Oleh: Wity
(Aktivis Muslimah Purwakarta)
Pandemi yang menghantam negeri rupanya tak hanya memporak-porandakan ekonomi. Tapi juga kepercayaan rakyat terhadap para pejabat. Bukan hanya karena dinilai gagal mengatasi pandemi, lebih dari itu rakyat menilai para pejabat ini miskin empati.
Di tengah pandemi yang terus meninggi, ada seorang pejabat yang begitu santainya menikmati sinetron televisi. Padahal di saat yang sama rakyat sedang berjibaku mempertahankan lapak-lapaknya yang dibongkar aparat. Waktu mengais rezeki dibatasi, sementara kebutuhan sehari-hari tak kenal kompromi. Belum lagi yang sakit, banyak yang tak tertangani karena fasilitas kesehatan dan obat-obatan tak mencukupi akibat kasus infeksi harian yang masih tinggi.
Di saat seperti ini, sang pejabat masih bisa ongkang-ongkang kaki di depan televisi. Apa namanya bila bukan miskin empati?
Baca Juga:Secercah Harapan Kaum Muda Dibalik Krisis Ke selatan Hati dengan MasjidHikmah Dibalik Idul Adha
Ada pula sejumlah menteri yang melakukan perjalanan ke luar negeri kala PPKM Darurat. Bukan untuk mendapatkan vaksin atau mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan penanganan pandemi, melainkan untuk promosi bisnis dan investasi. Padahal, itu bisa dilakukan secara virtual. Direktur Eksekutif Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyebut perilaku para menteri ini belum menunjukkan adanya sense of crisis. (tempo.co, 18/07/2021)
Lain lagi dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Pak menteri yang satu ini memberi saran yang lucu untuk meningkatkan imun. Yaitu dengan menonton komedi, mendengarkan musik, dan makan cokelat. (tempo.co, 14/07/2021)
Tampaknya, Pak Menteri punya selera humor yang unik. Bersantai menonton komedi atau mendengarkan musik sambil makan cokelat mungkin menyenangkan. Tapi bagi rakyat yang kesulitan memenuhi kebutuhan hariannya, hal itu mana sempat.
Demikianlah sedikit gambaran tentang mental pejabat di era peradaban jahat kapitalisme-sekuler. Mereka dibentuk oleh sistem yang memisahkan agama dari kehidupan. Aturan Alkhaliq dicampakkan, aturan manusia diagung-agungkan.
Ketika mereka menduduki jabatan, bukan untuk mengurusi urusan rakyat, melainkan demi kepentingan pribadi dan golongan. Alhasil, kebijakan yang dibuat hanya menguntungkan para korporat, sementara rakyat dibiarkan melarat hingga sekarat. Padahal merekalah yang mengelu-elukan pemerintahan itu “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Nyatanya hanya menipu rakyat.