Manajemen Data Pangan dan Nasib Petani Lokal

Oleh : Ridho Budiman Utama
Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat

Debat Calon Presiden kedua yang digelar beberapa waktu lalu nyatanya memberikan catatan tersendiri bagi jutaan rakyat Indonesia yang menyaksikannya. Betapa tidak, dalam kesempatan langka tersebut publik dapat melihat sejauh mana upaya yang akan dilakukan oleh kedua kandidat apabila salah satu dari mereka dipercaya untuk memimpin (kembali) negara berpenduduk lebih dari 280 juta jiwa ini. Adapun isu tentang lingkungan serta ketahanan pangan menjadi topik yang dibahas dalam acara debat yang hanya dihadiri oleh para Capres tersebut.

Kedua kandidat pun terlihat begitu bersemangat dalam menyampaikan paparan terkait hal – hal yang sudah maupun akan dilakukan di masa yang akan datang.
Satu hal yang cukup menarik perhatian penulis serta masyarakat pada umumnya adalah tentang klaim yang disampaikan oleh kandidat petahana dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan di tanah air. Dengan semangat yang menggebu – gebu dan penuh keyakinan, beliau menyampaikan bahwa selama tiga tahun terakhir tidak ditemukan lagi kasus – kasus kebakaran hutan sebagaimana pernah terjadi pada tahun – tahun sebelumnya.

Selain itu mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa, sepanjang masa kepemimpinannya hampir tidak terjadi konflik pembebasan lahan dalam pembangunan infrastruktur. Namun, pernyataan yang disampaikan dengan penuh keyakinan tersebut langsung dibantah oleh kalangan masyarakat yang selama ini memberikan perhatian penuh pada upaya pelestarian lingkungan, salah satunya adalah Wahana Lingkungan Hidup (WALHI).

Berdasarkan data yang diperoleh WALHI dari Kantor Staf Presiden (KSP), tercatat sedikitnya 555 kasus konflik yang dilaporkan. Selain itu ada 19 kasus yang melibatkan 631 Kepala Keluarga (KK) dengan luas konflik mencapai 2.288 hektare. Begitu pula dengan klaim tidak adanya kebakaran hutan yang terjadi di lahan gambut. Menurut data yang diperoleh WALHI, kebakaran hutan besar terjadi pada tahun 2015 dan terus terjadi hingga saat ini. Dari 8.617 titik panas yang ditemukan sepanjang 2018, sekitar 3.427 titik berada di lahan gambut.

Selain menyampaikan data yang keliru terkait jumlah kasus kebakaran hutan, kandidat petahana juga diduga memberikan data yang tidak benar saat memberikan pernyataan terkait data pangan. Klaim Presiden Jokowi yang menyatakan jumlah import pangan menurun secara drastis sepanjang masa kepemimpinannya langsung dibantah oleh Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Lampung, Bustanul Arifin. Menurutnya, klaim pemerintah yang menyatakan bahwa import pangan sejak tahun 2014 hingga saat ini terus turun tidaklah benar. Sang Guru Besar itu pun mengutip informasi dari Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sampai bulan Februari 2019.

Berdasarkan data tersebut, import beras sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 ternyata meningkat sebanyak 160 persen atau lebih dari 2,5 kali lipatnya. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam acara diskusi yang diselenggarakan di Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta beberapa waktu lalu.

Pada kuartal IV di tahun 2014 dimana Joko Widodo menjabat sebagai Presiden, Indonesia mengimport beras sebanyak 503 ribu ton atau setara dengan US$ 239 juta. Di tahun 2015, import beras naik sebesar 71 persen menjadi 861 ribu ton atau setara dengan US$ 351 juta. Pada tahun 2016, import beras kembali meningkat sebesar 49 persen menjadi 1,2 juta ton atau setara dengan US$ 531 juta. Jumlah import memang sempat turun secara signifikan hingga 75 persen pada tahun 2017 yaitu sebesar 311 ribu ton atau setara dengan US$ 143 juta.

Akan tetapi pada tahun berikutnya yaitu tahun 2018, import beras meningkat secara drastis drastis hampir mencapi 624 persen menjadi 2,2 juta ton atau setara dengan US$ 1 miliar.
Permasalahan terkait import beras tak berhenti di situ, kebijakan import beras di era pemerintahan Jokowi – JK juga diwarnai oleh perseteruan diantara para pembantunya. Pada awal tahun 2018, terjadi kenaikan harga untuk jenis beras medium di sejumlah wilayah. Saat itulah Menteri Perdagangan menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan import sebesar 500 ribu ton untuk mengatasi kemungkinan kekurangan pasokan.

Namun, selang sehari kemudian, Kementerian Pertanian mempertanyakan kebijakan yang diambil oleh Kementerian Perdagangan tersebut. Kementerian Pertanian menyatakan, saat itu produksi beras masih mampu mencukupi kebutuhan nasional. Oleh karenanya kebijakan import beras yang dilakukan oleh Kemendag sama sekali tidak berdasar.

Pada bulan September 2018, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso juga bereaksi atas keputusan serta pernyataan yang dilontarkan oleh Menteri Perdagangan. Melimpahnya stok beras di gudang Bulog hingga harus menyewa tempat lain untuk menyimpan cadangan beras miliknya justru disikapi oleh Mendag dengan mengatakan bahwa itu bukan urusannya. Padahal, urusan pangan semestinya menjadi tugas bersama antar instansi pemerintah.

Buruknya manajemen data pangan yang dimiliki oleh pemerintah pada akhirnya akan berdampak tidak baik bagi kehidupan para petani lokal. Kebijakan import pangan yang tidak didasarkan pada kebutuhan di lapangan hanya akan membuat para petani kita lebih sengsara. Di saat mereka hendak menikmati hasil jerih payahnya, pemerintah justru mengeluarkan kebijakan yang mengancam keberlangsungan usahanya. Tak heran apabila, minat generasi muda saat ini untuk berprofesi menjadi seorang petani kian menurun. Profesi petani dianggap sebagai pekerjaan yang kurang menjanjikan dan memiliki resiko tinggi.

Untuk melindungi para petani lokal di masa yang akan datang, hal paling krusial yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah memperbaiki manajemen data pangan. Pemerintah hendaknya mampu menyuguhkan informasi yang akurat tentang jumlah produksi pangan nasional serta jumlah kebutuhan pangan di dalam negeri. Dalam hal ini keseriusan serta kejujuran pemerintah dalam memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat akan sangat menentukan nasib para petani di masa yang akan datang. Selain itu sinergi antar kementerian pun (khususnya Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan) perlu terus dilakukan agar kejadian yang memilukan di masa lalu tidak kembali terulang di masa depan.(*)