yang dipersiapkan lebih dini untuk mampu bersaing di “kancah” pasar kerja. dalam hal ini lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan lulusan terbanyak yang justru malah mendominasi tingkat pengangguran di Jawa Barat jika dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya.

Berdasarkan data dari Kemendikbud jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tahun 2018 sebanyak 2.944 buah dengan jumlah murid 459.738 siswa, dengan kurang lebih 1.374 kompetensi keahlian yang tersedia dan setiap tahun meluluskan kurang lebih 111.984 siswa. Namun masih rendahnya tingkat keahlian dan kreativitas menjadi salah satu faktor tidak bisa berkembangnya keahlian mereka sehingga masih belum siap untuk membuka lapangan usaha sendiri tanpa harus selalu menjadi buruh/pekerja di perusahaan ataupun sektor usaha lainnya.

Pada bulan agustus 2018, peresntase tingkat pengangguran terbuka lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 16,97 persen dari total penduduk Jawa Barat masih menganggur.

Sedangkan dari Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 9,78 persen. Sedangkan 4,48 persen justru adalah dari Sekolah Dasar (SD). Hal ini berbanding terbalik dengan tujuan dari pendidikan SMK yakni mempersiapkan tenaga terampil dan produktif untuk memasuki dunia kerja. Akan tetapi keahlian yang dimiliki oleh siswa SMK belum tentu memenuhi kualifikasi lapangan usaha yang tersedia di wilayah tersebut sehingga lulusan SMK harus mencari lapangan usaha yang sesuai dengan jurusannya tersebut.

Sementara itu untuk lulusan dibawah SMP, cenderung mau melakukan pekerjaan apa saja asalkan menghasilkan uang. Sebagai contoh jurusan pelayaran di salah satu SMK, siswa yang lulus tentunya harus bekerja di bagian pelayaran kapal.

Sementara itu di Jawa Barat sendiri lapangan usaha tersebut tidak ada, tentunya para siswa lulusan jurusan tersebut harus mencari pekerjaan ke luar Jawa Barat yang sesuai dengan jurusan pendidikannya tersebut. Hanya sedikit siswa lulusan SMK jurusan pertanian mau menjadi petani, jumlah apotek yang terbatas dengan setiap apotek hanya membutuhan 1-2 apoteker lulusan farmasi dari SMK sementara itu setiap tahun ada sekitar 500 siswa yang lulus SMK jurusan farmasi.

Fenomena ini yang menjadi salah satu penyebab tingkat pengangguran dari lulusan SMK selalu mendominasi setiap tahunnya. Namun demikian setiap tahunnya selalu mengalami penurunan dari 8,22 pada agustus tahun 2017 menjadi 8,17 agustus tahun 2018.

Namun demikian lulusan SMK memiliki soft skill yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan lulusan SMA. Hal ini menjadi nilai tambah bagi warga Jawa Barat dalam rangka mempersiapkan era bonus demografi pada tahun 2030-2040. Dimana usia produktif akan lebih banyak daripada usia non produktif. Mempersiapkan generasi yang siap untuk bekerja di pasar kerja baik sebagai pengusaha maupun buruh. Diharapkan bagi para pemangku jabatan dapat lebih mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas agar dunia kerja bisa dikuasai serta adanya penguatan pendidikan baik kurikulum, guru, dan praktik kerja lapangan.(*)