Mengakhiri Polemik Vaksin

Oleh : Lailah Albarokah
Ibu Rumah Tangga dan Pegiat dakwah

Kebijakan yang berubah-ubah dan implementasi yang tidak tepat dalam mengatasi pandemi di negeri ini membuat masyarakat bingung dan menderita. Permasalahan vaksinasi Covid-19 yang digadang-gadang menjadi solusi pamungkas dalam menyelesaikan permasalahan pandemi, nyatanya masih mengundang sejumlah polemik.
Usaha pemerintah Indonesia mengatasi penyebaran Covid-19 belum bisa dikatakan berhasil. Upaya karantina/lockdown, sampai instruksi Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak (3M) belum dilaksanakan secara maksimal bahkan melompat pada solusi vaksin.

Indonesia mulai menggunakan vaksin terhitung sejak tanggal 13 Januari 2021, namun di sisi lain masih ada kelompok yang ragu untuk disuntik vaksin. Ada berbagai alasan penolakan diantaranya dalam aspek halal haram, keamanan serta efektivitasnya.
Dadang Naser selaku Bupati Bandung menyampaikan himbauan agar masyarakat mengikuti program pemerintah yaitu gerakan vaksinasi massal, vaksin ini sudah dinyatakan halal oleh MUI, kemudian akurasi vaksin sudah diuji coba. BPOM juga sudah mengeluarkan izin edaran meskipun dalam izin darurat. Tidak lupa beliau meminta masyarakat tidak usah ikut terlibat dalam perdebatan tentang isu-isu atau hoaks mengenai vaksin Covid-19. Dilansir dari laman rri.co.id Kamis (14/1/2021).

Berbagai kebingungan dan polemik dalam hal vaksinasi ini pasti terjadi dalam sistem kapitalisme, sebagai buah dari diterapkannya aturan buatan manusia yang rusak, hingga menjadikan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang selalu kompromi dan selalu memprioritaskan kepentingan bisnis di atas kepentingan rakyat.

Keraguan bahkan penolakan terjadi tidak lepas dari peran media sosial dalam menyebarkan hoaks tentang vaksin Covid-19, tidak dapat dipungkiri bahwa adanya kelompok anti vaksin yang terus menyebarkan berita dan beberapa diantaranya adalah informasi yang tidak bisa dipercaya kebenarannya. Sejumlah opini yang dibentuk antara lain tentang bahaya vaksin Covid-19, terutama menyangkut efek samping jangka panjang yang belum berbasis bukti menyebabkan munculnya keraguan dan ketakutan.

Yang perlu diperhatikan disini adalah kurang bersinerginya pihak pemerintah dengan para ahli medis. Saat uji klinis belum selesai dilakukan tetapi jadwal pendistribusian vaksin telah dilakukan, hal itu tentu mengundang tanda tanya besar, “ada apa dibalik tergesa-gesanya pemerintah dalam program ini?” banyak spekulasi terbentuk karena hal tersebut. Kesan terburu-buru dan pemberian sanksi berupa denda dikabarkan bagi yang tidak mau divaksin, ini menandakan seperti ada konspirasi politik dengan tujuan tertentu hanya untuk kepentingan bisnis.

Kapitalisme telah menjadikan masalah kesehatan khususnya bidang kedokteran dan farmasi yang merupakan hak dasar bagi rakyat, sebagai komoditas sah untuk dikomersilkan meski di kala pandemi. Kebijakan pemerintah saat ini berputar pada kemaslahatan korporasi dan oligarki. Wajarlah seluruh permasalahan di negeri ini tak kunjung selesai.

Masa pandemi yang belum juga reda serta berbagai problematika yang muncul karenanya, adalah bukti kegagalan sistem kapitalisme dalam menanggulangi pandemi. Sistem batil yang menjadikan akal manusia sebagi pemutus perkara, telah menghantarkan kebijakan yang hanya mengakomodasi kepentingan penguasa yang dalam hal ini adalah para pemilik modal.

Kapitalisme juga meniadakan peran pemerintah sebagai pengatur masyarakat. Sistem ini telah lalai dan tidak mampu menjamin kebenaran informasi yang beredar di masyarakat, karena dalam sistem kapitalisme yang menafikan peraturan agama dalam kehidupan, kebebasan berpendapat merupakan hal yang dijunjung tinggi. Sehingga negara tidak mampu menghentikan siapapun untuk mengeluarkan pendapat, terlepas itu benar atau salah menurut syariat Islam.

Untuk meminimalisir perlu adanya sosialisasi dan edukasi yang masif serta tepat sasaran secara terus menerus sehingga yang terbentuk adalah kesadaran bukan pemaksaan. Tindakan pemerintah yang menuai banyak kritik namun mengabaikannya, sehingga masyarakat menilai bahwa penguasa sudah tidak mau mendengar aspirasi rakyat, masukan dari para ahli mengenai cara penanganan pandemi. Hal tersebut mengakibatkan menurunnya rasa percaya terhadap apapun yang dilakukan penguasa.

Berbeda dengan khilafah, kebijakan pemimpin dalam Islam yang berdiri sendiri tanpa campur tangan asing, telah menghantarkan pada kebijakan yang selalu ada maslahat bagi umat. Gelontoran dana begitu besar bagi penelitian, untuk bisa cepat menemukan vaksin yang aman dan efektif. Khilafah tidak mengandalkan vaksin dari negara lain, apalagi negara kafir harbi.

Kebijakannya yang memang berfokus pada umat, akan serta merta membuat masyarakat percaya kepada pemerintah, kebijakan yang diambil betul-betul hanya untuk kesejahteraan rakyat, tidak ada kepentingan apapun mereka ikhlas karena Allah dalam menjalankan amanahnya. Istimewanya, dorongan iman warga negara Khilafah menjadi modal berharga bagi negara, sehingga rakyat percaya kepada penguasa dan patuh pada protokol kesehatan yang ditentukan. Sebab, rakyat ingin mendapatkan pahala dengan taat kepada pemimpin yang amanah menjalankan perintah Allah Swt.

Islam adalah diin yang sempurna, diturunkan Allah Swt. kepada Rasulullah saw berupa konsep-konsep sahih dan peraturan hidup bagi solusi semua persoalan kehidupan manusia. Dari itu untuk bisa menyelesaikan permasalahan pandemi dan berbagai masalahnya, hanya dengan kembalinya penerapan Islam secara kaffah yang mampu menyelesaikan semua permasalah yang ada di negeri ini.

Wallahu a’lam bishshawwab.