Mafia Tanah Menggurita : Buruknya Birokrasi hingga Bobroknya Penyelenggara Negara

Oleh: Ummu Raisya

Ibu Rumah Tangga dan Pegiat Dakwah

Kasus mafia tanah kembali marak. Berulang kali terjadi, seolah sulit diberantas hingga tuntas. Terakhir seperti yang dialami oleh artis Nirina Zubir, menjadi korban atas mafia tanah sebesar Rp 17 Miliar. Beberapa waktu sebelumnya, kasus sengkarut kepemilikan lahan Sentul City, aktivis Rocky Gerung dan warga di Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Selain itu terungkap pula adanya modus mafia tanah Kelapa Gading mengklaim tanah seluas 32 hektar milik TNI AL juga tanah seluas 8,5 hektar milik warga Kelapa Gading bernama Yudi Astono di Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara (VIVA, 11/11/2021). Tak hanya artis dan pejabat, masyarakat dari kelas bawah sampai pelaku usaha pun tak luput dari jeratan mafia tanah.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika mengungkapkan bahwa penyebab sindikat mafia tanah masih bertahan dan sulit diberantas dikarenakan tidak ada transparansi terkait administrasi dan keterbukaan informasi tentang pertanahan. Karena minimnya data terkait pertanahan, akibatnya mafia tanah bisa bekerja leluasa dan pembuktian terkait menjadi sulit dilakukan.

Hal senada disampaikan oleh Anggota Komisi DPR dan Anggota Panja Mafia Tanah, Guspardi Gaus, yang mengatakan paraktik mafia tanah tidak mungkin tidak melibatkan orang dalam (Kementrian ATR/BPN), sehingga mengaku akan fokus membasmi mafia tanah dan mendorong Kementrian ATR/BPN melakukan pembersihan pegawai yang menjadi mafia tanah di kementrian terkait. Jika ditemukan indikasi mafia tanah, maka harus diproses sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pakar Hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII), Prof Muzakir pun menyoroti hal yang sama, menuntut agar adanya tindakan tegas terhadap tim Kementrian ATR/BPN dan Kepolisian Negara RI yang dibentuk mulai tahun 2018. Menurutnya, jika keberadaan tim ini tidak berjalan efektif dan mandek, sebaiknya diberhentikan. Pasalnya, para mafia ini kerap menyengsarakan masyarakat demi kepentingan mereka dalam membangun bisnis properti atau bisnis lainnya yang berbasis tanah. Pihak yang diuntungkan adalah mereka yang memiliki uang berlimpah untuk bisnisnya, sementara pihak yang dirugikan, para pemilik tanah yang posisinya rentan terhadap bukti kepemilikan atas tanah.

BACA JUGA:  Saatnya BUMN Berkontemplasi

Dengan demikian, tak heran jika beragam upaya pemerintah untuk menangani kasus-kasus mafia tanah tak pernah tuntas. Karena lemahnya peran dan pengawasan negara hanya sebagai regulator dan fasilitator serta keberpihakannya lebih mengarah pada kepentingan pemilik kapital dengan dalih investasi. Perlakuan istimewa seperti inilah yang seringkali menjadi pemicu konflik di tengah-tengah masyarakat hingga menimbulkan terjadinya perusakan lingkungan. Ditambah yang tak jarang terjadi adanya karakter aparat yang tidak amanah serta sering memanipulasi perizinan termasuk dalam pembuatan sertifikat. Selain itu, tidak ada kejelasan terkait penentuan status kepemilikan tanah, mana lahan yang boleh dimiliki individu, lahan milik umum dan lahan milik negara. Akan tetapi semua diakui sebagai milik negara yang bisa mengalihkan pengelolaannya kepada swasta. Juga status kepemilikan yang harus mendasarkan pada legalitas formal seperti sertifikat. Faktanya, tidak sedikit rakyat yang tinggal di satu kawasan turun temurun dan mengelola lahan tersebut untuk penghidupannya, sementara mereka tidak memiliki sertifikat. Inilah yang seringkali memunculkan perampasan lahan dan penggusuran rakyat dari lahan yang sudah ditempatinya.

Dari sini teramat jelas bahwa untuk menghentikan kasus-kasus mafia tanah tidak bisa sebatas dengan transparansi maupun perbaikan akhlak individu pegawai pemerintah. Namun, diperlukan perubahan menyeluruh terkait bagaimana penetapan hak atas tanah, sistem administrasi yang mapan dan mewujudkan masyarakat yang didalamnya terlahir individu warga hingga pejabat negara yang amanah, bukan bermental bisnis yang mencari keuntungan semata. Dengan kata lain dibutuhkan perubahan mendasar sistem pengaturan pertanahan yang semula mengikuti arah pandang kapitalistik menuju paradigma yang shahih.

Satu-satunya yang memiliki konsep yang jelas dan layak untuk dijalankan saat ini yaitu berasal dari sistem Islam. Sebab kebenaran sistem ini mendapat lisensi dari Allah Swt dan bukti keberhasilannya sudah ditunjukkan oleh Rasulullah Saw dan para Khalifah setelahnya.

BACA JUGA:  Mahasiswa Galau Gara-gara Omnibus Law