Merdeka Belajar dalam Bingkai Covid 19

Oleh: H. Agus Prasmono, M.Pd.
(SMAN 1 Ponorogo, Jatim)

Beberapa bulan lalu sebelum Covid 19 melanda dunia, dalam sebuah pertemuan ilmiah, tanpa saya duga sebelumnya saya mendapat sebuah kenangan dari seorang sahabat yang juga Widyaiswara di PLPM Jawa Timur (Dr. Wahyu Nugroho) sebuah buku yang cukup menarik tulisan beliau dengan Judul ”Merdeka Belajar sebuah Pilihan”. Sang Penulis memang kreatif, wacana merdeka belajar yang baru saja dilontarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadhim Anwar Makarim, langsung disambut dengan menulis sebuah buku tersebut. Ini jelas sebuah kecerdasan literasi yang patut mendapat apresiasi karena tidak banyak orang yang melakukannya.

Setelah buku itu saya baca secara acak isi yang saya anggap penting, sebelum saya baca semua isinya sudah saya taruh bersama temannya di rak buku. Dan memang menjadi kebiasan saya buku-buku itu baru saya lirik kembali ketika sedang menulis artikel sebagai bahan rujukan agar terkesan “Ngilmiahi” karena memang saya tidak bisa berbuat terlalu ilmiah kecuali hanya sekedar menulis “sakcandake” dan sebatas kemampuan keawaman saya sebagai penggemar dunia literasi.

Namun tanpa dinyana, awal Maret Indonesia masuk dunia baru yaitu dengan masuknya Virus Corona (Covid 19) yang sebelumnya ditanggapi dingin oleh Pemerintah karena dianggap Indonesia aman atau kebal dari virus itu. Dan mulai tanggal 16 Meret 2020 semua siswa diliburkan (Baca: Libur sekolahnya tetapi pembelajaran tetap hanya berganti metode), sehingga dunia pendidikan betul-betul memasuki dunia baru yang sebelumnya tidak pernah disangka dan diduga oleh seluruh komponen pendidikan mulai Kepala Sekolah, Guru, Siswa dan orang tua sendiri. Bahkan semua elemen bangsa menjadi kalangkabut akibat perkembangan Corona di Indonesia yang semakin cepat dan tak terkendali ini. Bahkan para ahli kesehatanpun belum bisa memprediksi kapan berhentinya Covid 19 di Indonesia ini karena sampai saat tulisan ini diketik masih terus berjatuhan korban corona ini.

Dalam pengantar buku itu sang penulis mengutip pernyataan Menteri Pendidikan, “Keberagaman di Indonesia begitu besar, sehingga apapun yang kita lakukan untuk menstandarisasi akan ada dampak buruk. Jadinya flatform apa filsafat yang mengikat perubahan itu adalah konsep merdeka belajar. Siapa yang merdeka? Semua intansi dalam sistem pendidikan kita” (Wahyu Nugroho. 2019: 12). Pernyataan itu dikutip dari pernyataan Menteri yang Juga Bos Gojek itu pada tanggal 28 Nopember 2019. Tiga bulan berselang setelah pernyataan itu, terjadilah pandemi yang melanda dunia dan Indonesia termasuk Negara yang kena wabah itu. Tiga bulan setelah munculnya pernyataan itu sebenarnya Makarim tidak pernah memprediksi kondisi ini. Tetapi petuah leluhur ada istilah “Sabda Pandita Ratu”, yang berarti kurang lebih bahwa apa yang diucapkan oleh pemimpin bakal benar adanya.

BACA JUGA:  Kualitas Akhlak Pada Pendidikan Islam di Zaman Modern

Dalam pernyataannya Makarim memaknai Merdeka Belajar tentunya tidak ada hubungannya dengan pandemi Covid 19, karena menurutnya merdeka belajar tidak lain adalah merdeka dari aturan, kemerdekaan Guru dalam berkreasi dikelasnya sendiri, kemerdekaan murid dalam arah dan level yang cocok untuk dia. Kemerdekaan belajar ini lebih pada spirit tentang bagaimana memajukan pendidikan dalam kerangka keberagaman dan disparitas pendidikan di Indonesia.

Namun baru saja masuk ruang seminar akan makna merdeka belajar dan banyak guru yang belum menemukan format terbaiknya untuk memaknai merdeka belajar tersebut, kemerdekaan belajar ini betul-betul terjadi dan bergulir dengan liar dan hampir tak terkendali karena Covid 19. Mulai tanggal 16 Maret 2020 tersebut siswa memang belajar di rumah, Ujian Nasional (UN) yang untuk menghapusnya butuh perdebatan panjang sampai harus meluluhkan hati wakil rakyat, namun “hanya” dengan Covid 19 Ujian nasional habis sudah riwayatnya di tahun 2020 ini. Dan tak satupun pakar pendidikan, kritikus, praktisi pendidikan, komentator pendidikan, Dewan Pendidikan sampai dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi pendidikan, berkomentar berkaitan dengan dihentikannya Ujian nasional ini.

Mulai saat itu Guru harus membuat model pembelajaran dalam jaringan lewat dunia maya, siswa juga harus belajar dirumah dibawah bimbingan orang tua yang sering kalah cerdas kemampuannya IT-nya dengan anaknya. Inilah revolusi pembelajaran di Indonesia yang “menyimpang” dari prediksi Nadiem Anwar Makarim dimana dalam statemen yang lain Makarim mengatakan bahwa ”Apapun perubahan kecil itu kalau guru melakukan secara serentak, Kapal besar bernama Indonesia pasti akan bergerak”.

Artinya dalam statemen ini Makarim hanya ingin dengan perubahan kecil tetapi nyata adanya, misalkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang semula tebalnya melebihi kitab suci, dirubah berdasar Edaran Mendikbud No: 14 tahun 2019 dengan hanya satu lembar. Artinya disini diharapkan guru jangan terkekang pada aturan administrasi belaka tetapi kreatifitas silahkan dikembangkan walaupun hanya dari jumlah lembar RPP dan tentunya juga berdampak pada aspek pembelajaran yang lainnya yang terus dikembangkan dalam kerangka inovasi pembelajaran.

Perubahan mendasar dan tak direncanakan pertama adalah model pembelajaran guru yang semula pembelajaran konvensional langsung dengan siswa dan berlangsung dikelas, menjadi pembelajaran tidak langsung dengan dunia maya sebagai sarana penunjangnya. Dalam kontek ini, “sedikit” yang dikatakan sang Menteri tadi tidak berlaku karena otomatis terjadi perubahan yang spektakuler dalam pembelajaran. Guru Senior (Baca: Tua) sering sembrono dalam penguasaan IT, mau tidak mau harus mengikuti perkembangan IT. Sehingga banyak guru yang belajar IT dalam waktu singkat kalau tak ingin nyinyir dianggab orang kuno dan ketinggalan jaman serta tak layak hidup dijamannya oleh sang siswa.

BACA JUGA:  Ramadan dan Politik Kebangsaan

Sebuah pengalaman yang menarik ditempat penulis mengabdi di dunia pendidikan, guru yang semula menganggab dirinya senior ini terus berguru pada guru yunior (baca: muda) karena menyadari yang mudalah penguasaan IT ini lebih bagus. Tetapi ini adalah suatu dampak yang sangat baik dan menguntungkan dalam dunia pendidikan, karena selama ini banyak program peningkatan mutu untuk mereka itu tidak begitu tertarik, tetapi dengan Covid 19 mereka baru menyadari bahwa kesenioran yang selama ini dibanggakannya ternyata yunior di mata teknologi informasi. Sehingga pemerintah atau satuan pendidikan tidak usah sibuk mengadakan pelatihan IT pada Guru Senior (Baca: Sepuh) tersebut. Ini adalah penghematan dalam anggaran pendidikan yang tentunya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lain yang lebih urgen.

Kedua siswa itu sendiri. Selama ini sibuk dengan masuk kelas dengan tertib, absensi dan ikatan perkelasan yang lain menjadi hilang aturan main perkelasan tersebut. Namun untuk siswa ini sangat mudah beradaptasi mengingat dia lahir sudah berada di jaman perkembangan teknologi IT semakin memuncak. Setidaknya ada sebuah pembelajaran baik bahwa ternyata dunia IT yang selama ini lebih banyak untuk kegiatan rekreatif yang kurang berguna secara edukatif, ternyata menjadi teman setia mereka dalam pembelajaran. Ini adalah kesadaran yang tidak mudah membangunnya. Ternyata dengan Covid 19 mereka menyadari akan arti pentingnya IT dalam pembelajaran.

Tidak ketinggalan orang tua. Untuk orang tua yang anaknya masih di sekolah dasar mungkin sudah akrab dengan dunia IT karena mereka sebagai orang tua melineal. Namun bagi yang putranya duduk disekolah menengah atas, banyak yang harus belajar IT ini juga. Mereka menyadari pentingnya kebutuhan IT. Bahkan menurut data Telkom sebagai salah satu penyedia jaringan internet, selama pendemi Corona ini ada peningkatan yang cukup signivikan terhadap permintaan jaringan internet tersebut. Jelas ini adalah dampak positif (bagi Telkom tentunya) juga bagi kepentingan putra putrinya sekaligus bagi operator internet yang lain.

BACA JUGA:  Awas Hepatitis B

Tidak ketinggalan pemerintah dengan adanya Covid ini mengadakan perubahan yang cukup mendasar yaitu Permen No: 8 tahun 2020 diubah dengan Permen 19 tahun 2020, dimana dalam Permen tersebut tertuang pasal 9A, yakni pada ayat (1) selama masa penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat, sekolah dapat menggunakan dana BOS reguler dengan dua ketentuan.

Pertama, pembiayaan langganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 2 huruf g dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Mau tidak mau sekolah harus merevisi RAB BOS dengan menganggarkan untuk kepentingan daring bagi proses pembelajarannya
Kedua, pembiayaan administrasi sekolah pada pasal 9 ayat 2 huruf e dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman, masker atau penunjang kebersihan lainnya seperti wastafel atau tempat cuci tangan lainnya. Ini juga suatu keadaan yang sebelumnya tidak pernah teranggarkan, namun karena amanat aturan, maka sekolah harus mengalokasikan untuk itu.

Dalam ayat (2), ketentuan pembayaran honor paling banyak 50 persen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) tidak berlaku selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh Pemerintah Pusat. Pada ayat 3, pembiayaan pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada guru yang berstatus bukan aparatur sipil negara dan harus memenuhi persyaratan, pertama tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019, kedua belum mendapatkan tunjangan profesi, dan ketiga memenuhi beban mengajar termasuk mengajar dari rumah dalam masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Dengan aturan ini guru non ASN yang semula mulai cerah wajahnya kembali muram karena harus mendahulukan untuk penanggulangan corona dulu. Dan ini harus iklas demi keselamatan semua.

Dengan semua komponen bangsa mulai Guru, Siswa, Orang tua serta Pemerintah sendiri mengadakan perubahan yang cukup mendasar mestinya ini gayung bersambut. Dengan Covid 19 ini disisi lain merdeka belajar bisa berjalan riil apalagi didukung dengan penganggaran dari BOS serta dukungan siswa dan orang tuanya. Dengan demikian harapan pemerintah agar Pandemi itu segera berakir seharusnya jua segera terwujud. Semoga. (*)