Menyoal ASN Terpidana Korupsi

Oleh: Edi Abdullah
*) Widyaiswara Muda PKP2A II LAN

Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dijelaskan bahwa pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Di negeri ini menjadi ASN, masih menjadi harapan terbesar bagi para pencari kerja. Tak terkecuali para lulusan sarjana-sarjana baru, selalu menunggu setiap saat informasi terbukanya keran penerimaan CPNS (Calon Aparatur Sipil Negara), menjadi ASN memang sangat menggiurkan mulai dari gaji tinggi sampai dengan tunjangan serta fasilitas lainnya yang didapatkannya.

Bahkan yang sangat menarik dan unik yaitu seorang ASN yang sudah menjadi terpidana kemudian berada di dalam jeruji besi masih saja mendapatkan gaji dan tunjangan dari negara. Hal inilah yang menjadi problematika saat ini, karena menggaji ASN yang sudah berstatus terpidana sangat tidak masuk akal dan merugikan negara.

Data BKN mengungkapkan, kurang lebih 307 ASN terpidana korupsi belum juga diberhentikan (Kompas hal;4, 28 Agustus 2018), sangat miris melihat hal tersebut uang negara terus saja mengalir untuk membiayai ASN Koruptor di dalam jeruji besi.

Dalam undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN khususnya pada pasal 87 ayat 4 huruf B disebutkan bahwa PNS, “Diberhentikan dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau tindak pidana umum”.

emudian pada huruf D dijelaskan juga bahwa, PNS diberhentikan dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Berdasarkan UU ASN tersebut, maka ASN yang melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan UU tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan kejahatan jabatan. Karena pada umumnya korupsi terjadi karena adanya jabatan yang melekat pada diri ASN tersebut, tanpa jabatan sebagai ASN maka tidak mungkin bisa korupsi. Di dalam jabatan ada kewenangan yang melekat, karena adanya kewenangan yang melekat pada ASN, maka potensi untuk melakukan korupsi juga ada.

Oleh sebab itu, ASN yang terlibat korupsi memang selayaknya diberhentikan dari jabatannya dan segala gaji dan tunjangannya. Problematika kemudian muncul ketika ASN yang terlibat korupsi perkaranya belum memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsdje), seperti misalnya putusan pengadilan tingkat pertama telah memutus ASN yang bersangkutan dihukum pidana penjara. Namun, ASN tersebut kembali melakukan upaya hukum seperti banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali, maka terhadap Putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut belum bisa dikatakan mengikat, karena adanya upaya hukum tersebut.

Disinilah kekosongan hukum yang terjadi dan dimanfaatkan oleh ASN koruptor, meskipun mereka sudah di penjara, namun belum bisa diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya dan gajinya masih terus dia terima. Persoalannya, adalah belum adanya putusan pengadilan yang inkracht.

Upaya hukum yang tersedia membuat seorang ASN koruptor masih saja bisa merasakan aliran uang dari negara, dan prosesnya bisa bertahun-tahun, belum lagi kalau ASN yang bersangkutan menang dalam upaya hukumnya dan bebas.

Melihat permasalahan ini memang ada baiknya seluruh stakeholder yang terkait manajeman ASN seperti Men PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta BKN duduk bersama dan menyiapkan regulasi.

ASN yang menjadi tersangka atau terdakwa untuk sementara diberhentikan dari jabatannya selama menghadapi proses hukum. Sehingga, seluruh hak-hak ASN yang bersangkutan termasuk gaji dan tunjangan juga dibekukan. Apabila nanti ASN yang terlibat korupsi tersebut dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan mengikat (Inkracht Van Gewijsdje), maka ASN tersebut harus diberhentikan secara tidak hormat. Sebaliknya jika kemudian ASN tersebut dinyatakan bebas melalui putusan pengadilan, maka status ASN tersebut harus dikembalikan lagi beserta seluruh hak-haknya.

Hingga saat ini belum ada ASN yang diberhentikan sementara dari jabatannya jika terjerat kasus korupsi, akibatnya gaji dan tunjangan yang berasal dari negara terus saja mengalir masuk ke kantongnya. Semakin membuat negara mengalami kerugian karena ASN tersebut tidak lagi bekerja, akan tetapi lebih sibuk menghadapi proses hukumnya.

Pemerintah tentu harus memperhatikan permasalahan ini. Keluarnya aturan pemberhentian sementara kepada ASN yang terjerat kasus korupsi akan sejalan dengan program pemerintah yakni Reformasi Birokrasi. (*)