Merindu Pemimpin yang Kredibel, Berintegritas dan Bertakwa

Oleh Yuliyati Sambas, S.Pt.
Pegiat Literasi Komunitas Penulis Bela Islam AMK

“Bedas manunggal” adalah tagline yang digaungkan oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Bandung H.M. Dadang Supriatna dan Syahrul Gunawan, S.E. Ia bermakna “kuat bersatu”, karena menghendaki kepemimpinan yang akan dijalani satu periode ke depan akan menjadikan setiap lapisan masyarakat Kabupaten Bandung kuat dan bersatu.

Satu dari langkah yang mereka ambil adalah menyatakan di hadapan publik akan konsisten dengan janji kampanye dulu yakni menolak pengadaan fasilitas kendaraan dinas baru. (Saktimedianews.id, 21/5/2021)

Bupati didukung oleh wabup berjanji akan fokus pada upaya penanganan wabah Covid-19 juga menyejahterakan masyarakat Kabupaten Bandung. Di antaranya ada tiga janji selama masa kampanye yang wajib dikawal masyarakat dalam perealisasiannya. Pertama pemberian upah pada setiap guru ngaji sebesar Rp500.000. Kedua peningkatan bayaran bagi RT, RW, Linmas hingga aparat terbawah. Ketiga memberikan BPJS gratis kepada para guru ngaji, RT, RW beserta seluruh keluarganya.

Masyarakat tentu wajib bersyukur mendapati janji-janji manis itu. Sementara Pak Bupati dan Pak Wabup yang terhormat tentu wajib memegang janji tersebut. Jika tidak demikian, maka apa bedanya dengan upaya pencitraan. Bahkan dapat terkategori khianat pada amanah rakyat. Terlebih, kredibilitas dan integritas pemimpin itu bukan hanya dipandang dari segi kesederhanaan dan kesahajaan semata tapi lebih dari itu.

Dari poin keuangan bagi kepala daerah dan wakilnya pun sesungguhnya di negeri ini telah memiliki aturan bakunya. Dimana jika kita mau menelusurinya sudah sangat mencukupi bagi kehidupan para kepala daerah dan wakilnya beserta keluarga yang ada di bawah tanggung jawab mereka.

Dalam hukumonline.com tertera bahwa Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000. Terdapat beberapa poin dimana mereka berhak mendapat beberapa fasilitas dan tunjangan, yakni:

1. Gaji, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya, sesuai Pasal 4 ayat 1. Adapun besarannya ditetapkan dalam Pasal 4 ayat 2 dan 3. Mereka tak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 5nya.

2. Pasal 6 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa kepala daerah beserta wakilnya diberi hak guna pakai fasilitas rumah jabatan plus isinya juga biaya pemeliharaannya.

3. Sarana mobilitas (kendaraan dinas) dipinjamkan kepada kepala daerah dan wakilnya berdasarkan Pasal 7.

4. Untuk menjalankan tugas-tugasnya setiap kepala daerah dan wakilnya diberi biaya operasional berdasarkan Pasal 8. Mulai dari biaya rumah tangga; pembelian inventaris rumah jabatan; pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris; pemeliharaan kendaraan dinas; pemeliharaan kesehatan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi bupati dan wakilnya beserta anggota keluarganya; perjalanan dinas; pakaian dinas berikut atributnya; penunjang operasional untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas bupati dan wakilnya.

Pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan Pasal 10 ayat 1 berupa biaya sarana dan prasarana (rumah jabatan); sarana mobilitas (kendaraan dinas); juga biaya operasional itu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Adapun besaran biaya penunjang operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 ayat 2.
– Sampai dengan Rp5 milyar, minimal Rp125 juta dan maksimal 3%;
– Di atas Rp5 milyar sampai Rp10 milyar, minimal Rp150 juta dan maksimal 2 %;
– Di atas Rp10 milyar sampai Rp20 milyar, minimal Rp200 juta dan maksimal 1,50 %;
– Di atas Rp20 milyar sampai Rp50 milyar, minimal Rp300 juta dan maksimal 0,80%;
– Di atas Rp50 milyar sampai Rp150 milyar, minimal Rp400 juta dan maksimal 0,40 %;
– Di atas Rp150 milyar, minimal Rp600 juta dan maksimal 0,15 %.

Sebagaimana disampaikan dalam situs resmi Pemkab Bandung (bandungkab.go.id) bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung tahun anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp816,77 miliar. Maka besaran tunjangan operasional bagi Bupati dan Wabup Kabupaten Bandung minimal Rp600 juta dan maksimal 0,15% dari PAD atau setara dengan Rp1,23 miliar. Besaran yang terbilang fantastis dan lebih dari kata cukup untuk mengongkosi semua kebutuhan diri, keluarga dan seluruh operasional kegiatan. Maka ketika opsi pengadaan mobil dinas baru tak diambil oleh keduanya sesungguhnya tak menjadi persoalan serius. Toh gaji, tunjangan dan lainnya telah sangat mencukupi untuk leluasa dalam menjalankan tugas mengurusi rakyat sebagaimana amanah yang diemban.

Namun demikian, dalam tataran fakta kita masih dapati kemirisan yang terjadi. Tak sedikit kepala daerah dan atau wakilnya di negeri ini mengambil pendapatan pribadi di luar apa yang menjadi haknya sesuai peraturan yang berlaku. Lebih jauh lagi publik pun dibuat geleng-geleng kepala mendapati perilaku korupsi yang banyak menyeret para kepala daerah. Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengungkap ada 429 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi (news.detik.com, 18/3/2021).

Hal itu terjadi karena prinsip kapitalisme sekuler mengungkung benak para punggawa negeri. Di alam kapitalisme, harta dan kemewahan menjadi satu hal yang dikejar tanpa batas. Ketakwaan pribadi retak oleh prinsip sekulerisme yang dianut. Aturan agama menjadi tak berdaya mengekang watak serakah yang muncul pada diri seseorang. Karena agama hanya diambil sekadar perkara ibadah mahdhah, juga dipandang bersifat privacy belaka. Sementara pengaturan urusan kehidupan diserahkan pada kecerdasan akal manusia untuk mengaturnya. Tak heran hawa nafsu pun berkelana tanpa batas ketika kesempatan ada di hadapan. Gaya hedonis pun menjangkiti hampir setiap diri.

Ditambah adanya fakta bahwa sistem politik demokrasi yang diambil negeri ini memiliki cacat bawaan. Ia mustahil disembuhkan, sedemikian cerdas dan kredibel pun seseorang yang menjalankannya. Di antaranya bahwa demokrasi itu berbiaya mahal. Sedari awal seorang calon pemimpin dikenalkan ke tengah publik hingga pelaksanaan pemilu, semua berbiaya fantastis. Maka ketika jabatan di genggaman, upaya mengembalikan modal pun dilakukan, bahkan jika pun harus melabrak rambu halal dan haram berupa korupsi.

Terkenang akan sifat mulia para pemimpin yang dilahirkan dari rahim peradaban Islam. Mereka menjadikan akidah dan syariat kaffah menjadi patokan dalam menjalankan tugasnya. Sabda Rasulullah menjadi pengingat,

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis tersebut menjadi motivasi terbaik bagi para pemimpin yang menjalankan syariat Islam untuk amanah dalam mengemban tugas. Mereka tak berani mengambil apa yang bukan haknya. Karena kelak akan berhadapan dengan pengadilan Allah di yaumil hisab.

Para pemimpin Islam pun sangat berhati-hati saat menggunakan fasilitas negara. Mulai dari khalifah beserta wakilnya, wali (gubernur), amil (bupati/wali kota) sampai tingkat terbawah. Mereka teramat sadar bahwa pembiayaan fasilitas negara berasal dari harta milik umat. Maka pengadaan fasilitas negara seperlunya saja dan sesuai kebutuhan, tidak akan sampai menghambur-hamburkan uang rakyat.

Merekalah para pemimpin yang dirindu. Pemimpin yang bukan hanya kredibel dan berintegritas, namun juga bertakwa. Dibuktikan dengan menjalankan kepemimpinan menggunakan aturan-aturan yang diturunkan oleh Zat Pengatur alam semesta, bukan aturan manusia seperti kapitalisme sekuler yang membawa cacat dan kebahayaan di kehidupan. Wallahu a’lam bi ash-shawwab.