Merger Bank Syariah, Solusi atau Kolusi?

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Institut Literasi dan Peradaban

Tiga Bank Syariah dikabarkan akan melakukan merger, yaitu Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah. Wakil Menteri BUMN II Kartika Wiroatmodjo menyakini, merger bank syariah BUMN akan naik kelas ke Buku IV yang ditargetkan selama satu tahun. Serta akan kebanjiran 13 juta nasabah baru di Bank Syariah BUMN (okezone.com, 9/1/2020).

Menurut Kartika, penggabungan perbankan syariah di Indonesia bisa melompat dalam 5 tahun ke depan menjadi 10 Bank Syariah dengan skala yang besar. Serta bakal menarik investor global untuk berinvestasi ke Indonesia. “Kami sangat optimistis bisa menjadi pemain yang akan mendorong konsolidasi denga core competence syariah yang kuat,” imbuhnya.

Tambahnya,” Pemerintah bakal mengembangkan perbankan syariah ini secara lebih agresif dan lebih tajam dengan meningkatkan pengawasan regulasi. Serta memastikan kecukupan likuiditas dan meningkatkan manajemen risiko.”

Mengapa tujuan merger Bank notabene berlabel syariah ini adalah menarik investor global untuk berinvestasi di Indonesia? Kesan yang muncul justru inilah upaya pemerintah membuat mesin ATM baru yang berisi dana segar dan berbau syariah, anti riba. Sekalipun pemerintah kelak akan menjamin pengawasan regulasi, kecukupan likuiditas dan meningkatkan manajemen resiko namun tetap saja ini tak berkorelasi dengan kesejahteraan rakyat secara umum.

Syahwat penguasa berikut pengusaha begitu kuat hingga ketika bank konvensional tak lagi mampu menghasilkan dana segar sesuai target, kini dana kaum Muslim mulai dilirik. Sebenarnya ini bukan awal, masih segar di ingatan bagaimana dana abadi umat untuk ibadah haji dan zakat sudah digadang menteri keuangan atas restu presiden digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Dalam Islam, menabung adalah kegiatan penghambat lancarnya peredaran uang . Padahal ekonomi bisa berjalan lancar jika peredaran keuangan ini sehat. Artinya, rakyat tak akan memikirkan memiliki harta hanya untuk disimpan dengan alasan untuk jaminan kesejahteraannya di masa mendatang. Maraknya bank adalah ulah kapitalisme yang gagal mewujudkan kesejahteraan rakyat individu perindividu. Terlebih diikat dengan kolusi kental, ketakutan rakyat tentang masa depannya dimanfaatkan.

Kebutuhan hidup yang amat tinggi dan berbagai kewajiban yang mesti dibayar rakyat inilah yang kemudian memunculkan upaya untuk menyimpan sejumlah dana untuk berjaga-jaga. Kapitalisme menangkap celah ini sebagai manfaat dengan memunculkan muamalah perbankan dan asuransi. Yang pada praktiknya uang yang terkumpul tak benar-benar disimpan dalam suatu tempat yang aman dan tergembok.

Uang tabungan itu berkeliaran dalam berbagai pembiayaan investasi dengan pihak perbankan sebagai walinya. Disinilah keharamannya, mengapa pihak bank berubah status dari sekedar penjaga uang simpanan menjadi pemilik dana dan berakod investasi?

Islam telah menyediakan berbagai sarana agar rakyat berdaya dan uangnya “tumbuh” lebih bernilai, yaitu dengan syirkah non riba, sedekah, infak, zakat, waqaf dan berbagai muamalah yang diatur syariat. Islam juga akan mendorong ketakwaan individu rakyat untuk lebih mengedepankan investasi akhirat. Yaitu tidak melakukan keharaman. Selebihnya masalah pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, kesehatan , pendidikan dan keamanan ada dalam jaminan negara.

Corona yang belum kunjung reda sejak Maret 2020, telah membuat kaki perekonomian kapitalisme makin rapuh untuk melangkah. Selama ini sektor perbankan dengan pembiayaannya yang berbasis riba sebagai asupan bergizi berbagai usaha perorangan maupun proyek besar kini berubah menjadi lembaga penanggung kredit dan bahkan ditinggalkan investor regional maupun internasional.

Jelas, kebijakan tambal sulam ini tak akan setitikpun berubah menjadi garis yang menuju pada terwujudnya kesejahteraan rakyat. Label syariatpun hanyalah lip servis penguasa, sebab nafasnya tetap kapitalisme. Tetap apa yang didefinisikan syariah dalam Islam dipelintir sedemikian rupa agar nampak lebih ” ramah”. Islam yang terbuka dengan kemajuan zaman, padahal hingga kiamat, tak akan mungkin syariah akan bercampur dengan hukum kufur.

Jika hanya sekedar pelabelan syariah, jelas mergerpun hanyalah kedok kapitalisme membidik mayoritas Muslim yang ingin perubahan. Namun perubahan semulah yang akan diterima, sebab selama aspek ekonominya masih kapitalisme, Indonesia tak akan bisa berbuat banyak,selain terus menerus berada dalam ketiak dikte world bank dan IMF .

Dalam keterpurukan ini tak ada jalan lain yaitu kembali dalam pengaturan Islam secara menyeluruh, bukan sekedar mengambil istilah syariahnya saja, sebab itu hanya permukaan. Dan perekonomian syariah juga bukan hanya perbankan. Namun menyangkut faktor ekonomi yang lainnya yaitu produksi, distribusi dan konsumsi. Apakah seluruh rakyat mudah mengaksesnya baik negaralah penjaminnya. Wallahu a’ lam bish showab.