Memaknai Kemerdekaan dan Hijrah Hakiki di Masa Pandemi

Oleh: Tawati

(Aktivis Muslimah Majalengka)

Pemkab Majalengka menyelenggarakan upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-75 RI ke-75 di Pendopo, pada Senin lalu (17/8). Upacara yang penuh khidmat di tengah pandemi Covid-19 itu hanya diikuti 20 peserta.

Bupati Majalengka, Karna Sobahi, yang bertindak sebagai inspektur upacara mengatakan, momen kemerdekaan kali ini hadir dengan suasana dan makna yang amat berbeda. Dulu, rakyat Indonesia berperang melawan penjajah yang memporak-porandakan tatanan kehidupan bangsa. Saat ini, rakyat dihadapkan dengan perang melawan pandemi Corona yang berdampak pada segala aspek kehidupan.

“Kunci awal menuju kemerdekaan saat ini adalah lepas dari kepanikan dari pandemi. Selain itu, bersatu melawan egoisme dengan tetap mematuhi aturan dan anjuran protokol kesehatan dalam segala aktivitas pada era new normal. Merdeka dari pandemi berarti lepas dari kondisi keterpurukan menuju tatanan kehidupan yang terarah,” kata Karna. (Dikutip Citrust.Id, 17/8/2020)

Pandemi belum usai. Penderitaan semakin dalam. Kasus positif Virus Corona (Covid-19) di Indonesia hingga Selasa (18/8) mencapai 143.043 orang. Sebanyak 96.306 kasus di antaranya dinyatakan sembuh. Dikutip dari data covid19.go.id, ada tambahan 1.673 kasus baru Virus Corona per hari ini. Alhasil, total kasusnya mencapai 143.043 kasus.

Pemerintah memang dinilai banyak kalangan tidak mampu menentukan langkah strategis sejak pandemi ini merebak. Urusan virus pun takluk pada asing. Situasi ekonomi Indonesia yang telah kacau sebelum wabah terjadi dengan defisit APBN 2020 mencapai Rp 125 triliun, Utang Luar Negeri (ULN) akhir Januari 2020 mencapai Rp 6.079 triliun. Lihat saja, lembaga rente dunia, IMF telah menyiapkan pinjaman darurat sebesar US$ 50 miliar bagi negara berpenghasilan rendah maupun berkembang yang membutuhkan bantuan untuk menangani virus corona.

Negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah dapat mengakses pinjaman dengan bunga sebesar US$ 40 miliar untuk jangka waktu 5 tahun. (katadata.co.id, 5/3/2020). Tak mustahil Indonesia turut mengambil klausul itu, mengingat pernyataan yang disampaikan di atas bahwa Indonesia terbuka dengan ‘bantuan’ asing.

Memang benar, moncong senapan tak lagi ada di depan mata kita. Belanda dan Jepang bukan lagi negara yang menjajah negeri ini dengan brutal. Namun, “moncong” korporasi yang mengendalikan negara-negara besar telah menguasai negeri ini atas nama investasi. Pembiayaan dan pembangunan yang digadang-gadang dapat meningkatkan ekonomi bangsa, nyatanya adalah jebakan agar negeri ini terjerat utang.

Kebijakan dikangkangi kepentingan korporasi besar. Penguasa berteduh di “ketek” korporasi, agar kepentingan diri dan partainya mulus tak ada gangguan. Korporasi memastikan “bonekanya” tetap patuh agar penguasaan terhadap kekayaan negeri ini terus berlanjut dan berjaya. Wajarlah seluruh kebijakan berputar pada kepentingan mereka.

Lihat saja kebijakan di masa pandemi ini. Alih-alih pemerintah sibuk mengurusi rakyat dan sibuk menyelesaikan agar persoalan pandemi ini selesai. Namun yang terjadi, pemerintah malah sibuk mengurusi korporasi yang “berisik”. Lihat saja UU Minerba yang disahkan saat pandemi. Padahal telah jelas UU tersebut tak ada kaitannya dengan pandemi dan hanya menguntungkan pengusaha.

Maka dari itu, secara hakikat Indonesia belum terbebas dari penjajahan. Karena seluruh kebijakannya masih disetir oleh kepentingan asing. Indonesia belum berdikari. Indonesia belum berdaulat. Indonesia belum merdeka. Lantas seperti apakah negara merdeka menurut syariat?

Merdeka Menurut Syariat

Rasulullah SAW pernah menulis surat kepada penduduk Najran, di antara isinya: “Amma ba’du. Aku menyeru kalian ke penghambaan kepada Allah SWT dari penghambaan kepada hamba (manusia). Aku pun menyeru kalian ke kekuasaan (wilayah) Allah SWT dari kekuasaan hamba (manusia).” (Ibn Katsir, Al-Bidyah wa an-Nihayah. v/553, Maktabah al-Ma’arif, Beirut)

Dari hadis di atas telah jelas bahwa kemerdekaan dalam Islam memiliki makna pembebasan manusia dari segala bentuk kesirikan. Manusia tak boleh menyembah manusia dan yang lainnya. Artinya, Allah SWT-lah satu-satunya yang harus disembah dan ditaati. Tak ada ketaatan pada manusia dalam kemaksiatan, yaitu hal-hal yang dilarang Allah SWT.

Manusia yang telah merdeka adalah manusia yang tidak bisa didikte manusia lainnya. Tak peduli apakah hal demikian menguntungkan atau malah merugikannya, dia akan senantiasa istiqamah menjalankan syariat Allah SWT. Dengan demikian, manusia merdeka adalah seorang Muslim yang berislam dengan kaffah. Menjalankan syariat tanpa takut pada manusia. Hanya Allah SWT-lah fokusnya dalam beramal.

Namun sayangnya, makna ubuidiyyah (penghambaan) acap kali dipersempit maknanya sekadar sebagai ibadah mahdhah. Sehingga banyak dari muslim yang salat dan beramal sunah, namun di luar ritual ibadahnya, mereka “menyembah” dan menghambakan diri pada sesuatu yang thaghut. Misal demokrasi yang merupakan sistem thaghut. Mengapa dikatakan thaghut? Karena demokrasi menyerahkan kekuasaan dan kedaulatan pada rakyat. Undang-undang yang berlaku tak menjadikan aturan Allah SWT di atas segala-galanya.

Telah jelas dalam surah Al Maidah ayat 49 bahwa seluruh perkara harus diputuskan sesuai dengan aturan Allah SWT. “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.” (TQS Al Maidah: 49)

Maka dari itu, manusia merdeka adalah dia yang bukan hanya menyembah Allah SWT dalam hal ibadah mahdhah saja. Tapi juga dia yang berusaha agar seluruh aturan Allah SWT diterapkan dalam setiap kehidupannya, termasuk bernegara. Karena sesungguhnya tak akan mungkin seluruh syariat Allah SWT tegak jika negara tak mengambil Islam sebagai asasnya.

Oleh karena itu, negara merdeka adalah negara yang terbebas dari penghambaan pada manusia, terbebas dari dikte asing, terbebas dari sistem demokrasi. Dan negara yang merdeka adalah negara yang menerapkan hukum Allah SWT secara keseluruhan, termasuk memiliki sistem pemerintahan yang sesuai syariat Islam.

Makna Hijrah Hakiki

Secara syar’i, menurut para fukaha, pengertian hijrah adalah keluar dari darul kufur menuju Darul Islam (An-Nabhani, Asy-Syakhsiyyah al-Islâmiyyah, II/276). Darul Islam adalah suatu wilayah (negara) yang menerapkan syariah Islam secara total dalam segala aspek kehidupan dan keamanannya secara penuh berada di tangan kaum Muslim.

Sebaliknya, darul kufur adalah wilayah (negara) yang tidak menerapkan syariah Islam dan keamanannya tidak berada di tangan kaum Muslim sekalipun mayoritas penduduknya beragama Islam. Pengertian hijrah semacam ini diambil dari fakta hijrah Nabi SAW sendiri dari Makkah (yang saat itu merupakan darul kufur) ke Madinah (yang kemudian menjadi Darul Islam).

Dari semua itu, hijrah mungkin bisa dimaknai sebagai momentum perubahan dan peralihan dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari segala bentuk kejahiliahan menuju Islam dan dari masyarakat jahiliah menuju masyarakat Islam. Alhasil, peralihan dan perubahan ke arah Islam dan masyarakat Islam itulah spirit hijrah. Tentu spirit hijrah seperti itu sangat relevan untuk kita wujudkan saat ini di tengah kehidupan kita kaum Muslim.

Maka dari itu memaknai kemerdekaan dan hijrah kita yang hakiki di masa pandemi ini yaitu meninggalkan sistem kufur jahiliah modern demokrasi kepada sistem aturan hidup yang sahih yakni sistem Khilafah Islamiyah. Sistem yang berasal dari Tuhan Pencipta dan Pengatur alam semesta, manusia dan kehidupan. Allahu akbar. Wallahu a’lam bishshawab. (*)