Manajemen Pemilih Pemilu

Oleh: Nurmadhani Fitri Suyuti
*) Dosen Manajemen Universitas Fajar

Hiruk-pikuk menjelang Pemilihan Umum 2019 akan menambah catatan sejarah perjalanan demokrasi.

Dalam masa transisi dari rezim otoritarian menjadi demokratis di Indonesia. Di mana Pemilu sebagai sarana kontestasi politik untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan dan memilih jabatan-jabatan tertentu dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemimpin dipilih berdasarkan mayoritas suara terbanyak, berangkat dari sejarah pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Namun, setelah amendemen keempat UUD 1945 pada 2002 ditetapkan, maka pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang semula dilakukan oleh MPR juga disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat. Pemilu dihadirkan sebagai sebuah instrument untuk memastikan adanya transisi dan rotasi kekuasaan berjalan secara demokratis.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri diharapkan dapat menerapkan strategi dan konsep manajemen yang efektif dan efisien terhadap rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dalam fungsi-fungsi manajemen melalui perencanaan, persiapan, pelaksanaan hingga pengawasan. Seperti pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih Pemilu secara berkelanjutan, dengan memperhatikan data kependudukan sehingga memiliki tingkat kevalidan yang akurat sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Pemilu No. 07 tahun 2017 (Pasal 12).

Pemutakhiran daftar pemilih yang menghasilkan voter list ini berawal dari tiga isu besar, yaitu siapa yang masuk dalam daftar pemilih? Siapa yang melakukan pemutakhiran daftar pemilih, dan apakah pendaftaran pemilih merupakan hak atau kewajiban. Salah satu yang paling mendesak untuk segera dituntaskan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Seperti diketahui sejak disahkannya Undang-undang Pemilu No. 07 tahun 2017 yang mengatur tentang penggunaan KTP-Elektronik (E-KTP) sebagai syarat sah memilih bagi setiap warga Negara. Penyelenggara Pemilu harus ekstra hati-hati terhadap proses pemutakhiran daftar pemilih agar tidak ada pemilih yang terlewatkan, serta perlunya memastikan apakah yang bersangkutan memiliki identitas kewarganegaraan berupa E-KTP. Ini memerlukan perhatian yang serius dari berbagai pihak terkhusus Pemerintah dan KPU sebab proses pemutakhiran pemilih tentu tidak bisa semata-mata hanya menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Berdasarkan data KPU Sulsel yang ditetapkan dalam rapat pleno rekapitulasi penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) bahwa total DPT Pemilu di Sulsel 2019 sebanyak 5.972.161 yang terdiri dari 2.891.001 pemilih laki-laki dan 3.081.160 perempuan, angka ini berkurang dari DPT Pilgub April lalu disebabkan oleh banyaknya ditemukan DPT yang masih belum melakukan perekaman KTP Elektronik. Sebelum DPT ditetapkan secara nasional KPU, Pemerintah Provinsi, Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulsel sebaiknya saling berkoordinasi menyelesaikan masalah tersebut. Apalagi Jumlah DPT ini selalu mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh faktor angka kelahiran, kematian, perpindahan penduduk serta pemilih pemula yang baru pertama akan memilih. Untuk itu yang juga harus dilakukan untuk mengamankan kondisi tersebut adalah melakukan pendataan secara tepat melalui proses klarifikasi dan verifikasi oleh petugas sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Proses demokrasi adalah hak pilih yang merupakan hak asasi warga negara yang dijamin oleh konstitusi, sehingga ini menjadi hal yang sangat krusial, kesalahan manajemen serta pengadministrasian daftar pemilih dapat menyebabkan hilangnya hak pilih dan akan berdampak pada kredibilitas daftar pemilih terhadap kualitas pemilu itu sendiri, serta kegagalan teknis tersebut akan menurunkan tingkat kepercayaan publik pada sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang kompeten dan profesional. Yang terburuk, ketika masyarakat menciptakan kecurigaan mendalam bahwa data dapat dimanipulasi dalam proses pemilu.

Eligibilitas pemilih sangat ditentukan oleh kredibilitas pemilih dalam menggunakan hak pilihnya yaitu keterpenuhan syarat-syarat atau aturan sebagai pemilih. Masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, KPU dan jajaran penyelenggara pemilu, partai politik, masyarakat serta pengawas Pemilu saling bersinergi secara bersama-sama meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap akurasi data pemilih. Bagaimanapun, pemilu adalah instrumen demokrasi yang bersifat administratif. Oleh karena itu, E-KTP sebagai bukti administrasi kependudukan menjadi penting bagi pemilih dalam memperjuangkan hak-hak politik kewarganegaraannya, serta penataan sistem Pemilu tentunya sangat dibutuhkan demi membangun sistem politik yang sehat, berdaulat, bermartabat dan bermanfaat untuk kemajuan Bangsa dan Negara

Semoga dalam menghadapi Pemilu tahun 2019 ini KPU beserta seluruh stakeholder dapat saling berintegrasi dalam mengawal proses demokrasi untuk mewujudkan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien.(*)