Mendamba Kesejahteraan di Tanah Papua

Oleh : Yanyan Supiyanti, A.Md
Pegiat Literasi, Member AMK

Tanah Papua memiliki sumber daya alam yang banyak, terdiri dari kekayaan mineral, minyak, gas, perkebunan termasuk juga hasil hutannya.

Hutan Papua merupakan salah satu hutan hujan yang tersisa di dunia dengan keanekaragaman hayati tinggi. Lebih dari 60 persen keragaman hayati Indonesia ada di Papua. Suku Malind yang tinggal di pedalaman Papua, perlahan kehilangan hutan adat yang menjadi tempat mereka bernaung. Mereka sedih karena hutan adatnya di pedalaman Merauke kini telah menjadi perkebunan kelapa sawit.

Dilansir oleh cnnindonesia.com, 13/11/2020, diduga anak usaha perusahaan Korea Selatan, Korindo Group di Papua melakukan pembakaran hutan di provinsi Papua secara sengaja untuk usaha perkebunan kelapa sawit, berdasarkan investigasi Greenpeace International dengan Forensic Architecture. Namun, dugaan tersebut dibantah oleh Korindo Group.

Dikutip dari situs Greenpeace, perusahaan Korindo memiliki perkebunan sawit terbesar di Papua, luasnya hampir seluas Seoul, ibu kota Korea Selatan dan telah menghancurkan sekitar 57.000 hektare hutan di provinsi tersebut sejak 2001.

Dari data yang dikumpulkan, diduga kebakaran dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan.

Kepala Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara, Kiki Taufik menilai pemerintah harus meminta pertanggungjawaban Korindo terkait penemuan ini. Namun lanjutnya, rekam jejak pemerintah dalam penegakan hukum lemah dan tidak konsisten, apalagi kini regulasi perlindungan lingkungan dilemahkan pasca disahkannya UU Cipta Kerja yang pro-bisnis ketimbang aspek lingkungan.

Inilah bukti kemandulan sistem demokrasi melindungi rakyat dan hak rakyat atas sumber daya alam dari campur tangan dan perusakan yang dilakukan asing.

Perusahaan Korea sengaja membakar hutan untuk membuka lahan sawit. Mestinya tidak hanya dilihat dari sisi kerugian ekonomi dan lingkungan hidup, tapi juga simbolisasi kepentingan asing yang semakin mencengkeram situasi politik dan ekonomi Papua.

Situasi politik Papua dan tuntutan otonomi khusus makin menguat tidak lepas dari ‘leluasa’ nya asing memainkan kepentingan ekonomi dan politiknya di wilayah ini. Satu bukti lagi, lemahnya negara demokrasi dalam menjaga kedaulatan negara.

Berbeda dengan kerja keras khilafah dalam melindungi setiap jengkal tanah dan hak rakyat dari intervensi asing.

Hutan termasuk ke dalam harta kepemilikan umum, bukan milik individu atau milik negara. Rasulullah saw. bersabda, “Kaum muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah)

Dalam Islam, negara wajib melakukan pengawasan dan pencegahan kerusakan hutan serta lingkungan sekitarnya. Dengan memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran hutan, seperti kebakaran hutan, penebangan di luar batas yang diperbolehkan, serta hal-hal lainnya yang dapat merusak hutan dan lingkungan sekitarnya. Sanksinya bisa berupa hukum cambuk, denda, dan bahkan hingga hukuman mati, tergantung pelanggaran yang dilakukan. Prinsipnya harus memberi efek jera bagi pelaku, agar tidak mengulangi kejahatannya. Maka dengan itu, tidak ada celah bagi asing untuk memguasai kepemilikan umum begitu juga dengan kepemilikan pribadi.

Keadilan dan kesejahteraan akan dirasakan jika Islam diterapkan secara total dalam seluruh aspek kehidupan. Saatnya kembali pada syariat-Nya, dalam naungan Daulah Khilafah Islamiyah.

Wallahu a’lam bishshawab.