Menyoal Kebijakan Kartu Pra Kerja

Oleh: Ilham Akbar

Mahasiswa Universitas Serang Raya, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu   Politik dan Ilmu Hukum (FISIPKUM)

Pengangguran merupakan suatu hal yang paling menjadi persoalan di negeri yang pura-pura demokrasi ini. Dari semenjak orde baru sampai pascareformasi ini, pengangguran tidak pernah absen dalam potret permasalahan akut yang berada di Indonesia.  Bahkan ketika para pemimpin di negeri ini menjanjikan sebuah solusi untuk mengatasi pengangguran, tetapi pada akhirnya pengangguran pun menjadi permasalahan yang tidak pernah usai. Ketika melihat dari sudut pandang cover both side, tentu saja permasalahan pengangguran bukan hanya permasalahan yang harus menyalahkan pemerintahan saja, akan tetapi bisa jadi pengangguran juga merupakan permasalahan yang disebabkan oleh, pertama, masyarakat yang malas untuk mempunyai keahlian dalam bidang tertentu. Memang betul tanpa dipungkiri masyarakat kita merupakan masyarakat yang belum mau untuk mempunyai keahlian yang benar-benar professional, sehingga keahlian yang dipunyai masyarakat kita adalah keahlian yang tentunya bukan keahlian yang professional.

Kedua, kurangnya semangat pemerintah dalam membuat kebijakan untuk mengatasi pengangguran. Pemerintah tentu pada akhirnya harus kembali di sorot dalam permasalahan mengenai pengangguran, karena tentu saja jika kebijakan untuk mengatasi pengangguran itu merupakan kebijakan yang benar-benar baik, maka tidak akan mungkin, masyarakat Indonesia selalu mengeluh mengenai lapangan pekerjaan. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang diharuskan untuk selalu di evaluasi, dan sialnya lagi ternyata kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran dalam beberapa tahun belakangan ini selalu tidak berhasil untuk di evaluasi secara efektif, karena pada kenyataannya pengangguran pun masih menjadi persoalan yang semakin pelik, dan sulit untuk diselesaikan.

Ketika melihat tahun 2018 lalu, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat pengangguran di Indonesia mencapai angka 6,87 juta, walaupun angka itu merupakan angka yang tidak besar seperti tahun sebelumnya yang mencapai 7,01 juta. Akan tetapi pengangguran tetap saja pengangguran, dan menurunnya tingkat pengangguran bukan soal yang patut dibanggakan, karena persoalan mengenai pengangguran tidak akan pernah rampung jika pemerintah tidak pernah serius dalam menangani permasalahan tersebut. Namun demikian, pada saat ini Presiden Joko Widodo sedang membuat kebijakan mengenai kartu pra kerja, di mana kartu tersebut dapat digunakan bagi lulusan SMA/SMK, politeknik, dan perguruan tinggi. Bagi para pemegang kartu tersebut, akan diberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan, dan akan mendapatkan gaji jika belum mendapatkan kerja. Tetapi, besaran gaji masih dirahasiakan oleh Presiden Joko Widodo.

Apakah akan Mengatasi Pengangguran?

Niat Presiden Joko Widodo untuk mengatasi pengangguran tentu tidak bisa dinilai sebagai niat yang buruk, atau sebagai niat yang berkaitan dengan motif politik. Kendati demikian, kini kita sebagai masyarakat jangan hanya menilai dari satu sisi saja, karena sudah sepatutnya masyarakat berpikir kritis mengenai apakah kebijakan itu akan efektif untuk mengatasi pengganguran, atau justru kebijakan itu, hanya untuk menyelesaikan permasalahan yang sementara. Oleh karena itu, mengatasi pengangguran bukan hanya dengan menciptakan kartu pra kerja yang akan membuat para lulusan dari SMA/SMK, maupun politeknik dan perguruan tinggi menjadi lulusan yang siap bekerja dimanapun itu. Akan tetapi persoalan pengangguran di Indonesia, sangat begitu rumit dan sulit untuk diselesaikan dengan kartu saja. Persoalan pengangguran harus berjalan bersamaan dengan kepekaan pemerintah yang sangat baik untuk mengatasi persoalan tersebut.

Misalnya, kebijakan mengenai kartu pra kerja, harus berjalan bersamaan dengan kebijakan mengenai pekerja asing di Indonesia. Memang dalam beberapa tahun belakangan ini fenomena pekerja asing selalu terdengar di berbagai media, dan hal itu seharusnya menjadi evaluasi bagi pemerintah agar mengurangi para pekerja asing yang akan bekerja atau yang sudah bekerja di Indonesia. Karenanya, apalah artinya kartu pra kerja, jika beberapa perusahaan di Indonesia masih di dominasi oleh para pekerja asing? Tentu, sangat tidak berguna. Selain itu juga, persoalan pengangguran di Indonesia masih diwarnai oleh penyebab keterkaitan faktor persaudaraan dan faktor teman dekat yang sampai saat ini belum terselesaikan. Misalnya, jika tidak mempunyai saudara ataupun teman dekat yang ada di perusahaan tersebut, maka ia tidak akan mendapatkan kerja. Sebaliknya, jika ia mempunyai saudara ataupun teman dekat dalam perusahaan tersebut, ia akan mendapatkan pekerjaan. Jadi, pemerintah harus melihat realitas yang lebih luas lagi untuk mengatasi pengangguran di Indonesia, karena pengangguran bukan hanya persoalan yang bisa diatasi dengan kartu pra kerja saja, akan tetapi pemerintah juga sudah seharusnya mengurangi pekerja asing yang ada di Indonesia, dan menghilangkan budaya KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) yang masih menjadi budaya kebodohan bagi beberapa masyarakat di Indonesia.

Mengutamakan Kerja Sama

George R. Terry dalam bukunya Principles of Management (1972) memberikan definisi bahwa kepemimpinan adalah hubungan dimana seseorang atau pimpinan dapat mempengaruhi pihak lain untuk mau bekerja sama guna mencapai tujuan yang diinginkan oleh pimpinan yang bersangkutan (Ruslan, 2012: 6). Pada intinya untuk menangani permasalahan mengenai pengangguran, pemerintah, pihak perusahaan, dan masyarakat harus saling bekerja sama untuk mengatasi pesoalan tersebut. Tentu saja, apapun itu kebijakannya, jika tidak ada kerja sama yang baik, maka tidak akan mungkin bisa mengatasi persoalan secara tuntas. Percuma saja jika ada kartu pra kerja, tetapi pihak perusahaan masih mengutamakan para pekerja asing dibandingkan perkerja lokal, dan percuma saja ada kartu pra kerja tetapi budaya KKN masih dipelihara oleh masyarakat kita.

Oleh karena itu, Indonesia merupakan negeri yang masih mempunyai kepercayaan bahwa dengan kerja sama yang baik, maka hasilnya pun akan baik. Dengan mengutamakan kerja sama yang baik, tentu harus diawali dengan menghilangkan egoisme diantara semua pihak yang berkaitan dengan kebijakan untuk mengatasi pengangguran di Indonesia. Maka dari itu, baik beberapa perusahaan di Indonesia maupun masyarakat sudah seharusnya melakukan kerja sama dengan pemerintah agar terciptanya kebijakan yang adil dan tidak merugikan. (*)