Mengatasi Stunting dalam Sistem Demokrasi, Ibarat Mimpi Kosong

Oleh : Ine Wulansari
Pendidik Generasi

Masa pandemi Covid-19 merupakan waktu terberat yang dirasakan seluruh masyarakat dunia, begitu juga dengan rakyat Indonesia. Keterpurukan ekonomi membuat rakyat banyak mengalami penderitaan, kebutuhan dasar yang sangat diperlukan tak tercukupi dengan baik, bahkan banyak yang merasakan imbasnya akibat pandemi yang tak tertangani dengan baik.

Akibat krisis ekonomi, banyak rakyat berada di pusaran kelaparan dan tak sedikit pula anak-anak mengalami gizi buruk alias stunting. Tentu saja akan banyak dampak buruk bagi anak yang mengalaminya, di antaranya menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme tubuh menurun, dan pertumbuhan fisik yang tidak normal. Seperti yang dinyatakan Anggota Komisi IX DPR RI Intan Fauzi, jika stunting dibiarkan maka akan mengancam produktivitas sumber daya manusia di Indonesia. Sebab, akan mudah diserang berbagai penyakit dan mempengaruhi pada kemampuan berpikir. Pada akhirnya akan memberi dampak negatif pada daya saing bangsa. (JawaPos.com, 23 Juni 2020)

Penyelesaian masalah stunting menjadi masalah nasional yang sampai saat ini belum tersolusikan. Indonesia dinyatakan berada di urutan keempat dunia dan kedua Asia Tenggara dalam hal balita stunting. Pemerintah diingatkan untuk melakukan perbaikan pembangunan keluarga agar persoalan ini dapat teratasi. (merdeka.com, 21/12/2020)

Sungguh miris, bagaimana mungkin akan terbangun generasi unggul jika kasus stunting belum terurai hingga saat ini. Seperti yang disampaikan Netty Prasetiyani Aher selaku Anggota Komisi IX DPR RI mengatakan, pemerintah harus mengevaluasi pembangunan keluarga. Karena keluarga sebagai akar perkara yang harus diatasi, agar mampu mencetak generasi unggul tanpa takut dihantui stunting. Hasil survei dengan status balita gizi buruk di Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan angka stunting sebesar 27,26 persen, artinya angka tersebut lebih tinggi dari toleransi yang ditetapkan WHO (World Health Organization). (Kompas.com, 19/11/2020)

Dengan jumlah stunting yang sangat besar, ini menjadi peringatan keras kepada pemerintah Indonesia agar memberikan keleluasaan pada BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) untuk menjadi pemimpin pusat dalam pengentasan masalah gizi buruk. Agar masalah ini dapat terurai dan gizi buruk dapat dicegah sejak dini. Bukan hanya itu, negara pun harus memberikan jaminan dan perlindungan agar keluarga Indonesia dapat tumbuh kembang secara optimal, termasuk di dalamnya kemudahan akses pelayanan kesehatan dan asupan gizi yang baik. Sehingga akan mampu mewujudkan ketahanan keluarga yang sehat.

Terkait dengan hal ini, Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendi memberi penjelasan bahwa capaian pembangunan manusia dan kebudayaan terutama dalam problem stunting menjadi program prioritas nasional. Menurutnya, pemerintah tengah mempersiapkan satu badan khusus dalam menangani kasus stunting. Sebab selama ini permasalahan yang terkait dengan stunting ditangani 21 lembaga pemerintah yang menimbulkan miss-koordinasi. (Merdeka.com, 31/10/2020)

Sungguh, masalah utama negeri ini tak semata pada minimnya penanganan stunting saja, masalah yang lebih besar yakni tegaknya sistem demokrasi yang meniscayakan beragam kepentingan. Seharusnya pemerintah bersegera membenahi sektor pangan dan tak terus-menerus bergantung pada impor. Masalah kelaparan tak kunjung tuntas, sebelum pandemi pun problem kelaparan sudah menjadi masalah serius di negeri ini, terlebih ketika pandemi mengguncang negeri kelaparan bertambah parah. Bukan hanya itu, dapat kita saksikan perbedaan ekonomi yang begitu tinggi, kesenjangan gaya hidup, ditambah kebijakan impor pangan dan masuknya para investor asing memperparah kondisi ekonomi bangsa. Semua ini menggambarkan belum mampunya pemerintah mengurai masalah gizi buruk untuk mengatasi ketersediaan dan akses pangan di Indonesia.

Pada faktanya, sistem yang ditegakkan saat ini lebih condong pada pertumbuhan ekonomi daripada pengurusan hajat hidup rakyat. Sebab demokrasi lahir dari sistem kapitalisme hingga banyak kebijakan mengabaikan kepentingan publik, bahkan mempertaruhkan kualitas generasi.

Dalam UU Pembangunan Keluarga No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga disebutkan, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan.

Namun UU di atas hanya sebatas tulisan di kertas apabila pelaksanaanya dikuasai motif kapitalistik. Meskipun mandat telah tertera dan niat baik pemerintah disuguhkan, sangat disayangkan UU buatan manusia ini akan bertabrakan dengan beragamnya kepentingan manusia yang lain. Karena bagi ideologi kapitalisme kepentingan ekonomi menjadi hal utama dibandingkan apapun termasuk kepentingan rakyat.

Semua problem yang membelit saat ini, tak akan mampu diatasi jika sistem buatan manusia terus diterapkan. Maka sungguh menjadi kewajiban kita sebagai umat muslim menerapkan aturan dan menegakkan sistem yang datang dari Allah Swt. Sang Khalik yang mengatur manusia, alam semesta dan kehidupan. Sistem yang dapat mengatur seluruh sendi kehidupan sesuai fitrah manusia. Sistem pemerintahan yang besumber dari Al-Qur’an dan sunah penegak syariah kafah.

Bagi pemimpin Islam, sumber daya manusia adalah kekuatan bagi peradaban dan kecemerlangan dalam pemikiran merupakan kekayaan yang berharga. Sehingga akan menjadi bekal menuju ketaatan pada Allah Swt. dan dengan begitu manusia akan memperoleh kedudukan sebagai khairu ummah (umat terbaik). Sebagaimana firman Allah Swt.:

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah.” (TQS Ali-Imran: 110)

Agar dapat tersolusikan dengan tuntas, kasus stunting yang terus membelit hedaknya dapat ditangani dengan Islam politik. Karena Islam adalah ideologi yang memiliki jalan keluar di segala problem yang dihadapi umat, sesuai fitrah, memuaskan akal, dan memberikan ketenangan jiwa. Mekanisme yang diterapkan Islam dalam mengatasi gizi buruk adalah dengan pemenuhan kebutuhan pangan dan nutrisi masyarakat individu per individu. Dan tentu saja, negara tak menguasakan ketersediaan pangan semata-mata pada impor.

Negara akan fokus pada peningkatan produktivitas pertanian dan pangan, melalui riset dan pengolahan data yang tepat agar distribusi pangan tersalurkan dengan tepat sasaran. Di bawah kepemimpinan Islam, segala amanah akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan sabda Nabi saw.:

“Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabannya.” (HR. Bukhari)

Kemudian pemimpin Islam akan memberi jaminan ketahanan dan pembangunan keluarga berlandaskan akidah Islam. Sehingga keluarga mampu menjadi pilar peradaban yang kokoh. Bukan hanya itu, jaminan pendidikan bagi generasi pun akan diberikan agar menjadi generasi sehat, kuat dan mereka juga terjaga dalam keimanan dan ketakwaan.

Inilah solusi yang ditawarkan Islam dalam menyelesaikan masalah stunting. Islam dengan seperangkat aturan sempurna yang menjaga dan mengatur seluruh kehidupan. Dengan politik Islam akan menegakkan hukum-hukum Allah dan mewujudkan rahmat bagi seluruh alam, sehingga akan tercipta kesejahteraan dan menjadikan generasinya sebagai sebaik-baik umat.

Wallahu a’lam bish shawab.