Memutus Rantai Kemiskinan Massal

Oleh: Nisa Agustina

(Pegiat Literasi)

Di awal tahun, negeri ini masih terjerat berbagai krisis multidimensi. Salah satu persoalan yang terus membelit dan tak kunjung usai adalah kemiskinan, kesenjangan ekonomi dan ketertinggalan yang masih banyak diderita oleh anak negeri ini. Terlebih dengan adanya pandemi Corona, indeks kemiskinan pun diperkirakan semakin meningkat.

Bank Dunia mengingatkan bahwa sekitar 8,5 juta masyarakat Indonesia bisa jatuh miskin akibat krisis Covid-19. Oleh karena itu, mereka memberi solusi bahwa program perlindungan sosial dari pemerintah merupakan kunci untuk menyelamatkan perekonomian masyarakat dari krisis Covid-19. (Kontan.co.id, 20/12/2020)

Pemerintah sendiri mengklaim bahwa hingga awal Desember 2020 atau tepatnya 8 Desember 2020, program perlindungan sosial secara keseluruhan telah terealisasi sebesar Rp 213,31 triliun. Berarti, ini sudah mencapai 92,5% dari total yang dianggarkan oleh pemerintah sebesar RP 230,70 triliun.

Sayangnya, dalam eksekusinya, perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah masih lambat dan bahkan tidak menyentuh kelompok yang seharusnya mendapatkan, terutama mereka yang terdampak dari sektor informal.

Setelah kehilangan mata pencaharian akibat gelombang PHK, ditambah tidak terjangkau oleh program bantuan sosial mengakibatkan naiknya tantangan bagi rumah tangga untuk mendapatkan makanan, terutama bagi kaum miskin yang mengalokasikan sebagian besar pengeluaran mereka untuk makanan. Walhasil, program pengentasan kemiskinan yang digagas pemerintah tidak pernah berhasil malah memperpanjang kemiskinan massal.

Masalahnya, kemiskinan ini tidak hanya terjadi di negara berkembang saja namun juga di negara-negara maju. Saat ini kemiskinan yang menimpa umat manusia lebih merupakan kemiskinan struktural atau sistemik, yakni kemiskinan yang diciptakan oleh sistem yang diberlakukan oleh negara dan penguasa. Itulah sistem demokrasi kapitalis.

Sistem inilah yang telah membuat kekayaan milik rakyat dikuasai dan dinikmati oleh segelintir orang. Di negeri Indonesia sendiri, telah lama terjadi privatisasi sektor publik seperti jalan tol, air, pertambangan gas, minyak bumi dan mineral. Akibatnya, jutaan rakyat terhalang untuk menikmati hak mereka atas sumber-sumber kekayaan tersebut yang sejatinya adalah milik rakyat. Akibatnya, menurut laporan tahunan Global Wealth Report 2016, Indonesia menempati negara keempat dengan kesenjangan sosial tertinggi di dunia. Diperkirakan satu persen orang kaya di Tanah Air menguasai 49 persen total kekayaan nasional.

Di sisi lain rakyat seolah dibiarkan untuk hidup mandiri. Penguasa dan pemimpin negara lebih banyak berlepas tangan ketimbang menjamin kebutuhan hidup rakyatnya. Di bidang kesehatan misalnya, rakyat diwajibkan membayar iuran BPJS setiap bulan. Artinya, warga sendiri yang menjamin biaya kesehatan mereka, bukan negara. Dalam konteks global, di semua negara yang menganut kapitalisme-liberalisme-sekularisme telah tercipta kemiskinan dan kesenjangan sosial. Hari ini ada 61 orang terkaya telah menguasai 82 persen kekayaan dunia. Di sisi lain sebanyak 3.5 miliar orang miskin di dunia hanya memiliki aset kurang dari US$ 10 ribu. Bahkan harta 26 orang terkaya di dunia setara dengan setengah populasi dunia atau 3,8 miliar jiwa orang miskin (The Guardian, 21/01/19) .

Standar kemiskinan pun ditetapkan berdasarkan pendapatan, bukan pada terpenuhinya pemenuhan kebutuhan pokok. PBB pada tahun 2015 telah merevisi pengukuran kemiskinan ekstrem yang semula 1,25 dolar (AS) menjadi 1,9 dolar (AS). Berdasarkan standar ini orang dinyatakan sangat miskin jika memiliki pendapatan kurang dari 1,9 dolar perhari (sekitar Rp 27.550,- perhari).

Bayangkan, setiap orang dengan pendapatan Rp 27.550,- ribu rupiah perhari, misalnya, dianggap telah sejahtera. Mereka dianggap bukan orang miskin, padahal dengan uang sebesar itu kemungkinan hanya cukup untuk makan sehari, ditambah jika anggota keluarga tidak hanya satu. Lagi pula, manusia hidup tak cuma butuh makan. Manusia hidup juga butuh pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, biaya transportasi, dll. Faktanya, semua itu tidak gratis. Sehingga wajar, meski angka kemiskinan dikatakan menurun, realitas di lapangan tidaklah demikian.

Berbeda dengan Islam, kemiskinan tidak dinilai dari besar pengeluaran atau pendapatan, tetapi dari pemenuhan kebutuhan asasiyah (pokok) secara perorangan. Kebutuhan pokok itu mencakup sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan pendidikan secara layak.

Terkait perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah saat ini, patut digarisbawahi bahwa kemiskinan massal yang menimpa rakyat hari ini, sungguh tak bisa diselesaikan hanya dengan perbaikan teknis agar pemberian bantuan sosial tepat sasaran. Sungguh, langkah tersebut bukanlah solusi mendasar. Karena justru dengan pemberlakuan sistem politik demokrasi-lah yang meneguhkan eksistensi kemiskinan itu sendiri

Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin, memiliki sistem pemerintahan yang berbeda dengan sistem demokrasi. Sistem pemerintahan Islam yaitu Khilafah menerapkan aturan Islam secara kaffah di seluruh aspek kehidupan. Sistem ini merupakan solusi yang sangat ampuh untuk memutus rantai kemiskinan massal.

Adapun cara Islam mengatasi permasalahan kemiskinan antara lain:

Pertama, pengaturan dan pengelolaan kepemilikan. Syariat Islam telah mengatur masalah kepemilikan ini dalam tiga aspek: kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Adanya kepemilikan individu ini menjadikan rakyat termotivasi untuk berusaha mencari harta guna mencukupi kebutuhannya.

Aset yang tergolong kepemilikan umum tidak boleh dimiliki sama sekali oleh individu atau dimonopoli swasta. Karena ini adalah harta umat, maka pengelolaannya diserahkan pada negara agar hasilnya bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh umat.

Adanya kepemilikan negara dalam Islam akan menjadikan negara memiliki sumber-sumber pemasukan dan aset-aset yang cukup untuk mengurusi umat. Termasuk memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin.

Kedua, distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat. Buruknya distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat menyebabkan ketimpangan dan kemiskinan yang semakin tinggi. Maka, Islam telah mewajibkan negara untuk mendistribusikan harta kepada individu rakyat yang membutuhkan.

Ketiga, jaminan kebutuhan pokok oleh negara. Barang-barang berupa pangan, sandang, dan papan adalah kebutuhan primer manusia yang harus dipenuhi. Tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan diri dari kebutuhan tersebut. Keamanan, pendidikan, kesehatan pun merupakan kebutuhan jasa asasi dan harus dipenuhi. Negaralah yang melaksanakan dan menerapkan berdasarkan syariat Islam.

Pengaturan Islam yang begitu rinci telah disebutkan dalam banyak kitab-kitab ulama yang merujuk pada Al-Qur’an dan Sunah. Tata kelola yang langsung dibuat oleh Sang Pencipta, telah menghantarkan umat manusia menuju pada fitrahnya, yaitu hidup dalam kesejahteraan dan keadilan.

Namun, sistem kufur demokrasi buatan manusia telah merenggut hak Allah SWT untuk mengatur manusia. Manusia dipaksa hidup di bawah pengaturan sistem yang amburadul dan tidak sesuai fitrah manusia. Wajarlah kesejahteraan dan keadilan tak bisa dirasakan utuh oleh masyarakat.

Mari kita berjuang mewujudkan tatanan dunia baru yang tunduk pada aturan Allah SWT agar kehidupan umat manusia menemui kemuliaan peradabannya. Mari kencangkan doa, ketuk pintu langit, agar Allah SWT berkenan mewujudkan Daulah Khilafah Islamiyah di atas tangan-tangan kita.

Wallahu a’lam bish showab