Menanam Etika Politik, Menuai Demokrasi Terbaik

Oleh: Bagus Surya Nugraha

Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Bandung

     Langkah positif demokrasi untuk menghadirkan stabilitas merupakan suatu keinginaan yang substansial bagi rakyat. Terlebih ketika masa-masa pesta demokasi seperti sekarang ini yang cenderung sensitif. Tapi munculnya hoaks dan ujaran kebencian mengenyampingkan landasan empiris maupun logis. Tentunya tidak heran etika seperti itu sangat merugikan satu sama lain.

Mengacu paradigma kaum milenial yang mayoritas pemilih pemula pada pesta demokrasi saat ini cenderung rentan akan politik, apatisme  milenial semakin marak terjadi. Disebabkan oleh beberapa faktor yang selalu menyelimuti. Perspektif kaum milenial adalah tidak mau mengenal politik, sebab “politik itu kotor dan keji” dan salah satu faktor lagi bener-bener sengaja tidak mau memilih. Lantaran memilih paslon 1 ataupun 2 tidak ada perubahan drastis sama sekali.

Padahal suara posisi milenial sangat diperhitungkan pada pesta demokrasi sekarang ini. Berdasarkan statistik data Komisi Pemilihan Umum (KPU), bahwa jumlah milenial mencapai 70 juta-80 juta jiwa dari 193 juta pemilih. Artinya jelas kaum milenial menjadi tolak ukur suara yang akan memimpin negara 5 tahun kedepan.

Optimisme kaum politik, akademisi berupaya menanamkan dasar-dasar etika dalam berpolitik untuk mengubah stigma-stigma negatif tentang politik. Diutarakan sebagai cara berfikir logis dalam menimbang dan menentukan arah kehidupan yang sangat baik. Sejatinya kita tidak akan pernah sadar ketika menentukan harga barang di pasar, melakukan aktivitas perkuliahan, melakukan bisnis online. Itu semua merupakan contoh sedikit dari banyaknya aktivitas politik dalam kehidupan dunia pendidikan, sosial, dan tekhnologi.

Etika dalam Berpolitik

Menurut agama Islam sudah dijelaskan secara spesifik peranan tentang Rasulullah bahwasa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Berbicara akhlak tentunya tentang moralitas. Berkaitan dengan perilaku baik dan buruk dalam tindakan berpolitik. Pengaplikasian dari etika ini yaitu dengan mematuhi keselarasan aturan negara mengacu pada Pancasila dan UUD 1945 dengan penuh tanggung jawab.

Pada zaman kontemporer, mulai diwarnai kedinamisan oleh tema-tema baru seperti proses-proses politik dan perilaku politik. Bersamaan makin maraknya kegiatan pengkajian terhadap politik, menjelma dan berkembang pesat sebagai ilmu pengetahuan. Karena itu lahirlah “ilmu politik”.

Bila kita bertolak pada paparan tersebut, proses penjelmaan ilmu politik menjadi ilmu pengetahuan tidaklah secara spontan maupun tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang dengan menimbang segala aspek ontologis, epistimologis, dan aksiologis.

Berbenah dengan istilah “ishlah bi nafsii” ataupun memperbaiki diri adalah salah satu kesadaran berpolitik untuk mengoptimalkan hati dalam membuat kebijakan ataupun perspektif umum terhadap demokrasi. Di mana harus selalu ditempatkan dalam pemikiran yang tepat dan setiap pemikiran yang tepat harus selalu di tempatnya yang tepat.

Demokrasi Terbaik

     Sering sekali kita mendengarkan istilah demokrasi. Tapi tidak menutup kemungkinan hanya sebagian kalangan yang mengerti apa itu demokrasi yang selalu sering kita dengar dan jumpai dari sisi literasi atau etimologi.

Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, “demos” yang berarti rakyat atau penduduk setempat dan “cratein” atau “kartos” yang berarti pemerintahan rakyat banyak kemudian di kemukakan oleh Abraman Lincoln (1808-1865) presiden Amerika Serikat ke-16, dalam istilah mengatakan bahwa “democracy is government of the people, by the people and for people” atau “demokrasi itu adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Oleh karena itu untuk terciptanya demokrasi terbaik adalah jika kekuasaan benar-bener di tangan rakyat segala aspek tindakan negara ditentukan oleh kehendak rakyat. Hal ini harus selalu ditanamkan dalam negara demokrasi kita dengan segala upaya, tindakan serta kontribusi semua warga negara Indonesia dalam rangka mempersatu, memperkokoh arah dan tujuan yang substansial tanpa membedakan ras, suku, agama, dan budaya demi mencapai “Bhineka Tunggal Ika”.