Menginstal Ulang Sistem Ekonomi

Oleh : Irianti Aminatun

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal kedua minus 5,32%. Ini menggambarkan bahwa ekonomi Indonesia berada diambang resesi. Resesi yang melanda sebuah negara, ditandai dengan meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan, turunnya daya beli masyarakat dan melemahnya neraca perdagangan internasional.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Pemutusan Hubungan Kerja per Juli tercatat 9,37 % yang berarti jumlah pengangguran bertambah menjadi 5,3 juta – 6, 8 juta orang. Banyaknya pengangguran membuat mereka rentan menjadi miskin.

Di Kabupaten Bandung saja misalnya ada sekitar 13.000 buruh dari pabrik tekstil yang saat ini kena PHK, atau dirumahkan. Hal ini dipastikan akan membuat daya beli masyarakat turun. Ini dibuktikan dengan keluhan dari sejumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mengeluhkan menurunnya pendapatan mereka. Penurunan pendapatan UMKM di kab. Bandung hingga 70%, bahkan sebagiannya sudah bangkrut.

Banyak orang menyangka bahwa resesi ekonomi ini akibat pandemi covid-19 yang tak kunjung berakhir. Tapi jika dicermati secara mendalam, pandemi hanyalah pemicu saja. Dr. M. Rizal Taufiqurahman, dalam sebuah acara diskusi tanggal 9 agustus lalu menyatakan “Semenjak Jokowi berkuasa, pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan belum pernah tercapai. Selalu dibawah target ekonomi yang ditetapkan dalam APBN.” Bukan karena kondisi ekonomi global saja yang melambat tapi kinerja ekonomi domestik sedang kurang baik dan mengalami pelambatan, ditambah dengan wabah semakin memperperah. Tegasnya lagi.

Penyebab dari resesi ekonomi ini adalah faktor internal substansial yang menyimpan potensi untuk krisis, yaitu penerapan Sistem Ekonomi Kapitalis. Ekonomi kapitalis rentan krisis karena basic ekonominya non riil. Pertumbuhan ekonomi yang tidak di backup dengan ekonomi riil akan menciptakan gelembung ekonomi yang bisa meletus kapan saja. Kalau meletus menyebabkan resesi.

Di samping itu pengelolaan sumber daya alam untuk barang kebutuhan publik diserahkan pada swasta sehingga rakyat harus membayar dengan harga mahal.

Jadi selama sektor non riil yaitu ekonomi yang berbasis riba ini masih menjadi basis ekonomi maka krisis adalah bagian dari siklus yang selalu terjadi secara sistematis. Karena riba adalah sumber labilitas ekonomi.

Kalaupun sistem ekonomi kapitalis ini menghasilkan pertumbuhan tapi pertumbuhan yang menciptakan kesenjangan karena sentuhan ekonomi kapitalis menyentuh sisi paling dasar manusia yaitu naluri untuk menumpuk kekayaan. Naluri untuk menumpuk kekayaan ini memunculkan kerakusan yang mengakibatkan kekayaan hanya menumpuk di sebagian kecil orang.

Karenanya jika Indonesia menghendaki bangkit menjadi negara maju, perlu ada instal ulang sistem ekonominya dengan sistem ekonomi yang shahih yang sudah teruji anti krisis.

Sistem makro dan mikro ekonomi Islam terbukti berbuah produktivitas, stabilitas serta distribusi yang adil dalam rentang waktu 13 abad lebih. Tidak pernah mengalami defisit APBN akut, tidak pernah mengalami turunnya daya beli simultan, tidak pernah mengalami krisis ekomoni secara siklik, apalagi resesi atau depresi.

Tawaran instal ulang dengan tatanan ekonomi Islam akan menata ulang kebijakan makro dan mikro ekonomi sebagai berikut :

Pertama. Menata ulang sistem keuangan negara. Sistem keuangan kapitalis-demokrasi yang bertumpu pada pajak dan hutang, terbukti gagal dan justru membuat semakin bergantung pada negara lain. Maka sistem keuangan Islam menetapkan berbagai pemasukan keuangan negara diperoleh melalui pengelolaan berbagai kepemilikan umum, termasuk di dalamnya pertambangan, laut, hutan, dan aset-aset rakyat lain dengan posisi negara hanya sebagai pengelola.

Pemasukan lain adalah dari pengelolaan harta milik negara berupa kharaj yaitu pungutan atas tanah produktif.

Juga pemasukan dari zakat dengan kekhususan pembelanjaannya untuk delapan ashnaf mustahik zakat. Abstraksi pemasukan yang besar ini bisa ditelusuri dari sejarah Kekhilafahan Abbasiyyah di bawah kepemimpinan Harun ar Rasyid, yang memilki surplus pemasukan sebesar APBN Indonesia yaitu sekitar 2.000 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa pemasukannya lebih besar lagi.

Kedua. Menata ulang sistem moneter. Dalam sistem ekonomi Islam, pendapatan masyarakat dipastikan memiliki kecukupan yang tidak membuatnya jatuh pada jurang kemiskinan, yakni dengan menjaga daya beli uang.

Daya beli uang ini dipertahankan dengan moneter berbasis zat yang memiliki nilai hakiki yaitu emas dan perak. Maka uang kertas akan ditinggalkan.

Ketiga. Menata ulang kebijakan fiskal. Dilakukan dengan menghapus semua pungutan pajak. Pajak hanya pada situasi tertentu dan hanya ditujukan pada kalangan mampu dari orang kaya. Jika situasi tertentu selesai, pajak dihentikan.

Keempat. Menata ulang sistem kepemilikan asset. Kepemilikan aset harus direvolusi, tidak diberikan pasa asing, tapi disesuaikan dengan pos kepemilikan yang diatur syariat.

Kelima. Tata ulang kebijakan mikro ekonomi. Hal ini dilakukan dengan mengatur aktivitas ekonomi antarindividu dan pebisnis. Negara akan melarang praktek riba dan transaksi yang melanggar syariat.

Kekurangan modal bisa diselesaikan dengan akad sirkah antarindividu pebisnis. Namun dalam situasi khusus seperti pandemi, negara hadir dengan memberikan modal dalam bentuk hibah atau pinjaman tanpa bunga.

Demikianlah sistem Islam mengatur masalah ekonomi yang terbukti mensejahterakan dan anti krisis. Adakah pilihan lain selain Islam yang bisa mensejahterakan dan anti krisis? (*)