Melonjaknya Angka Perceraian Akibat Terguncangnya Ketahanan Keluarga

Oleh: Dwi Sri Utari, S.Pd

Pengamat Kebijakan Publik

Viral, sebuah video beredar menampakan antrian massa hendak mengajukan berkas gugatan cerai di depan pengadilan Agama Soreang, Kabupaten Bandung. Berita tersebut viral, lantaran mengularnya antrian massa bukan dalam rangka pembagian bantuan sosial, melainkan mengabarkan atas melonjaknya angka perceraian di tengah pandemi yang terjadi di kabupaten Bandung. Merespon hal tersebut, H Dadang M Naser selaku Bupati Bandung meminta ulama agar bisa berperan aktif dalam menekan angka perceraian di tengah masyarakat. Dirinya berpendapat bahwa nilai-nilai religi yang disampaikan ulama dapat mencegah warganya mengambil jalan pintas melalui perceraian ketika dihadapkan masalah rumah tangga.

Permasalahan rumah tangga memang acapkali menjadi pemicu bubarnya bahtera rumah tangga. Dalam kondisi saat ini, masyarakat sedang berjibaku dengan upaya bertahan hidup di tengah pandemi covid-19. Dampak mewabahnya virus tak ayal menimbulkan tekanan ekonomi pada sebagian besar keluarga. Terjadinya pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran menambah banyak jumlah pengangguran. Selanjutnya, membuat banyak keluarga merasa kelimpungan dalam memenuhi tuntutan kebutuhan hidup. Yang pada akhirnya mengakibatkan timbulnya cek-cok antar suami dan istri hingga terjadinya tindak KDRT. Berikutnya, perceraian dipilih sebagai solusi jalan pintas.

Apabila diteliti, kasus perceraian sudah kerap terjadi sejak sebelum pandemi. Berdasarkan data statistik, kasus perceraian di Indonesia secara umum pun terus meningkat setiap tahunnya. Dilansir oleh detik.com dari website Mahkamah Agung (MA), disebutkan bahwa hampir setengah juta perceraian terjadi di Indonesia selama tahun 2018. Sedangkan sepanjang tahun 2019, kasus perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Bandung saja mencapai 6.300 perkara atau rata-rata lebih dari 700 perkara setiap bulannya.
Menelisik lebih dalam penyebab terjadinya kehancuran bahtera rumah tangga dipicu oleh berbagai latar belakang. Selain dipicu tekanan ekonomi, tidak pahamnya hak dan kewajiban, dan tidak patuhnya pada hukum syara’ seputar pergaulan dalam rumah tangga kerap kali menjadi latar belakang terjadinya perceraian. Munculnya berbagai pemicu tersebut tidak lain disebabkan tidak berfungsinya negara sekuler dalam membentuk ketahanan keluarga.

Merujuk pada UU No. 10 Tahun 1992, ketahanan keluarga sendiri didefinisikan sebagai kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan fisik-material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.

Definisi tersebut menunjukan bahwa ketahanan keluarga meliputi banyak aspek. Mulai dari aspek kekuatan spiritualitas, aspek ketahanan psikologis dan mentalitas, aspek kemandirian ekonomi, serta aspek keharmonisan pola relasi antar anggota keluarga, terutama suami dan istri. Aspek-aspek itulah yang sejatinya akan mewujudkan ketahanan sebuah keluarga. Akan tetapi, kondisi ideal ini terasa sulit diwujudkan di tengah situasi dimana sistem kehidupan kapitalisme-sekuler yang diterapkan. Sebaliknya, justru memunculkan berbagai krisis multidimensi yang mengganggu pola relasi antaranggota keluarga dan ujung-ujungnya menggoyah bangunan keluarga hingga rentan perpecahan.

Pada dimensi ekonomi, maraknya kemiskinan dan munculnya gap sosial yang lebar diproduksi oleh penerapan sistem ekonomi kapitalisme yang eksploitatif. Sumber daya alam yang melimpah ruah nyatanya tak bisa menjamin masyarakat secara keseluruhan untuk bisa menikmati kesejahteraan. Disebabkan sumber daya alam yang selayaknya dikelola oleh negara untuk mewujudkan kesejahtraan masyarakat, dialihkan pengelolaannya kepada para kapital. Melaui prinsip kebebasan dan asas manfaat yang menjadi ruh sistem ini telah menyebabkan sebagian besar kekayaan hanya bisa diakses dan dikuasai oleh sekelompok kecil masyarakat bermodal saja. Sedangkan mayoritas masyarakat yang tidak bermodal memperebutkan remah-remahnya.

Pada dimensi sosial, penerapan sistem kapitalis-sekuler telah menyingkirkan peran agama di kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan masyarakat tidak menjadikan halal-haram sebagai standar perbuatan. Disamping itu, Pergaulan masyarakat juga kental diwarnai paham rusak, semisal liberalisme dan feminisme yang memicu kasus-kasus dekadensi moral. Kalangan perempuan di serang ide-ide feminisme yang menebar mimpi tentang kesetaraan dan pembebasan. Ide-ide inilah yang disadari maupun tidak telah menginspirasi kaum perempuan untuk sedikit demi sedikit menanggalkan peran sebagai seorang ibu yang merupakan fitrahnya. Akibatnya banyak kewajiban yang terabaikan, kehidupan keluarga menjadi berantakan disebabkan perempuan memilih eksistensi dan aktivitasnya diruang publik. Sehingga tak diherankan apabila pabrik-pabrik didominasi para pekerja perempuan. Menyingkirkan kaum laki-laki yang justru kesulitan mencari pekerjaan.

Apabila krisis multidimensi tersebut muncul dari pemilihan sistem kehidupan yang keliru. Maka penyuluhan-penyuluhan agama oleh ulama hanya akan menjadi solusi yang parsial, sebab tidak menyentuh akar permasalahan. Perlu dipilih sebuah sistem kehidupan yang mampu menjamin terjaganya ketahanan keluarga. Sebuah sistem yang memiliki aturan kehidupan yang sesuai dengan fitrah manusia serta mampu menentramkan hati. Hanya penciptalah yang mampu memahami fitrah manusia.

Sistem ekonomi Islam, dipastikan akan menjamin tercapainya kesejahteraan setiap orang dalam keluarga. Karena sistem ini berangkat dari paradigma yang sahih tentang apa makna kebutuhan, potensi manusia dan bagaimana mengelola seluruh sumber daya yang Allah berikan sebagai jaminan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, negaralah yang berkewajiban mengelola seluruh sumber daya alam yang dimiliki. Dengan demikian, tidak akan ada celah bagi para kapital untuk mengambil kesempatan menggondol keuntungan pribadi.

Begitu pun dengan sistem sosial. Islam mengatur pergaulan masyarakat, termasuk relasi laki-laki dan perempuan dengan tujuan yang mulia dan memuliakan. Dalam ranah rumah tangga Islam mengatur tupoksi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan (suami-istri) sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Ayah sebagai pemegang kendali kepemimpinan sekaligus pencari nafkah atau penjamin aspek finansial bagi keluarga. Sementara ibu sebagai guru atau madrasah ula bagi anak-anaknya, sekaligus sebagai manajer rumah tangga suaminya. Pembagian tugas yang demikian akan melahirkan rasa sakinah mawaddah warahmah dalam rumah tangga.

Maka kembalinya pada aturan yang berasal dari pencipta layak untuk dipilih. Karena dengan tegaknya seluruh aturan Islam dalam kehidupan inilah, insya Allah ketahanan bahtera keluarga akan kukuh terjaga.

Wallaahu a’lam.