Menyoal Problematika Sampah dan Anggaran di Luar Nalar

Oleh: Uqie Nai

Member Akademi Menulis Kreatif4

Masalah lingkungan dan derivatnya seperti gunung sampah, tempat pembuangan akhir (TPA), serta minimnya kesadaran masyarakat akan arti kebersihan selalu mewarnai problematika negeri ini. Satu kasus belum tersolusikan, datang masalah baru. Yang lama tak ada kepastian, sudah ditimpa wabah menggila. Kondisi ini tak urung membuat anggota dewan beserta instansi terkait berupaya mencari jalan keluar dengan dana operasional yang ada.

Menurut Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bandung, Toni Permana, total anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH), sebesar 70 persen digunakan untuk pengelolaan sampah. Hanya saja menurut Toni, DLH jika tak ditanggapi secara serius tak akan terealisasi meski konsep yang dimiliki bagus.

Toni menyebutkan, anggaran terakhir sudah dialokasikan sebesar Rp60 miliar sampai Rp70 miliar, dimana Rp40 miliarnya digunakan untuk pengelolaan sampah. Di antaranya diperuntukkan untuk bayar tipping fee, operasional mobil pengangkut sampah dan upah pekerja. (Jabarekspres.com, 2/7/2021)

Amputasi Pangkal Masalahnya secara Sistemik

Mencermati anggaran sampah yang demikian fantastik, harusnya permasalahan sampah tak lagi mencuat. Pemerintah bisa memberi mandat pada orang/instansi yang kompeten untuk mengurai masalah tersebut. Lalu memastikan secara cermat jika lingkungan masyarakat bersih dan nyaman tanpa kehadiran sampah yang mengganggu.

Pemerintah, (baik pusat atau daerah) bertanggung jawab penuh untuk mengatasi sengkarut sampah, baik dengan menyiapkan anggaran, distribusi atau program edukasi tentang kebersihan serta pengelolaan sampah secara tepat. Beberapa di antaranya telah dilakukan pemerintah termasuk penarikan pajak retribusi dan bank sampah sebagai program nasional.

Bank sampah, adalah program nasional yang dibuat pemerintah untuk mengatasi masalah sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse dan Recycle).   Praktiknya, masyarakat yang terdaftar menjadi nasabah di bank ini wajib menyetorkan sampah dengan kriteria tertentu. Sampah yang disetorkan tersebut ditukar dengan sejumlah uang atau jasa pelestarian lingkungan oleh instansi yang ditunjuk pemerintah.

Namun rupanya program dan upaya pemerintah belum menunjukkan hasil yang signifikan. Disinyalir penyebabnya adalah akibat dana masih kurang, serta respon masyarakat juga partisipasinya belum sesuai harapan. Padahal, seharusnya pelayanan serta perhatian negara, dalam hal ini pemerintah memberikannya secara cuma-cuma tanpa retribusi apapun, terlebih lagi anggaran dana yang ada berasal dari rakyat itu sendiri.  Rakyat harusnya hanya diminta untuk bersinergi dengan program pemerintah melalui sosialisasi yang masif.

Sayangnya, problem  apapun yang ada di negeri ini, selama masih mengadopsi aturan sekuler kapitalistik tak akan mampu menyelesaikan masalah secara tuntas. Sekalipun beragam program telah dibuat, hasilnya akan bersifat parsial. Alasannya, aturan yang bersumber dari paham ini tak didesain untuk memberi solusi tepat atau menciptakan kenyamanan secara umum selain memfokuskan pandangan bermotif manfaat dalam bentuk program nasional.

Gencar mencanangkan program, mengikat rakyat dengan beragam undang-undang, tapi hasil tak maksimal adalah wajah asli kapitalisme. Inilah yang dimaksud bahwa masalah sampah dan alokasi dananya berkaitan erat dengan sistemnya. Masalah satu dan lainnya tidak lahir sendiri tapi muncul secara sistemik. Dari individu warga, masyarakat serta negara telah terwarnai paham kapitalisme tersebut.

Edukasi Tepat ada dalam Syariat

Bagi kaum muslim, pemahaman tentang wajibnya berperilaku bersih dan sehat telah hadir seiring akidah yang diyakininya, yakni Islam. Dari akidah Islam inilah terpancar berbagai aturan yang lahir dari arahan Syara’ (Allah Swt. dan nabi-Nya). Untuk diri manusia itu sendiri, saat bersama orang lain atau ketika hendak beribadah kepada Allah (ibadah shalat).

Sesungguhnya Allah Swt. itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia Mahabersih yang menyukai kebersihan, Dia Mahamulia yang menyukai kemuliaan, Dia Mahaindah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu.” (HR. Tirmizi).

Hadis Rasulullah saw. tersebut menyiratkan bahwa pola hidup sehat dan bersih adalah perilaku yang disukai Allah sebagai Zat Mahasempurna yang mencintai keindahan dan kesucian. Implementasinya, kebersihan adalah salah satu kewajiban bagi setiap muslim yang harus terwujud. Begitu pula bagi pemimpin sebuah negara.

Pemimpin dalam institusi Islam bertanggung jawab mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesehatan serta kebersihan diri serta lingkungan sebagai bagian dari iman. Bahkan akan disosialisasikan dengan beragam fasilitas memadai untuk mendukung program kebersihan. Ada tempat pembuangan sampah di lokasi aman, ada pengelolaan sampah secara tepat,  memiliki manajemen daur ulang secara optimal sehingga tak dijumpai tumpukan sampah di sana-sini yang membuat rakyat terganggu. Bahkan untuk tanggung jawab ini negara tidak akan memberlakukan retribusi apapun yang sifatnya membebani rakyat. Ia bertindak seperti itu karena amanat di pundaknya adalah sebagai pelayan, bukan pemalak.

Al-imam adalah raa’in (pelayan). Ia akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang menjadi tanggungannya (rakyat).” (HR. al-Bukhari)

Oleh karena itu suatu keniscayaan sistem pemerintahan Islam mampu mengatasi sampah tanpa masalah. Masalah TPA, dana dan retribusi. Sebab, pengurusan urusan publik terikat erat dengan aturan syariat di bawah satu komando kepemimpinan (sentralistik). Artinya, kebijakan yang dibuat negara terkait kemaslahatan publik akan diberlakukan sama, dari hulu hingga hilir. Terkecuali yang berkaitan dengan teknis, diserahkan kepada masing-masing wilayah  dengan kontrol pusat. Inilah gambaran institusi Islam dan penerapnya memberikan pelayanan.

Wallahu a’lam bi ash Shawwab.