Mimpi Penuntasan Wabah dengan Penanganan Setengah-Setengah

Klaster Hajatan di Subang

Oleh: Nira Syamil

Pengamat sosial

Nyaris 11 bulan sejak pengumuman pemerintah 2 Maret 2020 tentang kasus pertama Covid-19 menyerang warga Indonesia, kasus terus merebak ke berbgai penjuru tanah air. Kasus positif Covid-19 bertambah 13.094 orang pada hari Selasa (26/1). Tambahan itu membuat total kasus positif di Indonesia tembus 1.012.350 orang. (CNN Indonesia | Selasa, 26/01/2021 15:52 WIB). Pertambahan kasus membuat rumah sakit dan sarana kesehatan yang telah disiapkan menampung pasien covid-19 kewalahan. Jangan ditanya berapa jumlah tenaga kesehatan yang telah gugur, kekurangan tenaga dan ruangan saat ini telah menghantui berbagai rumah sakit daerah.

Menyikapi kondisi ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memaksimalkan pelayanan bagi para pasien Covid-19 di berbagai wilayah di Jawa Barat melalui program Puspa atau Puskesmas Terpadu dan Juara.

Program Puspa diyakini bisa memperkuat peran Puskesmas dalam penanganan Covid-19. Pemerintah akan menyiapkan sekitar seratus Puskesmas yang tersebar di dua belas daerah, seperti Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bandung dan beberapa kabupaten kota lain. ini bertujuan untuk memperkuat upaya deteksi, lacak kasus, edukasi publik terkait 3M, menyiapkan vaksinasi COVID-19 hingga memastikan pemenuhan layanan kesehatan esensial di 100 puskesmas di 12 kabupaten/kota di Jawa Barat. (jabarprov.go.id/puspa)
Menurut Emil, program tersebut akan menjadi kunci dari penanganan Covid-19 di Jawa Barat dengan memaksimalkan fungsi Puskesmas. Diharapkan program rekomendasi WHO ini bisa mengurangi beban rumah sakit terkait penumpukan pasien.

Dalam Sistem Kesehatan Nasional (Perpres No.72/2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional), pendekatan revitalisasi pelayanan kesehatan dasar (primary health care) meliputi: 1) Cakupan pelayanan kesehatan yang adil dan merata; 2) Pemberian pelayanan kesehatan berkualitas yang berpihak kepada kepentingan dan harapan rakyat; dan 3) Kebijakan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan dan melindungi kesehatan masyarakat, kepemimpinan, serta profesionalisme dalam pembangunan kesehatan.

BACA JUGA:  Guru, Antara Idealisme dan Beban Profesi

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. “ Hubungan kerja antara Puskesmas dengan FKTP lain bersifat pembinaan, koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan ( Permenkes 43 Tahun 2019) tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

Pemberdayaaan Puskesmas dalam penanganan pandemi merupakan salah satu upaya di tengah terus berkembangnya kasus baru. Oleh peraturan presiden no 72 tahun 2012 Puskesmas memang menjadi fasilitas kesehatan yang diberi mandat untuk memberikan layanan pelayanan kesehatan berkualitas yang berpihak kepada kepentingan dan harapan rakyat serta melaksanakan kebijakan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan dan melindungi kesehatan masyarakat.

Akan tetapi Permenkes 43 tahun 2019 menetapkan bahwa dalam menjalankan fungsinya puskesmas lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif. Terlepas dari kontradiksi tersebut upaya penguatan peran puskesmas oleh pemerintah daerah mengindikasikan bahwa pemerintah mulai kewalahan menangani pandemi. Tak dinafikan bahwa anggaran negara telah digelontorkan unuk penanganan pandemi, namun tidak terpadunya penanganan menjadikan dana yang dicurahkan seakan tak menolong memperbaiki keadaan. Terus bertambahnya kasus baru infeksi virus corona merupakan akibat penanganan awal pandemi yang setengah hati. Tak mau menetapkan status karantina wilayah karena tak sanggup memenuhi kebutuhan pokok rakyat dan tetap membuka pintu bagi tetamu asing demi pariwisata adalah contoh bahwa penanganan pandemi ini dilakukan setengah hati. Keberlangsungan ekonomi selalu menjadi dalih dan pembenaran dalam mengambil kebijakan, sementara keselamatan tenaga kesehatan dan perlindungan pada rakyat seolah menjadi nomor sekian.

Tentu hal ini tak aneh mengingat berbagai kebijakan ini bersumber dari asas pemerintahan yang kapitalis. Hitung-hitungan untung rugi menjadi pokok pertimbangan. Sejatinya karakter patogenik Covid-19 telah diketahui luas yakni bahwasanya virus ini menyebar melalui udara ketika penderita batuk atau bersin. Tentunya tak sulit mengaitkan karakter penyakit ini dengan solusi praktis mengisolasi penderita dalam skala individu dan mengarantina wilayah jika telanjur menyebar di satu wilayah. Semakin awal ketika sebaran masih sempit, semakin efektif karantina wilayah mencegah penyebaran lebih luas dan masif. Dokter sekaligus relawan COVID-19, Tirta Mandira Hudhi, meminta pemerintah segera melakukan karantina wilayah. Menurutnya, kebijakan ini menjadi solusi yang efektif untuk menurunkan angka penyebaran virus corona di Indonesia. Permintaan itu ia sampaikan pada 28 Maret 2020. Namun apa daya, pemerintah tak menganggap karantina wilayah sebagai pilihan solutif dengan alasan roda ekonomi harus tetap berputar.

BACA JUGA:  Analisis kendala Murid Selama Belajar dirumah Pada Masa Pandemi Covid-19

Dalam artikel di Kompas.com I Nyoman Sutarsa dkk menulis bahwa
respons yang cepat, khususnya pada fase awal pandemi, telah terbukti efektif di berbagai negara. Respons cepat yang dilakukan oleh pemerintah China, Mongolia, Selandia Baru, dan Uruguay pada fase awal pandemi telah berhasil menekan laju penularan Covid-19. Langkah-langkah yang diambil termasuk membatasi penerbangan internasional, menutup fasilitas umum, mengisolasi kasus positif, penelusuran kontak dan tes, serta kampanye besar-besaran penggunaan masker dan praktik cuci tangan. Upaya negara-negara tersebut menunjukkan bahwa respons yang cepat dapat melandaikan kurva pandemi dan mencegah peningkatan kasus secara eksponensial.

Indonesia gagal dalam melakukan upaya penanggulangan cepat pada fase-fase awal pandemi. Pada saat berbagai negara telah menerapkan penutupan wilayah dan pembatasan sosial sejak awal pandemi, pemerintah Indonesia memilih untuk mengabaikan ancaman Covid-19. Pemerintah Indonesia lebih mengutamakan langkah-langkah penyelamatan ekonomi. Selanjutnya, ketika banyak negara tengah bersiap secara hati-hati untuk kembali membuka diri dari fase lockdown, pemerintah Indonesia justru secara prematur membuka ekonomi melalui implementasi kenormalan baru. (Kompas.com 2 Desember 2020 )

Ungkapan kedua dokter di atas menguatkan pentingnya karantina wilayah di masa awal pandemi. Jika kita berpaling pada Islam, akan kita temukan tuntunan Rasulullah Saw yang telah diterapkan Khalifah Umar bin Khaththab dalam menangani kasus wabah. Islam mempunyai aturan dalam semua hal termasuk dalam menangani permasalahan pandemi.

Rasulullah Saw. bersabda :
“Jika engkau mendengar suatu wabah disuatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Namum jika itu terjadi disebuah negeri dan kalian telah berada didalamnya, maka janganlah melarikan diri darinya” (HR Bukhari Muslim).

Jangan memasuki dan jangan lari dari negeri yang terkena wabah adalah perintah bagi individu untuk mencegah penyebaran wabah. Dalam konteks pengurusan umat, penguasa berwenang menetapkan lockdown atau karantina wilayah untuk mengimplementasikan Hadist Rasulullah tersebut. Cara tersebut pernah dilakukan pada masa kekhalifahan Umar bin Khaththab dalam menangani wabah tha’un yang menyebar di negeri Syam. Seiring penetapan status lockdown atau karantina di setiap wilayah yang terkonfirmasi wabah, khalifah memenuhi semua kebutuhan rakyat . Kebijakan cepat tanggap ini terbukti mengatasi wabah dengan cepat.

BACA JUGA:  Dinamika Civitas Academia Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta Selama Physical Distancing

Jika saja penanganan pandemi dilakukan sesuai syari’at Islam dan mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, maka wabah tak akan meluas dan segera terselesaikan dengan tuntas. Namun hanya pemerintahan yang menerapkan Syariat Islam secara menyeluruh saja yang akan mengikuti tuntunan Rasulullah Saw. tentang penanganan pandemi. Seluruh umat manusia dan bukan hanya kaum muslimin membutuhkan pemerintahan yang mengurus rakyatnya dengan sungguh-sungguh, tak terkecuali dalam masalah penanganan pandemi. Kewajiban kitalah, kaum muslimin berupaya mewujudkan pemerintahan ini.

Wallahua’lam