Migrasi : Sebuah Strategi baru dalam Penerimaan Peserta Didik Baru(PPDB)

Oleh:
1.Ai Titin ( Guru Geografi SMA Singaparna Tasikmalaya,Jawa Barat dan kolumnis kolom opini Pasundan Ekspres)
2.Drs.Priyono,MSi(Dosen dan Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Muhammadiyah Surakarta dan kolumnis Radar Solo serta Pasundan Ekspres)

PPDB yang diberlakukan di Indonesia sesuai Permendikbud no 51 tahun 2018 dan Ketetapan Kementrian Pendidikan Indonesia dan telah menetapkan empat jalur pendaftaran dalam penyelenggaraan PPDB yaitu zonasi, afirmasi (ekonomi lemah), perpindahan orang tua dan prestasi, peraturan ini juga berlaku bagi penyandang disabilitas. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.

Istilah zonasi ini lebih popular dibandingkan jalur pendaftaran yang lainnya bahkan menjadi perbincangan hangat yang menimbulkan polemik meluas beberapa pihak karena mengandung ketidakjujuran,ketidakadilan dan sejenisnya yang bermuara pada output yang bukan sebenarnya . Awal muncul jalur pendaftran melalui sistem zonasi ini dengan tujuan untuk menghilangkan predikat sekolah favorit atau sekolah unggulan yang siswanya merupakan siswa berprestasi atau siswa pilihan serta memiliki tingkat ekonomi tertentu.

Zonasi juga akan menghilangkan kecemburuan sosial sekolah kecil yang memiliki keterbatasan sarana dan prasarana sehingga sekolah yang dikhawatirkan terancam bubar karena kekurangan peserta didik akan kembali “hidup” dan melanjutkan eksistensinya di dunia pendidikan.

Hal ini berlaku juga bagi perguruan tinggi walaupun hembusannya tidak begitu dahsyat seperti halnya pemberlakuan zonasi pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Esensi dari kebijakan PPDB tersebut untuk tujuan pemerataan kualitas pembelajaran disamping peningkatan kualitas pembelajaran.

Kebijakan tersebut juga berorientasi pada kesetaraa,mereka yang kurang mampu akan mendapat perlakuan khusus untuk bisa menikmati pendidikan. Namun dalam implementasinya selalu ada penyimpangan yang dilakukan oleh orang tua peserta didik agar anaknya bisa diterima meskipun dengan perilaku menyimpang misalnya bohong, pemalsuan dokumen dan mirisnya lagi, hal itu dilakukan dengan kerja sama. Jadi telah terjadi kebohongan jamaah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain untuk menetap, sebuah istilah yang ditujukan bagi pergerakan manusia atau hewan dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan tertentu, sifatnya bisa permanen ataupun non-permanen.

Migrasi yang dilakukan, bisa terjadi dalam ruang lingkup internal ataupun melintasi batas administratif sebuah kawasan/negara.

Migrasi dan PPDB sistem zonasi tidak bisa terpisahkan bahkan sistem zonasi menjadi salah satu penyebab terjadinya migrasi. Pada umumnya, migrasi disebabkan oleh hal-halberikut: 1) Kepadatan Penduduk, 2) Tidak ada lapangan pekerjaan, 3) Menipisnya sumberdaya alam, 4) Memperbaiki taraf hidup, 5) Melanjutkan Pendidikan, 6) Alasan politik, 7) Hubungan sosial yang tidak harmonis, 8)Terdapat konflik, dan 9) Pemerataan penduduk. Kini, sistem zonasi dipakai sebagai sebuah strategi baru agar anaknya bisa diterima di sekolah tujuan.

Sistim ini telah merubah perilaku masyarakat untuk melakukan migrasi mendekati sekolah tujuan. Berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan izin pindah dari pemerintah setempat, sebuah keniscayaan yang benar-benar terjadi di masyarakat.

Poin5 (lima) yaitu melanjutkan pendidikan, menjadi dasar hukum bagi sebagian orang untuk melegalisasi migrasi dalam sistem penerimaan peserta didik pada hal migrasi itu seharusnya dilakukan setelah peserta didik benar-benar diterima di sekolah tujuan bukan sebaliknya, karena ingin diterima di sekolah yang dituju maka dilakukan migrasi.

Melakukan migrasi atau perpindahan merupakan sebuah keputusan besar karena harus meninggalkan daerah asal untuk menetap baik sementara ataupun selamanya di daerah tujuan.Dibutuhkan kesiapan mental untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi lingkungan baru.

Dampak pemberlakuan sistem zonasi mulai terasa sejak tahun 2019, beberapa rekan guru yang mengajar di sekolah tertentu (yang dulu disebut sekolah unggulan) merasa keteteran menghadapi peserta didik yang memiliki kompetensi di bawah rata-rata dan kebanyakan dari mereka adalah peserta didik yang masuk melalui jalur zonasi.

Para guru harus bekerja keras mempersiapkan model pembelajaran yang variatif, menyenangkan, dan mencapai sasaran. Walaupun pada awalnya, sistem zonasi akan menghilangkan rasa minder atau egosentris peserta didik sehingga mereka akan memiliki prestasi yang sama dan merata di setiap sekolah.

Masyarakat masih belum mampu menghilangkan image sekolah unggulan dalam benaknya sehingga masih memiliki harapan besar untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah tertentu berdasarkan pengalaman mereka sebelumnya pada saat belajar di sekolah tersebut atau karena melihat output dari sekolah yang bersangkutan.

Kini, sistem zonasi menimbulkan masalah baru dan menjadi masalah kependudukan yang sebelumnya tidak sempat terpikirkan.Walaupun pendaftaran peserta didik melalui sistem online dalam upaya mendukung Peraturan Pemerintah RI no 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, khususnya pasal 74 ayat 1 dan 2 serta pasal 82 ayat 1 dan 2 bahwa penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar/menengah yang objektif, transparan dan akuntabel tetapi masih banyak orang berbondong-bondong melakukan migrasi mendekati sekolah tujuan demi menempatkan anaknya sebagai peserta didik di sekolah yang diinginkan, munculcalo-calo pembuat kartu keluarga baru atau surat kepindahan orang tua.

Lalu,apa yang seharusnya dilakukan oleh PPDB sistem zonasi? Hal terpenting adalah membangun fasilitas pendidikan yang merata di setiap pelosok wilayah baik secara fisik (berupa sarana dan prasarana) maupun sumberdaya manusianya (pengajar dan manajemen sekolahnya) sehingga memiliki kualitas yang sama dan akhirnya menghasilkan output yang setara. Persiapkan secara matang komponen-komponen dalam dunia pendidikan yang menunjang keberlangsungan proses belajar mengajar sehingga masyarakat memiliki kesadaran sendiri untuk menentukan pilihannya pada sekolah-sekolah tujuan dan sekolah terdekat dari tempat tinggalnya.

Kebijakan pendidikan yang bagus dan mulia belum tentu dilaksakan dengan bagus dan benar manakala masyarakat masih berorintasi pada output dan bukan pada proses yang benar.

Kejujuran yang menjadi dambaan setiap insane yang beriman terlebih di dunia pendidikan akan menjadi barang yang mahal dan kita telah mewariskan perilaku tidak terpuji kepada generasi berikutnya, adalah sebuah prahara besar. Diperlukan teladan dan keteladanan dari diri kita masing masing. (*)