Memahami Kontribusi Perempuan, Jangan Sampai Salah Kaprah

Oleh: Sarah Adilah

Dosen Universitas Muhammadiyah Bandung

DP2KBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak) Kabupaten Bandung yang digagas oleh komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat tengah berfokus pada fenomena perlindungan anak yang menjadi korban perceraian orang tua seperti yang dikutip dari Pojoksatu.id. Selain itu, kondisi ini diperkuat dengan gerakan yang diusung oleh PUSPA (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak). Yanti Lidianti selaku Ketua Forum PUSPA, Kabupaten Bandung mengatakan bahwa saat ini forum akan memulai dari gerakan daerah terpencil, selain itu fokus yang lain akan berkutat pada penanganan angka KDRT dan perceraian yang semakin meningkat. Hal inilah yang diduga menjadi salah satu dampak dari maraknya penjualan anak. Oleh karena itu, hal yang dianggap dapat menjadi alat untuk menangkal adalah melalui adanya pemberdayaan perempuan yang dapat memperkokoh ekonomi keluarga. Dengan begitu, diharapkan perceraian dan pernikahan anak dapat diminimalisir.

Karena kasus pernikahan anak di Kabupaten Bandung sendiri telah dilakukan oleh anak usia dibawah 20 tahun, dilansir dari Jabar tribunnews. Dara melaporkan bahwa keberadaan Forkom PUSPA sendiri telah mendapat dukungan pemerintah setempat yaitu melalui pelantikan Forkom yang dipimpin oleh Wakil Bupati terpilih Sahrul Gunawan.

Keberadaan perempuan nyatanya sangat penting untuk membangun ketahanan keluarga, karena sejatinya salah satu penyebab masalah generasi berasal dari disfungsi peran ibu dirumah. Namun, nampaknya pemberdayaan perempuan pada sistem kapitalisme hari ini diidentikan dengan lemahnya perempuan dalam partisipasi di bidang ekonomi dan seolah terus bergantung kepada laki-laki. Selain itu propaganda mengenai tingginya KDRT dan Perceraian karena tidak adanya kesetaraan terus digaungkan.

Hadirnya seorang ibu di ranah publik memang disebabkan karena berbagai alasan, diantaranya kebutuhan ekonomi, ditengah harga-harga bahan pokok mahal, kebutuhan hidup yang tinggi hari ini menuntut perempuan harus berada di luar rumah bukan karena ia ingin namun karena ia harus. Selain itu, alasan lain yang berkembang yaitu berkaitan dengan gender dimana seorang perempuan yang sebenarnya tidak terlalu butuh untuk mencari pekerjaan, tetapi didorong untuk dapat berkontribusi dalam peningkatan aspek ekonomi hal ini sekaligus menjadikan anggapan bahwa perempuan punya level yang setara dengan laki-laki. Dengan kata lain paradigma ini membawa interaksi perempuan baik di dalam rumah dan diluar rumah patut untuk berkompetisi demi meraih level yang lebih dengan laki-laki.

BACA JUGA:  Kapitalisme Biang Kerok Permasalahan PJJ