Menagih Janji Bupati dan Wakil Bupati Subang

Oleh: Zaenal Abidin Mustofa
*) Ketua Umum LSM MABES

Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 telah selasai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Subang telah menetapkan pasangan H Ruhimat dan Agus Masykur Rosyadi menjadi Bupati dan Wakil Bupati Subang terpilih melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 1140/PL.03.7-Kpt/3213/Kab/VIII/2018 dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 di Fave Hotel, Minggu (12/8).

Setelah gugatan pasangan nomor urut 3, Dedi Junaedi dan Budi Setiadi ditolak Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap tidak mempunyai kedudukan hokum (Legal Standing) dengan perolehan suara 310 361 (40%) dan sesuai rencana akan dilantik pada Hari Rabu, 19 Desember 2018.

Sesuai dengan aturan bahwa setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati harus menyampaikan visi dan misinya dalam membangun Kabupaten Subang 5 (lima) Tahun ke depan dan ikrar janji yang disampaikan pasangan H Ruhimat dan Agus Masykur Rosyadi SSi.MM (Jimat-Akur) diantaranya, 1. Membuka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), DPA, RAB dan Laporan Keuangan seluas luasnya pada website Pemerintah Daerah Kabupaten Subang; 2. Membangun jalan/jembatan minimal Rp2 (dua) triliun; 3. Kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pencegahan dan penindakkan korupsi; 4. Gratis dana sumbangan pendidikan (DSP) bagi siswa tidak mampu sesuai kewenangan Pemerintahan Daerah (Pemda); 5. Gratis biaya berobat bagi masyarakat tidak mampu; 6. Menciftakan lapangan kerja untuk tenaga kerja laki-laki.

Keterbukaan informasi publik adalah suatu keniscayaan dalam era demokrasi sekarang ini disamping sudah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008. Hal tersebut untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam pembangunan, khususnya pengawasan. Sehingga tidak menyimpang dari aturan yang telah ditentukan. Terobosan yang disampaikan pasangan Jimat-Akur dalam janji politiknya untuk membuka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan laporan keuangan dalam website resmi Pemerintahan Daerah (Pemda) patut diapresiasi.

Hal ini langkah yang harus didukung rakyat subang untuk sama-sama membangun Kabupaten Subang sehingga akuntabilitasnya dapat dipertanggung jawabkan. Transparansi atau keterbukaan publik diharapkan menjadi prioritas pertama dan utama dari pasangan Jimat-Akur dalam segala bidang pembangunan. Hal tersebut untuk meningkatkan partisipasi dan rasa tanggung jawab rakyat, tentunya dalam mencegah tindak pidana korupsi.

Kasus yang menjerat 4 (empat) orang mantan Bupati Subang dan beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersangkut tindak pidana korupsi harus menjadi pelajaran mahal bagi pasangan Jimat-Akur dalam membangun Kabupaten Subang kedepan. Korupsi harus menjadi musuh yang secepatnya dipetakan dan diantisipasi. Perhelatan pilkada yang membutuhkan biaya sangat besar tidak harus menjadi alasan pasangan Jimat-Akur untuk melakukan tindak pidana korupsi. Jadikanlah jabatan Bupati dan Wakil Bupati untuk melayani dan mengabdi untuk rakyat.

Kabupaten Subang mempunyai potensi yang sangat besar untuk bisa menjadi lebih maju dengan di dukung sumber daya alam, sarana/prasarana dan sumber daya manusia yang mumpuni. Tentunya pasangan Jimat-Akur harus lebih kreatif dan inovatif dalam memanage sumber daya yang disebutkan diatas.

Pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan menjadi janji kedua pasangan Jimat-Akur dengan minimal Rp2 (dua) triliun. Tentunya nilai sebesar itu bukan untuk 1 (satu) tahun anggaran karena Anggaran Pendapatan Kabupaten Subang Tahun 2018 pun cuma Rp2,19 triliun. Penulis menilai rencana anggaran Rp2 (dua) triliun untuk jalan dan jembatan merupakan akumulasi selama 5 (lima) tahun jabatan. Kalau dibagi 5 tahun berarti per tahun Rp400 miliar. Tetapi perlu dicermati karena tanggung jawab jembatan dan jalan itu tidak hanya Pemda Subang. Ada juga tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan tentunya Pemerintah Kabupaten Subang. Apalagi sekarang ada dana desa (DD) yang digelontorkan langsung ke desa-desa untuk pembangunan infrastruktur, khususya jalan desa. Hal diatas harus menjadi perhatian untuk menghindari tumpang tindihnya anggaran.

Dengan pengalaman 4 (empat) orang mantan Bupati Subang tersangkut tindak pidana korupsi, janji ketiga pasangan Jimat-Akur berencana kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pencegahan dan penindakan korupsi.

Rencana tersebut baik tetapi tidak bisa menjamin bebas dari tindak pidana korupsi selama pasangan Jimat-Akur belum mempunyai cetak biru (blue print) dan komitmen pencegahan korupsi, khususnya di birokrasi mulai dari kantor Bupati/Wakil Bupati, DPRD, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kantor Kecamatan sampai ke desa-desa. Ada beberapa potensi terjadinya tindak pidana korupsi ; pengadaan barang dan jasa, rekrutmen, rotasi dan mutasi jabatan, pemberian ijin, pengesahan anggaran dan regulasi, serta Dana Desa (DD) yang sekarang telah menjerat beberapa kepala desa. Disinilah perlunya pasangan Jimat-Akur bersatu menjaga marwah jangan sampai kena jebakan betmen birokrasi dengan mengkampanyekan wilayah bebas korupsi (WBK) termasuk jangan tergoda Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) walau dengan para pihak pendukung pun.

Janji keempat dari pasangan Jimat Akur adalah membebaskan dana sumbangan pendidikan (DSP) bagi keluarga tidak mampu sesuai kewenangan pemerintah daerah. Ini juga niatnya baik tetapi di lapangan bisa terjadi hal yang berbeda. Biaya pendidikan di semua sekolah, khususnya Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah menengah Pertama (SMP) yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten (Tingkat SMA/SMK sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi) sudah ada dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dengan 13 item penggunaannya, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), justru yang terjadi di lapangan dalam hal ini sekolah terutama tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah pungutan/sumbangan dengan berbagai macam alasan yang tentunya memberatkan terutama keluarga tidak mampu. Penulis mengusulkan agar Bupati Subang mengeluarkan Kartu Khusus siswa dari keluarga tidak mampu yang membebaskan dari segala pungutan/sumbangan.

Janji kelima pasangan Jimat-Akur adalah gratis berobat masyarakat tidak mampu. Janji inipun masih belum jelas Perlu ditindaklanjuti dengan juklak dan juknis di lapangan jangan sampai tumpang tindih dengan program BPJS dan program-program lainnya baik di Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Penulis pun mengusulkan Bupati Subang mengeluarkan kartu khusus masyarakat tidak mampu yang tervalidasi di lapangan tidak hanya begitu saja menerima surat SKTM dari desa dan kecamatan. Janji keenam adalah menciptakan lapangan pekerjaan untuk tenaga kerja laki-laki. Hasil data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Disnakertrans Kabupaten Subang Tahun 2017 adalah ada sekitar 42 487 orang pengangguran laki-laki jauh lebih banyak dibanding perempuan sebanyak 26.871 orang. Tentunya janji pasangan Jimat-Akur ini perlu didukung.

Ada beberapa alasan mengapa hal tersebut terjadi; banyak pungutan liar, tidak ada regulasi khusus, minim keterampilan, minim pabrik otomotif/manufaktur sementara banyak lulusan SMK Otomotif. Solusinya adalah sinkronisasi antara pendidikan dan dunia kerja, regulasi yang berpihak kepada tenaga kerja laki-laki dan menghilangkan pungutan liar. Tentunya hal ini menjadi pekerjaan rumah pasangan Jimat-Akur menepati janji-janjinya dan rakyatpun berhak untuk menagihnya.(*)