Penulis: Ramdan Hamdani
Praktisi Pendidikan dan Pemerhati Sosial
Tingginya angka putus sekolah di tanah air nampaknya masih menjadi pekerjaan rumah yang entah kapan dapat diselesaikan. Berdasarkan data yang diperoleh Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), pada tahun 2016 lalu jumlah anak putus sekolah di Indonesia mencapai 4,6 juta orang dengan rentang usia antara 7 – 18 tahun.
Adapun faktor ekonomi keluarga menjadi penyebab utama tingginya angka putus sekolah di samping faktor disabilitas. Bantuan dana pendidikan yang diberikan oleh pemerintah melalui program Pendidikan Menengah Universal (PMU) ternyata belum sepenuhnya mampu membuat anak agar bertahan untuk melanjutkan pendidikannya. Tingginya kebutuhan hidup saat ini telah memaksa mereka menjadi tulang punggung keluarga sekalipun belum saatnya.
Di sisi lain rendahnya produktivitas anak-anak putus sekolah tersebut menjadi persoalan tersendiri bagi dunia kerja mereka. Kurangnya keterampilan yang mereka miliki membuat upah yang mereka terima sangat jauh dari harapan untuk membantu keluarga. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang pada akhirnya mengalami gangguan kesehatan karena terlalu memaksakan diri mengambil pekerjaan yang berat. Alih – alih menjadi tulang punggung keluarga, tak sedikit dari mereka yang pada akhirnya justru menjadi beban bagi keluarga yang ditanggungnya.
Baca Juga:Tak Kunjung Dapat Bantuan, Korban Banjir Karawang Minta Sumbangan di JalananHikmah Dibalik Banjir, Warga Panen Ikan
Menyikapi kondisi semacam ini, diperlukan upaya strategis dari pemerintah untuk membantu mereka dalam meningkatkan produktivitasnya. Adapun optimalisasi pendidikan non formal merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh dalam memberikan bekal bagi mereka agar mampu bersaing dengan yang lainnya. Menambah jumlah Balai Latihan Kerja (BLK) di wilayah-wilayah yang membutuhkan tentunya akan lebih terasa manfaatnya oleh masyarakat dibandingkan dengan membangun Sekolah Menengah Terbuka (SMT) yang hanya bertujuan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah nasional.
Selain itu pemerintah pun sejatinya aktif dalam menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung terciptanya iklim wirausaha di kalangan generasi muda. Pemerintah (daerah) diharapkan mampu mendorong masyarakatnya untuk menggali potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Oleh karenanya pelatihan-pelatihan kewirausahaan pun sebaiknya menjadi bagian penting dari program kerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu dukungan modal dari pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan bagi masyarakat khususnya generasi muda agar mereka mampu berkarya dan hidup secara mandiri.